Smelter Cocoknya di Papua, Freeport Masih ‘Ngotot’ Kepastian Fiskal

0
446
Istimewa

Nusantara.news, Jakarta –Jika pemerintah tidak memberikan perubahan status dari KK ke IUPK, Freeport belum bisa mengekspor konsentratnya ke luar. Dan, ketika sudah dikabulkan  menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), sebaliknya, Freeport belum bisa serta merta mengajukan perpanjangan operasi perusahaan. Karena, masih ada ketentuan yang belum bisa disepakati perusahaan, soal perpajakan.

Freeport mengajukan dua syarat kepada pemerintah: jaminan kepastian hukum dan fiskal, serta perpanjangan operasi. Riza Pratama Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia berharap, kesepakatan ini diteken dalam perjanjian tertulis guna stabilitas pertambangan mineral Freeport di Tembagapura, Papua. Sebelumnya, dia mengatakan Freeport menginginkan tingkat kepastian hukum dan fiskal yang sama dengan kontrak karya. Padahal, berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara, aturan fiskal IUPK diatur berdasarkan peraturan pemerintah.

Diketahui, rezim IUPK mengatur pungutan-pungutan berupa iuran tetap, royalti, dan retribusi daerah. Sementara komponen pajak yang ditarik adalah pajak bumi dan bangunan serta pajak penghasilan. Besarannya pun berubah-ubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku (prevailing). Sementara dalam rezim kontrak karya, Freeport hanya dikenai pungutan royalti dan iuran tetap. Perusahaan juga hanya membayar pajak penghasilan badan, pajak bumi da bangunan, serta pajak daerah. Besaran ini tidak berubah-ubah karena termaktub dalam kontrak (nailed down).

Riza Pratama mempertanyakan, andai di tengah operasi perusahaan yang tengah berjalan tiba-tiba ada perubahan kebijakan menyangkut perpajakan bagaimana? Hal ini tentu bakal menyulitkan. Untuk hal yang satu inilah Freeport masih bernegosiasi dengan pemerintah. Pihaknya, kata Riza, menginginkan agar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KK juga disepakati dalam IUPK. Ketentuan itu adalah skema perpajakan yang tetap atau tidak berubah sampai batas akhir kontrak (nail down), ekspor konsentrat tetap berjalan, dan perpanjangan operasi perusahaan. Sebelum ada kejelasan mengenai hal itu, keputusan pengajuan izin ekspor dan perpanjangan operasi masih dalam pertimbangan.

Pemerintah memang telah mengabulkan perubahan status operasi PTFI pada Jumat, 10 Februari 2017 dengan menilai semua persyaratan menjadi IUPK sudah dipenuhi. Selain Freeport, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara) juga dikabulkan perubahan operasinya dari KK menjadi IUPK.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan, dengan perubahan tersebut, kontrak karya dengan sendirinya gugur. Tetapi yang jelas ketentuan dalam IUPK harus diikuti. “Kalau Prevailing ya prevailing,” ujar Gatot.

Dalam UU Minerba nomor 4 tahun 2009 jelas diatur bahwa pemegang Kontrak Karya ( KK) maupun IUPK tetap diwajibkan membangun smelter. Penegasan itu tertuang dalam Pasal 170 dan terkait pasal 103 ayat 1 UU Minerba yang berbunyi “Pemegang IUP dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri”. Dengan kata lain, perusahaan pemegang KK maupun IUPK secara hukum tetap harus membangun smelter 5 tahun setelah UU Minerba disahkan.

Lantas, kenapa harus mengubah status KK menjadi IUPK jika hanya ingin tetap memberikan selalu kemudahan kepada Freeport dan Newmont dengan tidak mempertimbangkan keseriusan membangun smelter dan patuh terhadap UU Minerba?

Menurut Direktur CERI Yusri Usman, pada prinsipnya relaksasi ekspor konsentrat saja sudah melanggar UU Minerba sejak 2014 . Sekarang pemerintah kembali ingin mengubah KK menjadi IUPK dengan harapan agar bisa tetap mengekspor konsentrat.  Dia benak Usman merasa ada yang aneh, dia malah mempertanyakan, mengapa selalu mencari celah agar UU Minerba bisa dikangkangi terus, bukannya merevisi Peraturan Pemerintah untuk memperkuat maksud dan tujuan UU Minerba itu sendiri? Adapun revisi Peraturan Pemerintah itu harus tidak boleh bertolak belakang dengan isi UU Minerba , akan rawan digugat oleh masyarakat, Ini pemerintah jelas ngawur memahami UU Minerba,” kritiknya (Selasa/10/1).

