Soal Buruh, Jokowi Lebih Kejam dari Orba

0
128
Ribuan buruh di Jatim menggelar aksi unjuk rasa ke Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/10/2017). Demonstran menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78/2015 tentang pengupahan yang dianggap menyengsarakan dan lebih berpihak pada pengusaha. Foto: novi

Nusantara.news, Surabaya – Ribuan buruh menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya, Selasa (31/10/2017). Demo juga dibarengi dengan mogoknya ratusan unit angkutan kota konvensional Surabaya. Bedanya, para mendesak Gubernur Jatim memberlakukan regulasi peraturan gubernur (Pergub) yang membatasi beroperasinya angkutan berbasis aplikasi online.

Pantauan Nusantara.News, ribuan buruh yang berunjuk rasa di Surabaya terdiri dari Kota Surabaya sebanyak 5.000 pekerja, Kabupaten Sidoarjo 3.000 pekerja, Kabupaten Gresik 10.000 pekerja, Kab/Kota Pasuruan 3.000 pekerja dan Kab/Kota Mojokerto 2.000.

Terkait demo buruh, ada lima tuntutan yang disuarakan mereka. Koordinator lapangan Federasi Serikat Rakyat Pekerja (FSRP) Anthony Matondang menyebut, buruh menolak Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78/2015 tentang pengupahan. Kedua, buruh menolak upah minimum provinsi. Ketiga, mendesak pelaksanaan UMSK (Upah Minimum Sektoral Kota/Kabupaten). Keempat, menolak kenaikan cukai rokok yang mengakibatkan banyak perusahaan rokok melakukan PHK. Kelima, meminta Gubernur Jatim segera menetapkan Pergub tentang Perlindungan Masyarakat Yang Mata Pencahariannya Tergeser Alih Teknologi.

“Kami menuntut penetapan Peraturan Gubernur mengenai perlindungan masyarakat yang mata pencahariannya tergeser dari alih teknologi (mesin atau robot),” ujar Anthony.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa Timur, Ahmad Fauzi mengatakan, penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) sangat tidak relevan dan harus ditolak. Sebab di 38 kabupaten/kota di Jawa Timur sudah menerapkan UMK semua.

Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) saat menemui para demonstran berjanji akan mencarikan solusi terbaik menyikapi masalah perburuhan, termasuk persoalan angkutan online yang semakin menjamur.

“Kita akan cari jalan keluar. Pelan-pelan kita cari jalan keluar. Ada yang kita kawal ke pemerintah pusat, ada yang diputuskan dan diselesaikan di sini seperti UMSK dan UMP. Sedangkan masalah tuntutan kenaikan cukai rokok, kemudian juga mengenai masalah ingin merevisi PP 78, dan juga kaitannya pengaturan angkutan online, semua memang harus dibawa ke pusat,” ujar Gus Ipul di depan ribuan buruh dan sopir angkot.

Ditambahkan Gus Ipul, ada 7 poin yang sudah disepakati untuk menyelesaikan persoalan UMK dan UMP. “Ini akan menjadi langkah awal kita untuk mengatasi berbagai dinamika perburuan di Jatim,” kata Gus Ipul didampingi Kadisnakertrans Jatim Setiadjit dan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol M Iqbal.

Gampang sekali Gus Ipul bicara soal buruh. Padahal kenyataannya tidak semudah itu menyelesaikan pengupahan buruh. Buktinya, pemerintah selama ini masih berkutak soal pengupahan yang menjadi landasan dasar bagi buruh. Dan PP 78 selalu mendapat pertentangan karena dianggap tidak berpihak pada buruh.

Gus Ipul lagi-lagi bilang penanganan upah buruh di Jatim harus ekstra hati-hati. Dia mencontohkan, keinginan buruh mengubah PP 78 tahun 2015 justru akan menjadi sebuah persoalan baru. Akan tetapi, jika dibiarkan maka bisa terjadi kesenjangan antara ring satu dan ring dua. Diharapkan bisa langsung diselesaikan saat ini juga. Namun bila merujuk peraturan pemerintah yang sekarang, tentu hal itu membutuhkan proses yang cukup panjang.

Rakyat Sengsara, Lebih Pro Pengusaha Hitam 

Bukan tanpa alasan jika selama ini buruh menolak PP 78 tentang Pengupahan dan Formula Kenaikan Upah Minimum. Karena hal itu memang dianggap menyengsarakan kehidupan buruh dan rakyat Indonesia. Ada lima alasan mengapa PP 78 ditolak buruh.

Yang pertama, serikat pekerja tidak dilibatkan dalam kenaikan upah minimum. Padahal keterlibatan serikat pekerja dalam menentukan kenaikan upah merupakan sesuatu yang sangat prinsip. Di seluruh dunia, kenaikan upah selalu melibatkan serikat pekerja. Dengan menetapkan formula kenaikan upah sebatas inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, maka pemerintahan Jokowi-JK telah merampas hak serikat pekerja untuk terlibat dalam menentukan kenaikan upah minimum. Ini bertentangan dengan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh dan Konvensi ILO No. 87 tentang kebebasan berserikat.

