Soal 17,5 Juta DPT Janggal, KPU Harus Transparan

0
41
BPN Prabowo-Sandi Laporkan 17,5 Juta DPT Mencurigakan ke KPU

Nusantara.news, Jakarta – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga menemukan kejanggalan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019. Pada Senin (11/3/2019), BPN mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mempertanyakan mengenai DPT tak wajar dalam hasil perbaikan II (DPThp II). Menurut BPN, jumlahnya mencapai 17,5 juta DPT.

Ketidakwajaran itu mengacu dari banyaknya masyarakat yang lahir di tanggal dan bulan yang sama, seperti pada 31 Desember dan 1 Juli. BPN mencatat, berdasarkan temuan tim IT-nya, ada 9,8 juta pemilih yang menurut DPT lahir pada 1 Juli. Kemudian, ada 5,3 juta pemilih yang diketahui lahir pada 31 Desember, dan 2,3 juta pemilih yang lahir 1 Januari.

Data tersebut dinilai tak wajar karena rata-rata jumlah pemilih di satu kurun waktu jumlahnya tak mencapai 1 juta. Tetapi, khusus pada 3 kurun waktu tersebut, ada lonjakan angka yang begitu tinggi. “Pada hari-hari lain, rata-rata ada 520 ribu orang lahir. Ya terus tiba-tiba 1 Juli ada 9,8 juta terus tanggal 2 Juli kembali ke 520 ribu dan ini kan kita anggap nggak wajar,” kata Direktur Komunikasi dan Media Center BPN Hasyim Djojohadikusumo di kantor KPU, Jakarta Pusat.

Selain itu, tim BPN menemukan kecurigaan data lain yakni jumlah lansia di atas 90 tahun jumlahnya mencapai 304.782 orang. Jumlah tersebut dinilai tidak wajar karena terlampau besar. Temuan lain, warga di bawah umur 17 tahun yang masuk DPT sebanyak 20.474 orang. BPN juga menemukan data Kartu Kaluarga (KK) yang tidak wajar sebanyak 41.555 di Kabupaten Banuwangi, misalnya ada data satu KK berisi 400 nama.

Pihak KPU mengakui ada sekitar 17,5 juta data pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal lahir tertentu. Mereka terkonsentrasi lahir di 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember. Data tersebut mengacu pada data administrasi kependudukan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). KPU menyarankan BPN untuk mengonfirmasi data tersebut ke Ditjen Dukcapil, karena data kependudukan dikeluarkan oleh lembaga tersebut.

“Ini bukan data tidak wajar, tetapi data yang secara administrasi kependudukan, demikian adanya. Data tersebut sudah ada sejak Pemilu 2014,” ujar Komisioner KPU Viryan Azis.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh sendiri menanggapi bahwa pemilih yang terkonsentrasi pada tanggal dan bulan lahir tertentu merupakan hal yang wajar. Ada prosedur tertentu yang memungkinkan Dukcapil mencatat pemilih di tanggal dan bulan lahir tertentu. “Ada prosedur tertentu yang memungkinkan Dukcapil mencatat pemilih di tanggal dan bulan lahir tertentu. Kebijakan tersebut sudah berlangsung lama,” ungkapnya.

Ketika Dukcapil Kemendagri menggunakan SIMDUK (Sistem Informasi Manajemen Kependudukan) sebelum tahun 2004, seluruh penduduk di Indonesia yang lupa atau tidak tahu tanggal lahirnya, akan dituliskan lahir pada tanggal 31 Desember pada kartu identitasnya. Kemudian, pada 2004, Dukcapil menggunakan SIAK (Sistem Informasi Kependudukan) dalam pengelolaan database warga negara Indonesia. Dan sejak itu, warga negara tang tak mengetahui atau lupa akan tanggal lahirnya, akan ditulis lahir pada 1 Juli. Bila dia tidak ingat tanggal, tapi ingat bulannya, maka ditulis tanggal 15 dengan bulan lahir yang diingat.

Kebijakan tersebut kemudian diperkuat kembali menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. “Dengan demikian, kita sekarang bisa mengetahui mengapa banyak orang Indonesia bertanggal lahir 1 Juli, 31 Desember atau tanggal 15 ya,” jelas Zudan.

Pengamat dan Peneliti Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, masalah DPT adalah kasus lama yang terus-menerus terulang jelang pelaksanaan pemilihan umum. Sebab itu, ia menduga bisa saja ada unsur kesengajaan.

