Soal Budek-Buta, Ma’ruf Amin tak Minta Maaf

0
59
Ma'ruf Amin.

Nusantara.news, Jakarta – Tampaknya calon wakil presiden Ma’ruf Amin tidak mau kalah dengan calon presiden Joko Widodo yang menggunakan kalimat ‘sontoloyo’ dan ‘genderuwo’ untuk menangkis serangan politik di kubu lawannya.

Lebih sadis lagi, mantan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu justru menggunakan kata-kata ‘budek’ dan ‘buta’ bagi orang yang tidak bisa melihat prestasi pemerintahan Jokowi. Pernyataan itu dilontarkan saat deklarasi Barisan Nusantara di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (10/11/2018) lalu.

Dan ketika pernyataannya menimbulkan polemik, Ma’ruf  memberi klarifikasi atas kata budek dan buta yang ia gunakan. Menurutnya, semua yang ia katakan sudah ada di dalam Alquran. Yang dimaksudnya adalah ‘ṣummum, bukmun, ‘umyun’, yang tertera di surat QS al-Baqarah (2):18.

“Artinya orang yang tidak mendengar, orang yang tak mau melihat, yang tak mau mengungkapkan kebenaran itu namanya bisu, budek, buta,” kata Ma’ruf.

“Jadi itu bahasa ‘kalau’ ya. Saya tak menuduh orang, atau siapa-siapa. Saya heran, kenapa jadi ada yang tersinggung. Tak menuduh dia, kok,” katanya menambahkan.

Lebih lanjut Ma’ruf menyatakan perkataannya itu tidak dalam konteks buta dan tuli secara fisik. “Tak ada konteks buta (fisik). Saya cuma bilang, yang tak mengakui itu kayak orang buta karena tak mau melihat. Kayak orang budek karena tak mau mendengar. Kayak orang bisu yang tak mau ungkapkan kebenaran. Itu saja sebenarnya. Kalimat itu juga biasa bunyi di Alquran. Lihat saja di Alquran kalau tak percaya,” urai Kiai Ma’ruf.

Kendati demikian, Forum Tunanetra Menggugat di Jawa Barat tetap menganggap tidak sepantasnya seorang ulama melontarkan kata-kata semacam ini, apakah kata-kata itu bentuk sindiran atau tidak. Forum Tunanetra Menggugat merasa tersinggung dan menuntut Ma’ruf meminta maaf.

Menurut mereka, pernyataan tersebut telah mencederai perjuangan kaum disabilitas di tengah masyarakat, juga mendiskreditkan kaum difabel. “Kami menyesalkan dan prihatin atas pernyataan KH Ma’ruf Amin. Ketika kita berjuang melawan stigma di tengah-tengah masyarakat, pernyataan ini mencederai dan menenggelamkan perjuangan kami,” terang penggerak Forum Tunanetra Menggugat, Suhendar, di Wytaguna, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Senin (12/11/2018).

Gugatan yang dilayangkan kaum disabilitas, kata Suhendar, tidak kaitannya dengan politik. Pihaknya hanya ingin menyuarakan aspirasi para penyandang disabilitas. “Sikap kita bukan karena berafiliasi dengan salah seorang capres. Perjuangan kita melawan stigma, tapi malah didiskreditkan salah satu cawapres,” tegasnya.

Ketua Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, Yudi Yuspar juga mengatakan hal yang sama. Ia menyebut, meskipun pernyataan Ma’ruf dilayangkan tanpa ada tujuan negatif, tetap mengganggu kenyamanan terhadap penyandang disabilitas.

Menurutnya, apa yang dikatakan Ma’ruf terlalu jauh. Pasalnya, kaum disabilitas bukan orang yang tidak tahu situasi bangsa. Yudi berharap ke depan para calon presiden maupun wakil presiden dalam Pemilu 2019, lebih mengedepankan penggunaan kalimat yang elegan dalam menyampaikan orasi politiknya.

“Perkataan buta dan budek inilah yang mengganggu, meskipun ada penjelasan tidak ada maksud menyinggung komunitas orang tertentu. Namun, yang kami tekankan adanya stigma, oh orang buta mah tidak tahu keberhasilan pemerintah. Orang tuli, apalagi membawa ayat Al-quran,” ujarnya, Senin (12/11/2018).

Ya, seharusnya Ma’ruf tidak menggunakan dua kata tersebut, karena memang akan menyudutkan kaum difabel. “Konteksnya terlalu jauh kalau itu dikaitkan (buta-budek). Disesalkan, kami khawatir disamakan dengan orang yang tidak tahu informasi dalam pembangunan,” katanya.