Sejak 1982 di jaman orde baru, Serikat Pekerja dilibatkan dalam survey pasar untuk menentukan nilai Kebutuhan Fisik Minimum (KFM). Baru kemudian berunding untuk menentukan besarnya upah minimum, yang salah satu acuannya adalah hasil survey yang dilakukan secara bersama-sama. Hal ini tidak akan terjadi lagi apabila PP Pengupahan diberlakukan, karena yang menetapkan besarnya inflasi dan pertumbuhan ekonomi adalah Pemerintah (Badan Pusat Statistik). Hematnya bahwa PP Pengupahan merupakan kebijakan yang memiskinkan buruh dan pengancam demokrasi dalam hal kebebasan berserikat. Artinya Pemerintahan Jokowi-JK lebih kejam dibandingkan dengan masa pemerintahan orde baru Soeharto. Pada masa Orde Baru, Serikat Pekerja dilibatkan dalam kenaikan upah minimum melalui mekanisme tripartit (buruh – pengusaha – pemerintah).

Yang kedua, upah minimum di Indonesia masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Upah rata-rata per bulan di Indonesia hanya US$ 174. Angka ini berada di bawah Vietnam US$ 181 per bulan, Malaysia US$ 506 per bulan, Filipina US$ 206 per bulan dan Thailand US$ 357 per bulan.

Di Jakarta, upah pada tahun 2017 sekitar Rp 3,3 juta per bulan juga dianggap masih rendah. Padahal tahun ini, upah di Manila Filipina Rp 4,2 juta per bulan, Kuala Lumpur Malaysia sebesar Rp 3,9 juta per bulan. Sementara Bangkok Thailand Rp 3,9 juta per bulan sampai Rp 4,1 juta per bulan. Harusnya pemerintah bisa menaikkan upah buruh sebesar 15 sampai 20 persen di tahun depan. Bukan dengan formula PP 78 dengan besaran 8,25 persen.

Apabila kenaikan upah ditentukan hanya sebatas inflansi plus pertumbuhan ekonomi, maka setiap tahun penyesuaian upah di Indonesia hanya dalam kisaran 10 persen (bahkan bisa lebih kecil). Padahal harga kebutuhan pokok di Indonesia penuh dengan ketidakpastian.

Yang ketiga, PP 78 pengupahan didalangi “pengusaha hitam” yang serakah dan rakus. Dalam paket ekonomi jilid I hingga III, pengusaha sudah mendapatkan semua kemudahan yang mereka inginkan. Serikat pekerja pun mendukung langkah pemerintah untuk melindungi dunia usaha dengan penurunan tarif listrik untuk industri, gas untuk industri, dan memberikan bantuan dan kemudahan bagi pengusaha yang tidak melakukan PHK terhadap pekerja.

Tetapi dalam paket ekonomi jilid IV, yang diterima kaum pekerja seperti susu dibalas air tuba. Kenaikan upah dibatasi hanya sebatas inflansi dan pertumbuhan ekonomi, dan bisa dipastikan nilainya akan sangat kecil sekali. Dengan kata lain, pemerintah telah membuat kebijakan yang berorientasi terhadap upah murah. Kebijakan seperti ini curang dan tidak adil bagi buruh.

Yang keempat, formula kenaikan upah minimum yang diatur dalam PP pengupahan bertentangan dengan konstitusi. Bahwa berdasarkan UUD 1945 Pasal 27 ayat (2) “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusian”, dan Pasal 28D ayat (2) “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.

Hal yang sama juga ditegaskan dalam UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam PP 78 memuat bahwa formula kenaikan upah minimum ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tentu hal ini  mengakibatkan penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) alias telah mereduksi kewenangan gubernur serta peran Serikat Pekerja atau Serikat Buruh dalam penetapan upah minimum.

Adapun instrumen untuk memenuhi hidup layak itu adalah KHL. Tetapi dengan adanya PP Pengupahan tersebut, KHL tidak lagi dipakai sebagai salah satu acuan untuk menetapkan kenaikan upah minimum. Memang, besarnya KHL akan ditinjau setiap 5 tahun sekali. Tetapi karena kenaikan upah minimum sudah diikat hanya sebesar inflasi plus pertumbuhan ekonomi, maka keberadaan KHL (meskipun ditinjau setiap 5 tahun sekali) tidak akan berarti. Kebijakan seperti ini hanya akal-akalan.

 Yang kelima, persoalan jangka pendek, dijawab dengan jangka panjang. Krisis ekonomi seperti sekarang ini, kemungkinan hanya akan berlangsung 1 – 2 tahun. Ancaman PHK besar-besaran juga tidak terbukti. Potensi PHK, seperti yang pernah disampaikan (pekerja yang dirumahkan, jam kerja yang dikurangi, tidak ada lagi lembur), perlahan mulai kembali normal. Maka solusinya bukan mengeluarkan RPP tentang Pengupahan. Sebab Peraturan Pemerintah bisa berlaku hingga 20 tahun, bahkan 30 tahun. Persoalan jangka pendek, jangan dijawab dengan kebijakan jangka panjang, yang orientasinya terus-menerus memiskinkan kaum buruh.