Direktur Eksekutif CIRUSS  Budi Santoso malah mengungkapkan adanya keganjian. Menurutnya,  alasan perlunya revisi PP relaksasi konsentrat adalah demi kesejahteraan masyarakat terkesan sangat klise. Ia mengkritik pemerintah yang lembek menjalankan kewajiban divestasi terhadap perusahaan tambang pemegang KK seperti Freeport, yang diatur dalam PP No 24/2012 tentang Kewajiban Divestasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 51 persen. Sementara UU Minerba mengamanatkan, begitu kontrak habis, seluruh rezim KK akan dihapus dan digantikan dengan rezim IUPK. Adapun kontrak Freeport akan habis pada 2021 mendatang.

Budi mengatakan, seharusnya kewajiban divestasi dan smelter walau bukan dibangun oleh penambang adalah wajib. Justru pemerintah punya kesan tidak memiliki political will yang kuat untuk memanfaatkan sumberdaya alam sebesar-besarnya untuk rakyat. Kalau pemerintah hanya melihat PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebagai cermin kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, itu adalah konsep pengelolaan yang salah. Kalau Freeport divestasi setelah dapat IUPK maka nilai sahamnya pasti lebih mahal daripada divestasi sebelum diperpanjang. Ini menurut saya “kebodohan” pemerintah Indonesia.

Dengan mengubah KK menjadi IUPK, katanya lagi,  juga menunjukkan tidak adanya kemauan pemerintah untuk mengelola sumber daya nasional. Sebab, dengan berakhirnya kontrak KK Freeport pada 2021 nanti, pemerintah sebetulnya mempunyai opsi memperpanjang kontrak atau memberikan mengambil alih pengelolaan Freeport. “Namun paradigma pengelolaan minerba oleh pemerintah sekarang juga ternyata belum berubah. Bahwa kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat tidak cuma dalam bentuk penerimaan negara. Tetapi dalam pertumbuhan dan daya saing industri nasional, pembangunan regional, peningkatan kompetensi industry dan tenaga kerja, dan membuka lapangan kerja. Pendapatan negara itu seharusnya ditempatkan di bagian paling akhir,” sambung Budi.

Menurut Ferdy Hasiman, Direktur PT Alpha Research Database Indonesia, kebijakan pelarangan ekspor mineral turut mempengaruhi kinerja finansial Freeport. dalam  Sembilan bulan pertama tahun 2015, Freeport Indonesia menjual 549 juta pound tembaga (harga 2,45 dollar AS per lembar) atau 1,35 miliar dollar AS, dan emas mencapai 891.000 ons (harga 1.149 dollar AS per ons) atau 1,02 miliar dollar AS. Padahal, pada periode yang sama tahun 2014, penjualan tembaga Freeport mencapai 664 juta pound dan 1,2 juta ons emas. Pendapatan operasional dari Indonesia mencapai 383 juta dollar AS. Pada periode yang sama, induk usaha Freeport (FCX) mencatat penjualan 12.08 miliar dollar AS. Total aset tambang Grasberg mencapai 8,97 miliar dollar AS. Total cadangan emas Grasberg mencapai 29,8 juta ons dan tembaga 30 miliar pound. Kontribusi tembaga Grasberg ke FCX mencapai 27 persen dan emas 95 persen.

Jika dibandingkan dengan harga 61,4 saham tambang Martabe (Sumatera Utara) yang dijual G-Resource kepada Djarum dan Wilmar Group, harga 10,64 persen tentu sangat berbeda jauh. Djarum dan Wilmar hanya membeli saham G-Resource di tambang Martabe senilai 800 juta dollar AS. Tambang Martabe memiliki cadangan emas senilai 7,4 juta ons dan 70 juta ons perak. Nilai tambang Martabe pada harga sekarang 8,07 miliar dollar AS (emas) dan 1,05 miliar dollar AS (perak). Sementara nilai cadangan Grasberg sebesar 32,7 miliar dollar AS (emas) dan 60 miliar dollar AS (tembaga). Martabe diakuisisi 1/11 dari nilai cadangan, sementara Grasberg dinilai 1/6. Biaya produksi dan profit margin tambang Martabe memang lebih rencah dibandingkan Grasberg yang harus mengeksplorasi tambang underground, seperti Grasberg Blok Cave, Deep Mill Level Zone, Deep Mill Level Zone, dan Deep Ore Zone.

