SMI Award, Membanggakan Sekaligus Memprihatinkan

0
181
Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum menyarahkan Best Minister in the World Award yang diseleksi oleh Ernst & Young kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meraih Penghargaan Menteri Terbaik di Dunia (Best Minister in the World Award) di World Government Summit yang diselenggarakan di Dubai, Uni Arab Emirates. Penghargaan tersebut diserahkan oleh pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum.

Penghargaan Menteri Terbaik ini merupakan penghargaan global yang diberikan kepada satu orang menteri dari semua negara di dunia setiap tahunnya dan mulai diberikan pada tahun 2016. Proses seleksi dan penentuan pemenangnya dilakukan oleh lembaga independen Ernst & Young (EY) dan diselenggarakan oleh World Government Summit.

Prestasi yang membanggakan

Menkeu Sri dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya menjadi resipien pertama dari Asia yang menerima penghargaan tersebut. Beliau mengatakan bahwa penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif pemerintah dibawah pimpinan Presiden Joko Widodo, khususnya dibidang ekonomi.

Menkeu juga mendedikasikan penghargaan tersebut kepada 257 juta rakyat Indonesia dan 78.164 jajaran pegawai Kementerian Keuangan yang telah bekerja keras untuk mengelola keuangan negara dengan integritas dan komitmen tinggi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat yang merata dan berkeadilan.

Berbagai upaya reformasi kebijakan telah dicanangkan di Kementerian Keuangan, bertujuan untuk mendorong kebijakan fiskal menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Reformasi birokasi di Kementerian Keuangan juga sudah membuahkan banyak hasil.

Sampai di sini, sekilas kita patut angkat topi dengan prestasi yang diraih Menkeu Sri, karena dialah satu-satunya dan pertama kali wakil dari Indonesia yang meraih award bergengsi tersebut.

World Government Summit merupakan pertemuan tahunan yang diselenggarakan di Dubai, UAE, dan melibatkan segenap pemimpin pemerintahan dari seluruh dunia dalam suatu forum dialog global tentang proses pemerintahan dan kebijakan publik serta kaitannya dengan teknologi, inovasi, dan topik lain.

Forum ini menjadi ajang pertukaran pengalaman dan pengetahuan antara pejabat pemerintah, penentu kebijakan, pakar, dan pimpinan sektor swasta untuk melihat tren masa depan dan implikasinya bagi kemanusiaan. World Government Summit dihadiri lebih dari oleh lebih dari 4000 peserta dan 90 pembicara dari 150 negara dan lembaga internasional.

Melalui dukungan pemimpin Dubai, Sheikh Mohammad bin Rashid Al Maktoum, World Government Summit dimulai oleh sekelompok ahli dari berbagai bidang sebagai upaya untuk membawa segenap pemimpin pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat sipil dalam satu forum bersama. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kehidupan 7 miliar penduduk dunia.    ​

Selain mendapat predikat Best Minister in the World Award, Sri Mulyani juga pernah mendapat award lain. Seperti Forbes Most Powerful Wowen, Globe Asia The Most Influential Indonesians, Menteri Keuangan Terbaik tahun 2006 versi Euromoney, Menteri Keuangan Terbaik di Asia tahun 2006 hingga 2008 versi Emerging Market, Menteri Keuangan Terbaik Se-Asia tahun 2017 versi Finance Asia, dan Menteri Terbaik Dunia di World Government Summit.

Realitas yang memprihatinkan

Tahu kah Anda, di balik segudang prestasi yang membanggakan di atas, sesuatu yang juga masih terkait dengan Sri Mulyani adalah soal realitas memprihatinkan soal indikator ekonomi Indonesia dan hal ini tak dilirik oleh EY sebagai bahan pertimbangannya ketika memberikan award. Ada beberapa indikator yang bisa menjelaskan ini.

