Soal Caleg Koruptor, KPU Jangan Bermain Waktu

0
138

WACANA pelarangan mantan narapidana korupsi menjadi calon anggota legislatif dalam Pemilu 2019 nanti, masih belum selesai. Diskursus tentang ini malah terus berkembang, tanpa ada kejelasan iya atau tidak. Jika sebelumnya perdebatan terjadi antara KPU dengan DPR saja, kini juga sudah melibatkan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Presiden Joko Widodo.

Wakil Presiden mendukung rencana KPU itu. “Saya setuju, supaya betul-betul DPR punya wibawa yang baik,” kata Wapres di kantornya, 30 Mei kemarin.  Menurut Jusuf Kalla, melarang mantan koruptor menjadi caleg bisa meminimalkan tindak pidana korupsi di lembaga legislatif.

Sehari sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan sikap berbeda. Kata Presiden, mantan napi kasus korupsi tetap punya hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu legislatif. Itu hak. Hak seseorang berpolitik,” kata Jokowi di Jakarta, Selasa (29/5/2018). Presiden mengatakan, konstitusi menjamin hak politik seluruh warga negara, termasuk mantan napi kasus korupsi.

Menurut Presiden, membuat aturan pelaksanaan pemilu memang wilayah KPU. Namun dia menyarankan agar KPU menelaah rencana itu lebih dalam. Joko Widodo memberi alternatif, mantan napi korupsi tetap boleh mencalonkan diri, namun diberi tanda ‘mantan koruptor’.

KPU tetap bersikeras untuk menerbitkan Peraturan KPU untuk menghambat mantan napi korupsi mencalonkan diri. Sebelumnya penolakan ramai datang dari DPR, Kementerian Dalam Negeri hingga Bawaslu. Namun, KPU menegaskan akan tetap membuat aturan tersebut dan memasukkannya dalam Peraturan KPU.

Penolakan itu memang beralasan. Sebab, ketentuan soal ini sudah sangat jelas dalam UU Pemilu. Di pasal 240 ayat 1 huruf (g) ) disebutkan bakal calon anggota DPR dan DPRD adalah WNI yang tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Bunyinya tegas dan tidak ada keterangan lain di bagian penjelasan.

Seperti pernah kita ulas, alasan moral di balik rencana itu, sih, bagus. Seperti dikatakan Komisioner KPU Hasyim Asy’ari, korupsi merupakan tindakan yang sudah pasti mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, koruptor merupakan orang yang berkhianat dan tidak boleh menduduki jabatan strategis. Jangan sampai, kata dia, pemilih disuguhi orang yang sudah pernah melakukan korupsi, dan menjamin rakyat mendapatkan pemimpin yang baik dan bersih.

KPU memperluas tafsir UU tentang maksud kejahatan luar biasa, dari semula hanya dua jenis, yakni narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak, ditambah dengan korupsi yang daya rusaknya juga luar biasa. Dikatakannya, hal itu  sudah menjadi keputusan KPU. Secara kelembagaan, itu adalah sikap KPU, sebab pelarangan itu dinilai tidak bertentangan dengan UU Pemilu.

KPU mempersilakan peraturan tersebut diuji melalui judicial review ke Mahkamah Agung. Jika mengikuti logika undang-undang memang seperti itu. Pihak yang berkeberatan dapat mengajukan permohonan uji materiil ke MA.

Masalahnya, KPU seperti mengulur waktu. Sebab, jadwal pemilu yang mereka tetapkan sudah semakin mendekati tenggat. Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif memang baru diumumkan pada 20-23 September 2018, tetapi pengajuan daftar calon anggota legislatif sudah harus dimulai 4-17 Juli besok.

Jika pekan ini PKPU itu diterbitkan, pihak yang berkeberatan dapat segera mengajukan permohonan ke MA. MA, sesuai Pasal 31A ayat (4) UU Mahkamah Agung, punya waktu selama 14 hari sejak diterimanya permohonan untuk melakukan pengujian.

Tetapi, kalau PKPU pelarangan caleg koruptor ini terus menjadi wacana tak berkesudahan, akan membuat pihak-pihak yang berkepentingan dengan pengajuan uji materiil ke MA menjadi tersudut karena waktu yang kian sempit. Sebab, wacana KPU tentang soal ini sudah dikemukakan sejak awal April lalu. Dua bulan berlalu, PKPU dimaksud belum kunjung terbit.

Pihak yang akan mengajukan gugatan ke MA harus diberikan waktu yang cukup, agar argumentasi mereka bisa lebih komprehensif. Sebab pengujian ke MA ini penting. PKPU, yang –sekali lagi—niatnya baik itu, harus dibuktikan tidak bertentangan dengan undang-undang.

Pemilu harus terselenggara sesuai prinsip jujur dan adil. Adil itu tidak hanya dalam pengertian perlakuan yang setara terhadap semua peserta pemilu maupun pemilih, tetapi juga mesti dimaknai secara ekstensif: Bahwa tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar dalam pelaksanaan pemilu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here