Untuk itu, penting bagi pemerintah membentuk tim untuk melakukan evaluasi harga divestasi saham Freeport. Tim itu bisa berasal dari lintas kementerian, seperti kementerian ESDM, Kementerian keuangan (Ditjen Kekayaan negara, BKF, Ditjen Pajak), BUMN, BKPM, dan BPKP. Tim ini harus  bergerak cepat karena batas waktu penawaran kepada pemerintah pusat hanya 60 hari terhitung  13 Januari 2016. Apabila dalam jangka waktu 60 hari tidak menyatakan minatnya, saham akan ditawarkan kepada BUMN/BUMD. Setelah mendapat harga wajar, pemerintah melakukan negosiasi kembali terkait harga divestasi saham dengan pihak Freeport.

Pembayaran Royanti Freeport

Seperti yang diatur dalam kontrak karya (KK) mengenai ketentuan pembayaran royalti Freeport Indonesia kepada pemerintah, untuk tembaga 3,5 persen sedangkan emas 1 persen. Dengan status IUPK, maka royalti yang dibayarkan naik menjadi 4 persen untuk emas, dan 3,25 persen untuk perak. Sedangkan ketentuan perpajakan tidak berubah hingga masa operasi berakhir, sedangkan dalam IUPK harus menyesuaikan peraturan dan perundangan yang berlaku (prevailing).

Di dalam berbisnis, investor membutuhkan kepastian adalah hal yang wajar. Apalagi investasi dengan nilai miliaran dollar AS atau triliun rupiah. Dalam hal inilah Freeport menuntut kepastian yang menyangkut perpajakan ataupun stabilias kebijakan.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute menilai, perubahan status KK menjadi IUPK menempatkan posisi negara lebih tinggi karena selaku pemberi izin kepada investor. Tetapi, status tersebut hendaknya seharusnya membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih  kondusif bagi iklim investasi. Kebijakan yang dimaksud adalah di mana pemerintah tetap berpegang pada prinsip sumber daya alam untuk sebesar-besarna kemakmuran rakyat.

Pada 6 Februari 2017, PTFI mengeluarkan surat pemeritahuan yang menyatakan kemungkinan terdampaknya operasi PTFI akibat regulasi pemerintah yang menghambat ekspor konsentrat tembaga. Dalam surat yang ditandatangani VP Supply Chain PTFI Christoper J. Porter itu, seluruh rekan bisnis PTFI termasuk di dalamnya pemasok dan kontraktor telah diperingati mengenai dampak yang bisa ditimbulkan. PTFI sendiri berharap agar segera ada penyelesaian terkait isu yang menjadi perhatian perusahaan asal AS tersebut.

Sejak 2012, antara pemerintah dan Freeport mulai melakukan renegosiasi kontrak dengan enam klausul: penerimaan negara, penciutan luas lahan; penggunaan barang-jasa dalam negeri; pembangunan smelter; divestasi saham; dan perpanjangan kontrak. Freeport sendiri sepakat menciutkan luas lahan dari 212.950 hektar menjadi 90.360 hektar. Wilayah prospek telah dilepaskan untuk dimanfaatkan Pemprov Papua.

Mengenai pembangunan smelter yang belum berjalan di Gresik, karena Freeport belum mendapat kepastian hukum soal perpanjangan kontraknya waktu itu.  Seperti yang sudah direncanakan, Freeport akan membangun smelter tembaga di Gresik dengan nilai investasi 2,3 miliar dollar AS. Freeport ingin mendapat jaminan kelanjutan operasi dan kepastian fiskal sampai tahun 2041 sesuai rencana investasi perusahaan.  Menurut  Riza Pratama, saat ini, untuk sementara, produksi konsentrat perusahaan hanya dipasok ke PT Smelting di Gresik, Jawa Timur, dan belum dapat diekspor.

Ferdi Hasiman berpendapat, pemerintah perlu mendesak Freeport membangun smelter di Papua agar memberi efek beragam lagi pembangunan Papua, bukan di Gresik, Jawa Timur. Pilihan Lokasi pembangunan smelter   di Gresik menyebabkan Papua kehilangan kesempatan investasi karena produk ikutan dari tembaga sangat banyak, seperti gypsum (untuk industri semen)dan copper slag (ton untuk semen dan beton).