Pertama, menurut Mantan Menteri Perekonomian Rizal Ramli, perlakuan utang atau obligasi yang diterbikan Sri sangat aneh. Menkeu sering menerbitkan obligasi dengan bunga tinggi, yield bond RI 2% hingga 3% lebih tinggi dari Thailand, Filipina, dan Vietnam. Hal itu tentu saja merugikan Indonesia miliaran dolar.

Rekam jejak Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu sejak menjadi Menkeu di era Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, kerap memasang kupon obligasi pemerintah terlalu tinggi, padahal rating obligasi pemerintah tidak berbeda jauh dengan negara tetangga.

Agus Martowardojo saat menggantikan Sri, ungkap Rizal, justru memangkas kupon obligasi hingga sebesar 40%, sehingga menghemat uang negara hingga ratusan triliun yang dibayarkan pemerintah lewat bunga utang kepada para investor, terutama investor asing.

Kedua, kebijakan makro ekonomi yang ditempuh Menkeu Sri telah membuat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnasi di level plus minus 5%. Bahkan di tahun 2015 sempat anjlog ke level 4,78%, bandingkan di masa Presiden SBY, pertumbuhan ekonomi sempat tembus level 6,81% pada 2010.

Pertumbuhan ekonomi yang stagnasi tersebut, lebih karena pengambilan kebijakan yang kurang pro rakyat kebanyakan, sehingga daya beli masyarakat anjlog dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi lazy.

Ketiga, kebijakan ekonomi makro Menkeu Sri dalam dua tahun terakhir ini juga kurang bersahabat dengan rakyat kecil, sehingga pertumbuhan konsumsi masyarakat juga memburuk yakni sebesar 4,93%. Atau turun dibandingkan tahun 2016 sebesar 5,01%.

Turunnya pertumbuhan konsumsi tersebut dipicu oleh menurunnya daya beli masyarakat yang telah memukul industri ritel yang menjual barang-barang konsumer.

Keempat, ketatnya aturan makro ekonomi juga berdampak pada tertinggalnya ekspor Indonesia dibandingkan negara-negara Asean. Hal ini telah membuat Presiden Jokowi marah besar.

Jokowi mengungkapkan, nilai ekspor Thailand telah mencapai US$231 miliar, kemudian susul Malaysia sebesar US$184 miliar dan Vietnam US$160 miliar. Sedangkan nilai ekspor Indonesia saat ini baru sekitar US$145 miliar.

Ini fakta, negara sebesar Indonesia kok bisa kalah dengan Thailand yang penduduknya 68 juta, Malaysia 31 juta penduduknya, Vietnam 92 juta, dengan resource, dengan SDM yang sangat besar mengapa Indonesia kalah.

Kelima, Kepala Badan Koordinasi Pasar Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong mengakui pertumbuhan investasi Indonesia juga termasuk lemah jika dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam. Meskipun dari sisi nilai cukup baik yakni US$25 miliar per tahun.

“Tapi pertumbuhan investasi kita memang minim bahkan mengkhawatirkan,” kata Lembong

Data investasi 2015 menunjukkan, India mencatat pertumbuhan Foreign Direct Investment (FDI) 13% dalam setahun, Filipina 38%, dan Malaysia 51%. Tapi jika dilihat dari sisi nilai Filipina hanya meraih FDI sebear US$5 miliar, sementara Indonesia US$25 miliar.

Berharap pertumbuhan investasi meningkat, pada 2016-2018 Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia justru turun minus 1,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal itu terjadi selain karena volume investasinya turun, tapi rupiahnya juga melemah 10% sehingga PMA turun.

Itulah sosok Sri Mulyani yang telah mendapatkan award bertaraf internasional. Begitulah kebijakan yang ditempuh Menkeu sehingga efeknya kurang maksimal buat rakyat Indonesia.

Selamat Mbak Ani, demikian ia akrab di sapa, atas Best Minister in the World Award. Tapi tolong juga perhatikan betapa pentingnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat kecil.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here