SMART Kota Malang Peringati Hari HAM dengan Tuntut Penyelesaian Kasus HAM di Indonesia

0
56
Aksi Solidaritas Mahasiswa Anti Rakyat Tertindas (SMART) Kota Malang dalam memperingati Hari HAM, Senin (11/12/2017)

Nusantara.news, Kota Malang – Dalam memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) yang jatuh pada setiap tanggal 10 Desember, Solidaritas Mahasiswa Anti Rakyat Tertindas (SMART) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kota Malang pada Senin (11/12/2017).

Sekitar 20 mahasiswa melakukan orasi di mimbar bebas jalanan dan juga membeber spanduk, panji-panji tuntutan yang menyerukan soal penegakan HAM di Indonesia. Terpampang beragam foto pejuang-pejuang HAM seperti Munir, Marsinah dan lainnya.

Humas aksi, Ernesto David menjelaskan, peringatan HAM menjadi momen penting untuk terus mengkampanyekan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan saat ini yang menjadi momok bagi masyarakat.

Dalam realitanya, kasus pelanggaran HAM belum sepenuhnya dituntaskan dan terkesan dibiarkan. “Sesungguhnya, sudah menjadi tugas negara untuk menjamin keberlangsungan HAM, namun masih saja banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang masih abu-abu. Tidak menemui kejelasan siapa dalangnya,” ujarnya.

Ia melanjutkan bahwa tidak beresnya pengusutan pelanggaran HAM menunjukkan belum adanya niatan serius dari negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. “Pelanggaran HAM pada hakekatnya adalah salah satu hal yang merampas kemanusiaan,” imbuhnya.

Berbagai permasalahan pelanggaran HAM tersebut meliputi, penghilangan paksa, penculikan, penembakan serta pembunuhan di masa Orde Baru yang juga tidak kunjung ada sinyal positif. Begitu juga dengan penanganan kasus Munir, hingga kini masih belum ditemukan aktor intelektual siapa dibalik dalang pembunuhan aktivis HAM asal Malang tersebut.

Aksi Damai yang dilakukan SMART ini membawa beberapa tuntutan antara lain, Tolak Keterlibatan Militer di Wilayah Sipil, Usut Tuntas Kasus Pelanggaran HAM di G 30S 1965, Berikan Kebebasan Berserikat, Berpendapat dan Berorganisasi, Cabut UU Ormas Nomor 2 Tahun 2017, serta Hentikan Segala Bentuk Perampasan Tanah dan Penggusuran Rumah Rakyat.

Alasan sekumpulan mahasiswa menolak keterlibatan militer di wilayah sipil, karena dianggap melenceng dari tugasnya. “Saat ini keterlibatan militer terlalu melenceng dari tugasnya, kami menilai militer mulai banyak masuk ke permasalahan sipil, yang justru ada beberapa oknum seakan menjadi sewenang-wenang meskipun secara jelas oknum tersebut dirahasiakan namanya,” terang Humas Aksi tersebut.

Mereka meminta Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM dan genosida 1965, Tawangsari, Tanjung Priok, Malari, Reformasi dan lainnya. Juga memberikan kebebasan berserikat, berpendapat, dan berorganisasi.

“Kami juga meminta negara menghentikan segala bentuk perampasan tanah dan penggusuran perumahan rakyat yang marak akhir-akhir ini, seperti di jakarta, bandung, rembang, kulonprogo, dan masih banyak lagi,” jelas Nashrl, salah satu peserta aksi.

Ia menjelaskan maraknya penggusuran rumah-rumah rakyat akhir-akhir ini adalah bentuk perampasan ruang hidup yang dilakukan oleh negara. Dia mencontohkan, seperti pembangunan New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA) dan beberapa pembangunan lain.

“Apapun dalihnya, baik untuk estetika kota ataupun pembangunan infrastruktur, negara tidak bisa begitu saja menggusur ruang hidup masyarakat, banyak laporan warga yang diintimidasi, dan upaya-upaya lain pengusiran, resistensi masyarakat pun tak dihiraukan,” tuturnya.

Selanjutnya mereka juga menyuarakan soal tuntutan pencabutan UU Ormas. Ia menjelaskan bahwa kemunculan aturan-aturan itu justru bertentangan dengan semangat demokrasi. Perjuangan panjang dan cita-cita reformasi langsung batal dengan munculnya undang-undang itu.

“Keluarnya UU tersebut, membuat masyarakat tidak lagi memiliki kebebasan untuk berkumpul dan berserikat. Ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang secara terbuka dan terang-terangan dilakukan oleh negara,” pungkas Mahasiswa UMM tersebut.

Pihaknya berharap aspirasi ini dapat disampaikan pejabat publik ke negara. “Kami meminta negara harus bertanggung jawab menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Setidaknya aspirasi suara ini didengar dan diserap dibahas dan dipertimbangkan, tidak hanya malah bersikap pasif seperti yang dilakukan selama ini,” tutupnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here