“Kalau salah satu, dua kali, namanya khilaf. Ini selalu salah setiap pemilu dan pilkada. Kita sudah menjalani 1.400 pilkada dan lima kali pemilu. Kalau tidak beres dengan jumlah penduduk, itu bahaya sekali. Lebih berbahaya lagi kalau data tersebut dipolitisasi. Jadi ada kesengajaan by design,” kata dia.

Kritik Jangan Dianggap Delegitmasi

Mengapa data pemilih selalu menjadi masalah setiap lima tahun sekali dalam penyelenggaraan pemilu? Secara teoretik maupun dalam praktiknya data pemilih dapat menjadi sumber manipulasi hasil pemilu. Data pemilih berpotensi dapat digelembungkan maupun diciutkan tergantung kepada siapa yang berkuasa menentukan data pemilih itu. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu harus jujur dan cerdas dalam menentukan bagaimana data pemilih dibuat.

Mantan Komisioner KPU Chusnul Mariyah, menyebutkan bahwa untuk memahami data pemilih harus pula memahami data penduduk. Karena data pemilih berasal dari data penduduk. (Sehingga) KPU mesti paham ilmu demografi. Sangat besar kerugiannya jika negara ini tak mampu melaksanakan pemilu yang berkualitas, hanya gara-gara administrasi pemilih tidak dilakukan dengan baik.

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) bersama Komisioner KPU

“Saat pemilu 2004, UU mengatur bahwa data pemilih ditentukan oleh KPU. Maka KPU memiliki divisi data penduduk dan pemilih. Saat menentukan data penduduk dan pemilih, KPU mengalami kesulitan. Ternyata setelah 60 tahun merdeka, NKRI tidak memiliki database kependudukan. Ada lima lembaga yang memiliki data kependudukan dan setiap data kependudukan itu berbeda secara signifikan,” ungkap Chusnul.

Akhirnya, KPU 2004 kala itu membuat program pendataan penduduk dan pemilih berkelanjutan (P4B). BPS menjadi partner yang mengerjakan collecting data tersebut. Karena BPS memiliki kapasitas untuk melakukan itu dari semua lembaga yang ada secara terus menerus dengan sensus dan supasnya. Bagaimana metodenya? Chusnul bercerita, ia membagi menjadi wilayah-wilayah untuk disisir dan door to door. Warga didatangi dan bagi yang sudah dicatat maka ditempel stiker KPU P4B Pemilu 2004.

Bagaimana dengan yang ‘homeless’ atau yang tercecer? BPS menentukan pada suatu malam di seluruh wilayah Indonesia secara bersamaan, mendatangi pasar, homeless di bawah jembatan, daerah-daerah red-light, pinggir-pinggir kereta, stasiun-stasiun kereta, dan sebagainya.

“Hasilnya? Pertama kali negara republik Indonesia memiliki database penduduk dengan 12 variabel termasuk penyandang cacat. Dengan adanya data P4B tersebut menutup perdebatan tentang data pemilih,” pungkas dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia ini.

Sebenarnya jika dirunut, masalah DPT yang seolah tak kunjung usai ini, selain karena masalah yang diungkap Chusnul, juga tak lepas dari proses pendataan pemilih mulai dari pencocokan dan penelitian daftar pemilih hingga perbaikan DPT yang kurang teliti dan transparan. Jika data KPU mengacu pada data DPT pemilu sebelumnya, seharusnya KPU bisa mendeteksi dan mengantisipasi data-data tak wajar yang dapat menimbulkan kecurigaan publik itu jauh hari sebelumnya.

Lalu soal data yang disampaikan BPN Prabowo-Sandiaga, KPU harus menyambut baik. Bisa jadi temuan tersebut akibat tersumbatnya transparansi data KPU. Sebab itu, akan lebih baik lagi jika KPU bersama kedua tim kampanye melakukan penyisiran data secara bersama-sama. Hal ini penting supaya data pemilih bersih dari data yang tak wajar maupun data ganda. Tujuannya, agar ke depannya tidak ada lagi pihak yang mempersoalkan data pemilih pemilu.

Pada akhirnya, segala kritik terhadap kinerja KPU tidak lantas dianggap sebagai upaya untuk mendelegitimasi pemilu, tetapi bagian dari kehendak menjadikan pesta demokrasi yang berkualitas dan lebih dipercaya publik. KPU dan pemerintah harus mempersepsikan kritik itu sebagai kegundahan sesama komponen bangsa atas gangguan terhadap kualitas pemilu. Pandangan yang sama juga sejatinya menjadi dasar bagi pihak-pihak yang menyampaikan pendapat. Pandangan atau kritik terhadap KPU jangan dimaksudkan untuk menyerang, apalagi mempermalukan KPU.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here