SKL Nursalim, Antara Kebijakan dan Penyimpangan

0
32
Surat Keterangan Lunas (SKL) belakangan dinilai menylahi aturan dan reguasi BPPN, namun akhirnya Sjamsul Nursalim melrikan tinggo.

Nusantara.news, Jakarta – Sejak awal Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dibentuk debat yang mengemuka adalah bahwa kebijakan tidak boleh dikriminalisasi. Termasuk kucuran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak bisa dipidanakan walau pun ditemui banyak penyiimpangan.

Itu sebabnya hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) terhadap Sjamsul Nursalim atas BLBI PT Bank Dagang Negara Indonesia Tbk (BDNI) pada 30 November 2006 tidak menemukan kerugian negara. Namun pada hasil audit investigasi BPK pada 25 Agustus 2017 justru menemukan adanya kerugian negara.

Itu sebabnya pemberian SKL Sjamsul Nursalim tidak masuk akal dinyatakan melanggar hukum pidana. Padahal sejak awal format kesepakatan dengan BPPN konteksnya adalah perkara perdata. Tambahan pula Sjamsul dianggap sangat kooperatif, namun disayangkan belakangan sudah menjadi pidana. Justru ada obligor yang justru sejak awal tidak kooperatif justru tidak diproses oleh KPK dengan adil.

Itu sebabnya, ada ambiguitas atas penyelesaian kasus SKL Sjamsul Nursalim. Disatu sisi dianggap sebagai perkara perdata dan disisi lain bernuansa pidana. Itu sebabnya kasus SKL Sjamsul Nursalim benar-benar membingungkan dan memberi sinyal tidak ada kepastian hukum, begitu pendapat kubu pembela Kepala BPPN Syafruddin Arsjad Temenggung.

Namun lain lagi pendapat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah pihaknya tidak menampik bahwa kebijakan tidak boleh dipidanakan. Namun yang diproses secara hukum oleh KPK adalah penyimpangan atas pelaksanaan kebijakan tersebut.

Jadi bukan kebijakannya yang salah, tapi penyimpangan atas pelaksanaan kebijakan itu yang diproses hukum.

Itu sebabnya audit atas penyimpangan SKL Sjamsul Nursalim oleh BPK pada 2017, lebih memfokuskan pada penyimpangan atas pelaksanaan kebijakan SKL. Dan audit BPK tersebut menemukan adanya penyimpangan dan kerugian negara sebesar Rp4,58 triliun.

Rinciannya, menurut Febri, sebesar Rp1,1 triliun berupa aset perusahaan dan dinilai sustainable serta telah ditagihkan kepada petani tambak selaku penerima bantuan tersebut.

Namun, setelah dilakukan lelang oleh perusahaan pengelola aset (PPA)—perusahaan yang dibentuk pemerintah untuk melanjutkan tugas BPPN yang telah habis baktinya–terhadap aset-aset tersebut, ternyata nilainya tak mencapai Rp1,1 triliun. Hasil lelang hanya mendapat Rp220 miliar. Sehingga terdapat tambahan kewajiban Rp880 miliar pada pihak obligor.

Ini artinya tingkat pengembalian aset (asset recovery) PT Dipasena Cipta Darmadja yang awalnya dinilai Rp4,58 triliun itu hanya 4,8%. Jauh di atas rerata recovery aset BPPN sebesar 28%.

Sedangkan Rp3,7 triliun sisanya tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi yang masih menjadi kewajiban obligor dan belum ditagihkan. “Jadi, sisanya Rp4,58 triliun menjadi kerugian negara,” demikian pendapat Febri.

Dalam kasus ini KPK baru menetapkan satu orang tersangka yakni mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsjad Temenggung. Syafruddin ditetapkan sebagai tersangka karena menerbitkan SKL untuk Sjamsul Nursalim selaku pemilik BDNI. Tetapi, Sjamsul sendiri belum pernah diperiksa oleh KPK dalam penyidikan kasus ini.

Keyakinan tersebut diperkuat dengan kesaksian mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri periode 1999-2000 sekaligus Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang juga mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BPPN), Kwik Kian Gie dan Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK periode 2000-2001, Rizal Ramli dalam persidangan di Pengadilan Tipikor pekan lalu.

Dalam persidangan, Rizal Ramli mengatakan kredit petani tambak yang diklaim sebagai aset BDNI milik Sjamsul Nursalim macet di tahap pelunasannya. Padahal kredit petani tambak yang diklaim senilai Rp4,8 triliun itu menjadi aset yang diserahkan ke BPPN untuk mengurangi kewajiban Sjamsul Nursalim pada negara.

Jubir KPK, Febri Diansyah menyatakan, macetnya kredit ini seharusnya wajib diganti Sjamsul dengan aset yang likuid atau aset yang dapat diubah ke dalam uang kontan dalam waktu yang relatif cepat pada nilai yang wajar. Namun, dalam persidangan tersebut terungkap, Sjamsul tidak koperatif dengan tidak bersedia memenuhi kewajibannya. Atas sikapnya ini, Sjamsul seharusnya tidak layak mendapat SKL BLBI yang diterbitkan Syafruddin.

“Seharusnya, karena macet itu Sjamsul wajib mengganti dengan aset yang likuid. Tapi tadi juga muncul di sidang bahwa Sjamsul Nursalim tidak koperatif, karena dia tidak bersedia memenuhi kewajibannya sehingga yang bersangkutan tidak layak diberikan SKL,” kata Febri.

Untuk itu, penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul yang dilakukan oleh Syafruddin dinilai merupakan kesalahan fatal. Tindakan tersebut berimbas kepada kerugian negara. Apalagi SKL terbit ketika kondisi Sjamsul belum memenuhi seluruh kewajibannya atas utang negara dari BLBI.

Bukti bahwa SKL terhadap Sjamsul Nuralim melanggar hukum adalah, ia tidak menyerahkan personal guarantee kepada BPPN. Sjamsul malah menyerahkan Dipasena yang bermasalah dan mengalami down sizing (penciutan nilai) yang sangat signifikan, yakni mencapai 95,2%.

Oleh karenanya, upaya pengusutan SKL Sjamsul Nursalim, dan bahkan upaya mengembalikan kerugian negara, menjadi sesuatu yang relevan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here