PP 78 Jelas Merugikan Buruh

Pemerintah selalu mengatakan PP 78 memberikan kepastian. Pertanyaannya, yang dibutuhkan kepastian atau kesejahteraan? Tentu saja, buruh menginginkan kedua-duanya. Tetapi PP 78 justru semakin menjauhkan buruh dari kesejahteraan. PP 78 hanya untuk memastikan upah tetap murah.

Selama ini, di seluruh Indonesia sudah ada kenaikan upah minimumnya berdasarkan survei KHL oleh Dewan Pengupahan. Itu artinya, tanpa PP 78 pun upah minimum sudah pasti naik. Ironisnya, kenaikan upah minimum sebelum ada PP 78 justru lebih baik/lebih tinggi kenaikan upah minimumnya dibandingkan dengan menggunakan rumus formula baru di PP 78.

Dengan kata lain Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri telah berbohong yang menyatakan bahwa formula kenaikan upah minimum baru di PP 78 akan memberikan kenaikan yang lebih baik. Untuk menyebut satu contoh, Kota Bekasi. Prosentase kenaikan upah minimum di Kota Bekasi pada tahun 2013 adalah 47,7%, tahun 2014 sebesar 16,3%, dan tahun 2015 sebesar 22,2%. Dengan menggunakan formula baru di PP 78 kenaikannya menjadi lebih kecil, hanya 11,5%. Ini jelas merugikan buruh.

Di beberapa daerah seperti Bengkulu, Maluku, Papua Barat, dan Kalimantan Tengah, memang diuntungkan dengan ada PP 78 karena kenaikan upahnya relatif menjadi lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ingat, daerah-daerah itu bukanlah daerah industri. Buruh yang bekerja di daerah tersebut jumlahnya hanya 10% dari total buruh secara keseluruhan. Tetapi untuk kota-kota industri, justru diturunkan.

PP 78 memang menguntungkan bagi buruh di kota non pada industri dengan kenaikan 10%. Namun di kota-kota besar yang pada industri, PP 78 jelas merugikan mayoritas buruh (90%). Sangat tidak adil jika untuk melindungi yang 10%, tetapi yang 90% malah dirugikan.

Di kota-kota lain seperti Sidoarjo, Surabaya, Pasuran, Gresik, dan wilayah Jawa Timur khususnya, akibat PP 78 rekomendasi upah minimum dari Bupati/Walikota justru diturunkan. Di Surabaya, misalnya, walikota sudah merekomendasi upah minimum sebesar 3,2 juta. Tetapi diturunkan menjadi 3 juta-an.

Saat ini penetapan UMK Jawa Timur Tahun 2018 sebenarnya sudah ditandatangani Gubernur Soekarwo. Peraturan gubernur tentang UMK 2018 itu tinggal diumumkan saja. “Sudah saya tanda tangani sebetulnya. Tinggal diumumkan saja,” kata Gubernur Jawa Timur Soekarwo usai membuka Rapat Koordinasi Penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Tahun 2017 di Hotel Singgasana, Rabu (1/11/2017).

Berapa besaran kenaikan UMK Tahun 2018, pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini enggan menjelaskan. “Nanti lah, daripada beritanya keliru,” ujarnya.

Soekarwo menegaskan, dalam penetapkan UMK Tahun 2018, pihaknya menerapkan peraturan menteri atau dari pemerintah pusat. “Sudah ada rumusannya di situ. Dan kita mengikuti peraturan menteri,” tandasnya.

Saat ini, kabupaten dan kota masih membahas bersama Dewan Pengupahan setempat. Namun UMK itu sudah harus ditetapkan pada 21 November 2017. Besaran UMK ini didasarkan pada PP 78 yang naik 8,71%. Dalam peraturan ini kenaikan UMK didasarkan pada pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi yang ditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS). Jika formula ini yang dijalankan maka UMK di ring 1 (Surabaya, Kab. Gresik, Kab. Sidoarjo, Kab. Pasuruan dan Kab. Mojokerto) akan berada di kisaran Rp 3,5 juta dari sebelumnya Rp 3,2 juta.

Berikut besaran UMK 2018 bila naik 8,7 persen berdasar PP 78:

1.Upah Minimum Surabaya 2017 sebesar Rp 3.296.212 naik Rp 287.100 menjadi Rp 3.583.312.

2. Upah Minimum Gresik 2017 sebesar Rp 3.293.505 naik sebesar Rp 286.864 menjadi Rp 3.580.369.

3. Upah Minimum Sidoarjo 2017 sebesar Rp 3.290.800 naik sebesar Rp 286.628 menjadi Rp 3.577.428.

4. Upah Minimum Pasuruan 2017 sebesar Rp 3.288.093 naik sebesar Rp 286.392 menjadi Rp 3.574.486.

5. Upah Minimum Mojokerto 2017 sebesar Rp 3.279.975 naik sebesar Rp 285.685 menjadi Rp 3.565.660.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here