Padahal, Ma’ruf lebih bisa untuk memilih kata lain jika ingin mengkritik pihak-pihak yang kurang tahu soal kinerja pemerintah. “Kami berharap, khususnya kepada KH. Ma’ruf Amin, tolong memilih diksi yang menyejukkan rakyat supaya tidak kontroversi,” katanya.

Mengkritik bukan berarti budek

Bila Ma’ruf mengutip Al-quran sebagai sumber atas pembenaran diksinya, maka perlu juga ditelaah. Apakah orang yang mengkritik janji-janji seorang pemimpin diingkari bisa dikatakan ‘budek’ dan ‘buta’. Apakah mengkritik sudah dilarang di negeri ini.

Ada banyak janji-janji yang belum terealisasikan selama kurun waktu 4 tahun kepemimpinan mantan Wali Kota Solo. Satu di antaranya yakni ketersediaan lapangan perkerjaan.

Dulu sebelum memimpin, berjanji menciptakan 10 juta tenaga kerja selama 5 tahun periodenya. Tapi hingga saat belum mencapai angka tersebut.

Demikian pula dalam hal ekonomi, Jokowi pun dianggap belum menunaikan janji-janjinya. Seperti janji ingin menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kenyataannya rupiah saat ini malah tembus Rp 15.000 (per dolar AS).

Jokowi juga program mensejahterakan petani. Bahwa Indonesia akan swasembada pangan. Namun harapan itu masih jauh dari kenyataan. Selama empat tahun berjalan pemerintah masih rutin bergelut dengan impor.

Seperti swasembada beras, kedelai, gula, garam yang tidak terwujud. Entah sudah banyak politisi dan ekonom yang membukukan janji-janji Jokowi yang dalam kenyataannya masih jauh panggang dari api.

Tidak sedikit kalangan yang menilai Jokowi-JK telah gagal mempertahankan perekonomian yang ditinggalkan oleh era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Memang hanya pembangunan infrastruktur yang mampu direalisasikan oleh pemerintahan kabinet kerja. Itu pun meninggalkan catatan negatif tersendiri. Pasalnya proyek infrastruktur yang dibangun terlalu ambisius, tanpa kajian yang memadai, proyek kontroversial, membengkakkan utang negara dan BUMN, costs-nya terlalu mahal (diduga mark-up), pemborosan, kualitasnya rendah, dan proyek-proyek yang mangkrak atau dihentikan atau ditunda.

Sementara dari sisi Aparatur Sipil Negara (ASN), Jokowi juga belum menunaikan janjinya mengenai pengangkatan pegawai K2 (honor tenaga kerja) honorer non PNS yang saat ini masih ditunggu oleh para pegawai honorer.

Buktinya pada Selasa (30/10/2018), para guru honorer K2 melakukan unjuk rasa sampai menginap di jalanan seberang Istana. Sementara Jokowi hanya cuek dan enggan menanggapi aksi demonstrasi yang diklaim diikuti 70.000 guru honorer itu. Pihak istana juga tidak memberikan solusi yang bisa memenuhi tuntutan para guru. Aksi massa akhirnya hanya diterima perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP), namun KSP tak menjanjikan apapun terkait nasib para guru honorer. Permintaan agar para guru honorer bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi atau menteri terkait juga ditolak oleh pihak KSP.

Padahal para guru honorer hanya mengadukan nasib yang selama berpuluh tahun mengabdi dan tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Hal ini tidak sesuai janji Jokowi yang sewaktu kampanye akan memperjuangkan nasib mereka. Yang terjadi, kebijakan pemerintah saat ini tak sesuai dengan janji Jokowi. Sebab, pemerintah hanya membuka kesempatan guru honorer yang bisa mengikuti tes CPNS adalah yang berusia di bawah 35 tahun. Padahal, banyak guru honorer yang sudah berusia di atas itu.

Dengan tidak responnya Jokowi terhadap nasib guru honorer, maka ini bisa menjadi blunder. Bisa saja masalah ini berpengaruh pada perolehan suara dalam Pemilihan Presiden 2019. Memang jumlah honorer tidak terlalu banyak suaranya. Tapi efeknya bak bola salju yang akan berpengaruh kepada profesi lain.

Di Jawa Timur, honorer K2 justru sudah resmi mendeklarasikan dukungan ke pasangan calon Presiden Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 mendatang. Setidaknya, ada ratusan honorer yang mewakili rekan-rekannya dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Deklarasi ini dilakukan sebagai pilihan demokrasi seluruh honorer di Jatim yang merasa empat tahun terakhir tidak ada gebrakan dari pemerintah. Deklarasi honorer itu tergabung dalam Relawan Ganti Presiden (RGP) Jatim dan dilakukan bertepatan dengan Hari Pahlawan, 10 November.

