Soal Boediono, KPK Terlalu Lambat

0
170

MUNGKIN harus dikatakan begitu, dalam soal Boediono ini KPK terlalu lambat. Sehingga “ditampar” oleh Hakim Tunggal Efendi Muhtar dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam putusan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Hakim memerintahkan KPK untuk menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia Boediono dan kawan-kawannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi bailout Bank Century. Jelas ini membuat geger. Apalagi ini menyangkut nama Boediono, mantan Wakil Presiden.

Sejumlah pihak menganggap putusan tersebut melampaui kewenangan lembaga pengadilan. Sebab, praperadilan hanya mengadili keabsahan upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut.

Tetapi,ada juga yang menilai putusan itu sudah tepat. Putusan Hakim Efendi Muhtar adalah bentuk judicial activism untuk menemukan hukum (rechtsvinding). Lebih dari itu, putusan pengadilan tersebut harus dianggap benar, sampai ada putusan pengadilan yang lebih tinggi yang membatalkannya–sesuai asas Res Judicata Pro Veritate Habetur. Bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum lanjutan –berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016—itu soal lain.

Putusan pengadilan yang seperti ini memang baru pertama kali terjadi. Namun, selain rechtsviding tadi, secara logika, putusan Hakim Efendi Muhtar ini memang masuk akal. Dalam surat dakwaan terhadap Terdakwa Budi Mulya, mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia ini melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan pejabat yang nama-namanya disebutkan dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum.

Ada 10 orang yang disebut, salah satunya adalah Boediono, atasan Budi Mulya. Budi Mulya sendiri di tingkat kasasi  dihukum 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta. Dia dan kawan-kawan dinilai hakim merugikan keuangan negara Rp689,894 miliar dalam pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan Rp6,762 triliun dalam proses penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik.

Karena dilakukan secara bersama-sama, tentu tak mungkin hanya Budi Mulya sendiri yang dihukum. Pelaku lainnya juga harus bertanggungjawab. Karena itulah KPK diperintahkan melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Boediono, Muliaman Darmansyah Hadad, Miranda Swaray Gutom, Raden Pardede, dan lain-lain atau melimpahkannya kepada kepolisian, dan/atau kejaksaan.

Kita perlu mencatat respon KPK seperti dikemukakan Wakil Ketua  KPK Saut Situmorang. Dikatakannya, tanpa adanya putusan itu pun, KPK punya kewajiban menyelesaikan kasus ini sampai tuntas karena  lembaga ini tidak punya wewenang menghentikan perkara. “KPK banyak kerjaan, jadi itu agak tertinggal sedikit,” ujarnya.

Kita berharap, alasan KPK itu, memang benar adanya. Artinya, KPK tidak terkendala hambatan nonteknis, apalagi bertendensi tebang pilih. Jaminan bahwa KPK tidak berhenti, harus ditunjukkan dengan melakukan proses hukum terhadap Boediono dan nama-nama yang disebut.

Keharusan itu bukan terutama karena perintah hakim praperadilan, tetapi karena logika pembuktian oleh KPK sendiri. Dengan mendakwa Budi Mulya  “melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama”, artinya KPK sudah menemukan bukti yang menunjukkan keterlibatan Boediono dan kawan-kawan dalam perbuatan tersebut. Untuk itulah mereka perlu dijadikan tersangka, agar dalam penyidikan bisa ditentukan bobot kesalahan masing-masing. Bahwa hanya Budi Mulya yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu hanya soal antrian belaka.

Namun soal antrian inilah yang sangat mengundang tanya. Kasus Budi Mulya sudah dilimpahkan ke pengadilan pada tanggal 24 Februari 2014. Mengapa setelah lebih empat tahun, tidak ada satu pun tersangka baru? Padahal,  KPK menjamin penyelesaian kasus ini terus berjalan kendati Budi Mulya sudah diadili. Memang ada tersangka lain, Deputi Gubernur BI Siti Fajriyah. Tapi kasusnya dihentikan karena yang bersangkutan sakit dan kemudian meninggal dunia.

Tempo selama empat tahun, jelas terlalu lama untuk kelanjutan sebuah perkara sepenting ini. Kalau memang terkendala jumlah SDM, KPK seyogianya memakai skala prioritas. Semua kasus korupsi penting dituntaskan, tapi di antara yang penting itu pasti ada yang lebih penting.

Kasus bailout Bank Century ini sangat menggelegar. Publik marah, dan karenanya atensi mereka terhadap penyelesaian kasus ini juga sangat tinggi. KPK mestinya tahu, penyelesaian kasus ini sampai ke pengadilan, adalah pertaruhan harga diri mereka. Publik tengah menguji mereka, apakah benar KPK tidak tebang pilih seperti yang kerap dituduhkan selama ini.

Kita memahami, ini memang bukan kasus sederhana. Kasus ini besar. Selain melibatkan orang-orang besar,  jumlah kerugian negara pun besar. Tak mudah menyelidikinya. Tetapi, kalau KPK paham ini pertaruhan, kesulitan itu mestinya tidak jadi alasan untuk mengambangnya kasus ini selama bertahun-tahun.

Karena itu, kendala apa pun dalam kasus ini mestinya disingkirkan. Apalagi kalau hambatan itu hanya masalah klasik yang sering diulang-ulang: Keterbatasan personil.

Seharusnya, mengingat tingginya atensi publik, KPK mengerahkan segala kekuatannya agar kasus ini cepat selesai. Kalau perlu, kerahkan semua penyidik untuk menggarap masalah ini. Tak ada salahnya menunda dulu (bukan menghentikan!) kasus-kasus lain. Sebab, sekali lagi ini pertaruhan.

Penuntasan kasus ini bukan semata karena nilai kerugian negara yang sangat luar biasa, tetapi juga untuk memberi kepastian hukum terhadap orang-orang yang namanya disebut. Rakyat perlu kejelasan, agar mereka tak salah menilai. Tokoh bersangkutan pun perlu kejelasan, agar nasib mereka tidak hancur karena tuduhan semata. Berlama-lama menangani kasus ini, juga menambah kelabu awan pemberantasan korupsi di Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here