Dengan adanya smelter di Papua nantinya jelas perusahaan-perusahaan semen akan berbondong-bondong merelokasi pabrik di Papua.  Efek dari itu adalah harga semen yang selama ini jadi masalah di Papua menjadi lebih murah. Pembangunan smelter di Gresik merugikan daerah penghasil mineral dan menguntungkan daerah di pusat industri seperti Jawa. Pembangunan smelter di Papua   membuat daerah itu lebih menarik. Nilai tambah meningkat, perekrutan tenaga kerja juga meningkat dan pendapatan asli daerah ikut terdongkrak.

Rencana Freeport membangun smelter di Gresik itu dipertanyakan banyak pihak. Apalagi, smelter yang katanya akan dibangun di Gresik itu ternyata di lokasi PT Petrokimia Gresik persis di lokasi PT Smelter Gresik untuk perusahaan tersebut, yang sempat membuat Sukhyar tampak kebingungan.

Tambahan pula, sejumlah elemen masyarakat Papua yang terdiri dari gubernur, Majelis Rakyat, dan anggota DPR asal daerah pemiliah Papua menolak keras rencana pembangunan smelter di Gresik. Mereka tidak mau dibohongi lagi.

Terserap dari situsnya (TimikaSatu.com), tokoh Papua, Lukas Enembe, mengatakan, rakyat Papua selama ini miskin dan tertinggal akibat kekayaan alamnya terus dikeruk PT Freeport dan dibawa ke luar negeri, khususnya Amerika Serikat. “Pendiri bangsa ini telah berjanji agar bumi, air, dan kekayaan alam ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, kemandirian, dan keseimbangan ekonomi nasional. Namun, masyarakat Papua tidak merasakannya,” kata Lukas di Gedung DPR, Jakarta, didampingi Ketua MPRP, Ketua DPRP, Ketua Adat, dan Tony Wardoyo dari Fraksi PDIP DPR, beberapa waktu yang lalu.

Yang lebih parah, lanjut Lukas Enembe, eksploitasi kekayaan alam Papua telah berlangsung sejak tahun 1967 dan selama itu kontribusi Freeport McMoran sangat rendah dalam kapasitas fiskal daerah. Demikian pula orang asli di sekitar kawasan penambangan mengalami ketersisihan. Di samping rusaknya aliran sungai dan kawasan berburu. “Jadi, kami mendesak Freeport Indonesia dan Freeport McMoran Inc untuk taat dan patuh dengan platform dasar ekonomi Indonesia, yang wajib melakukan hilirisasi pengolahan tambang di Indonesia dan melarang bahan mentah yang tidak bernilai tambah bagi Indonesia, khususnya untuk tanah Papua,” tutur Lukas Enembe. Karena itu, tambahnya, rakyat Papua menolak keras rencana Freeport Indonesia untuk membangun smelter di luar Provinsi Papua.

Perwakilan masyarakat Papua itu menilai, Freeport selama hampir 50 tahun hanya mengekspor bahan mentah dan tidak memiliki iktikad baik untuk membangun integrasi industri pengolaan di tanah Papua. Alasan ketidakadaan infrastruktur di Papua sangat tidak beralasan, karena selama ini Freeport tidak memiliki komitmen yang serius dan setengah hati untuk membangun rakyat Papua. Mereka juga meminta pemerintah pusat agar wajib mengikutsertakan rakyat Papua, khususnya Pemda Papua, DPRD, dan MRP dalam proses renegosiasi PT Freeport Indonesia sehingga terwujud jalan tengah atau win-win solution bagi semuanya.

Agar integrasi industri smelter di wilayah Papua tersebut terwujud, Lukas Enembe meminta pemerintah pusat menerbitkan paket kebijakan khusus untuk Papua, yang berisi kemudahan investasi, insentif fiskal dan nonfiskal, akses permodalan, terobosan peraturan kementerian yang menghambat, dan dukungan infrastruktur dasar dari kementerian-kementerian dalam APBN dan dukungan BUMN teknis terkait. “Kami meminta dukungan sosial politik dari DPR RI dan DPD RI agar mengawal para kementerian teknis dan Freeport Indonesia di dalam mewujudkan integrasi industri smelter di tanah Papua. Itu bagian dari realisasi dari janji para pendiri bangsa agar bumi, air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, khususnya rakyat Papua dalam wadah NKRI,” tutur Lukas.

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here