Dengan melihat kenyataan ini, tidak selayaknya pihak-pihak yang hendak menyampaikan kebenaran dibilang ‘budek’ dan ‘buta’. Jadi, klaim Ma’ruf Amin terlalu naif.

Level demokrasi rendah

Jangankan masyarakat umum yang melihat dan mendengar, banyak kaum disabilitas yang sebenarnya paham dengan situasi bangsa. Sebab, yang namanya disabilitas tidak bisa menjadi tolak ukur kemampuan intelengensi seseorang dalam menangkap informasi.

Negara sudah memiliki UU Disabilitas. Ini merupakan langkah maju dalam memberi perlindungan kepada penyandang disabilitas. Yakni, pemerintah bisa menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah sebagai turunan hukum.

Sebagai informasi, dalam UU penyandang disabilitas pemerintah menerapkan kewajiban mempekerjakan penyandang disabilitas dengan porsi 1% untuk perusahaan swasta dan 2% untuk BUMN/BUMD. Hanya saja, pemberlakuan sanksi bagi yang tidak menerapkan belum ditentukan.

Terbukti meski penyerapan tenaga kerja ke sektor formal belum maksimal pascapenerbitan Undang-Undang penyandang disabilitas, pemerintah masih akan mengedepankan sosialisasi ketimbang penekanan hukum.

Saat ini berdasarkan data sistem wajib lapor Kementerian Ketenagakerjaan, terdapat 440 perusahaan terdaftar dengan jumlah tenaga kerja sekitar 237.000 orang. Namun, dari total tersebut total penyandang disabilitas yang terserap baru sekitar 2.851 penyandang disabilitas atau sekitar 1,2% yang berhasil ditempatkan dalam sektor tenaga kerja formal. Tentu ini masih jauh dari harapan karena kalau menurut ketentuan dalam UU penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Sakernas pada Agustus 2017, penduduk usia kerja disabilitas nasional berjumlah 21.930.529 orang. Dari jumlah itu, yang termasuk angkatan kerja sebanyak 11.224.673 orang atau 51,8%.

Sementara itu, angkatan kerja disabilitas yang bekerja sebanyak 10.810.451 orang atau sebesar 96,31%. Sedangkan penganggur terbuka dari penyandang disabilitas sebanyak 414.222 orang atau 3,69%.

Kemenaker juga terus melakukan pembenahan dari sisi pasokan ketenagakerjaan penyandang disabilitas. Kemennaker telah melonggarkan persyaratan pelatihan bagi 19 balai kerja yang dikelolanya. Dengan persyaratan lebih longgar, penyandang disabilitas secara otomatis dapat mengikuti pelatihan lebih leluasa dan meningkatkan kompetensinya.

Dan ketika UU disabilitas gencar disosialisasikan dan selama ini hanya menjadi bagian dari orasi nawacita, tiba-tiba Ma’ruf merangkai kata diksi yang menohok kaum disabilitas demi kepentingan politiknya.

Sekiranya, elit politik terutama Ma’ruf Amin perlu membuka memorinya untuk mengingat penyelenggaraan olahraga Asian Paragames di Jakarta beberapa waktu lalu. Penyelenggaraan itu menunjukkan bahwa seluruh elemen masyarakat memiliki komitmen yang sama dalam mendukung penyandang disabilitas dalam berekspresi di segala sektor, termasuk olahraga.

Seharusnya Ma’ruf bisa lebih mengedepankan strategi dan adu program ketimbang emosi. Dengan melontarkan serangan berupa diksi buta, budek, sontoloyo, sampai genderuwo, menunjukkan tidak ada program jelas yang ditawarkan petahana.

Tidak ada salahnya Ma’ruf menyampaikan permohonan maaf terutama bagi para penyandang disabilitas yang merasa terusik. Bila itu dilakukan, Ma’ruf akan dianggap sebagai seorang negarawan yang bijak, seperti yang dilakukan Prabowo Subianto dalam kasus hoax Ratna Sarumpaet dan ‘tampang Boyolali’.

Ke depan, perlu ada aturan yang ditetapkan lembaga penyelenggara pemilu agar pasangan calon yang bersaing bisa bijak menyampaikan ucapannya selama kampanye. Maraknya perang diksi mulai tampang Boyolali, sontoloyo, genderuwo, sampai budek-buta menunjukkan kontestasi Pilpres 2019 masih berada di level demokrasi rendah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here