Soal Film Provokasi, Presiden Harus Tanya Kapolri

0
194

Nusantara.news, Jakarta – Proses pembuatan dan peredaran film Kau Adalah Aku Yang Lain (KAAYL) kini seolah menjadi bumerang bagi Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian. Hingga saat ini, sebagian kalangan masih mempertanyakan mengapa film yang dinilai menyudutkan umat Islam itu bisa mendapat dukungan dan diedarkan Divisi Humas Polri?

Untuk menjawab semua itu, Presiden Jokowi semestinya menanyakan ikhwal beredarnya film tersebut. Sebab, secara politis, bisa jadi merintangi langkah damai Jokowi dengan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI).

Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Kamarudin menilai film tersebut sangat jelas merupakan tindakan kontraproduktif bagi upaya Presiden mendinginkan suasana politik.

“Ikan itu busuk bermula dari kepalanya. Kegaduhan demi kegaduhan yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir ini tak lepas dari kegagalan Kapolri dalam menjalankan kewenangannya. Sudah begitu banyak kasus yang menujukkan hal tersebut. Saya kira, tak ada salahnya Presiden menanyakan masalahnya kepada Kapolri karena ini mengganjal upaya damai (Jokowi dan GNPF-MUI) yang sudah dijalankan itu,” jelasnya kepada Nusantara.news, Selasa (4/7/2017).

Sementara, Imam Ikhwanul Muslimin Indonesia (IM)), Habib Husein Alhabsyi menanyakan sikap Kapolri yang terkesan kerap menyudutkan umat Islam melalui surat terbuka kepada Kapolri Jendral (Pol) Tito Karnavian yang disebar di sosial media. Isi surat tersebut di antaranya berbunyi, “Jelas ini merupakan penghinaan dan bentuk intoleransi yang sengaja direkayasa & dilakukan oleh institusi yang anda pimpin.”

Di sisi lain, Husein meyakini film KAAYL yang disebarkan menjelang hari raya umat Islam dilakukan dengan perencanaan matang dengan maksud tertentu, mengingat Tito dikenal sebagai polisi yang cerdas. “Tidak mungkin orang secerdas Anda akan melakukan hal itu dengan ceroboh.”

Husein lantas menduga sikap Tito yang terkesan selalu menyudutkan umat Islam semata-mata untuk memuaskan atasannya demi mempertahankan jabatan.

“Apakah penghinaan dan sikap permusuhan terhadap Islam merupakan salah satu cara untuk menghamba kepada Jokowi agar kursi Anda selamat?”

Penilaian Husein itu mungkin lantaran Tito disebut-sebut ‘orang dekat’ Jokowi yang selama ini sangat loyal. Sepak terjang Tito selama ini terkesan membela kepentingan Jokowi dan PDI-Perjuangan khususnya saat Pilkada DKI Jakarta. Sejumlah aktivis dan ulama diduga dikriminalisasi karena ikut menuntut agar kasus penodaan agama yang melibatkan Basuki Tjahaja Purnama aias Ahok.

Untuk menjawab kecurigaan dan harapan masyarakat, tentu tak ada salahnya jika Presiden Jokowi menanyakan langsung persoalannya kepada Kapolri.

Seperti diketahui, film pendek berdurasi 8 menit yang disutradarai Anto Galon alias Sugiyanto itu menjadi pemenang dalam festival film pendek, Police Movie Festival IV 2017, yang diselengggarakan Divisi Humas Polri. Adapun Ketua Panitia acara tersebut adalah AKP Ardila Amry yang disebut-sebut menantu salah seorang petinggi di Mabes Polri.

Film ini kemudian diunggah ke Youtube kemudian link-nya dibagikan melalui akun Facebook dan Twitter Divisi Humas Polri pada tiga hari menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri tepatnya hari Kamis, (23/6/2017) lalu.

Sontak film itu menuai reaksi keras dari kalangan Umat Islam. Pemuda Muhammadiyah MUI menyayangkan beredarnya film tersebut dan meminta pihak kepolisian memberi klarifikasi terkait dengan film tersebut.

Tak ketinggalan tokoh-tokoh Islam sepertimantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua Rabithah Alam Islami, Hidayat Nur Wahid pun ikut memprotes. Sebelumnya, kalangan partai, baik yang berbasis Islam seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) maupun nasionalis semisal Gerindra angkat bicara. Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Fadli Zon melalui akun Twitter-nya @fadlizon, menilai film itu tak lebih dari sebuah provokasi. “Menurut sy film pendek ‘Kau adalah Aku yg Lain’ tlh mhina umat Islam Indonesia yg dikenal toleran. Film tsb justru memprovokasi n adu domba.” Kicau Fadli yang juga Wakil Ketua DPR.

Sementara Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengaku heran film yang telah memutarbalikkan fakta tentang toleransi beragama di Indonesia bisa mendapat Police Movie Award.

Politisi PKS ini lantas mempertanyakan bagaimana proses penilaiannya. Seharusnya, dewan juri dan panitia peka dengan situasi yang saat ini terjadi di Indonesia. Standar penilaian memang menimbulkan pertanyaan, sebab secara umum kualitas sinematografis film ini tidak istimewa.

Selain berdampak pada stabilitas keamanan, film ini juga dinilai melanggar hukum karena belum dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film. Praktisi hukum Nugra Panindito menandaskan, jika tidak ada keterangan lulus sensor LSF, peredaran film tersebut melanggar Pasal 57 ayat (1)  UU No 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, bahwa setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Surat tanda lulus sensor itu, menurut pasal 59, diterbitkan oleh lembaga sensor film.

Sementara pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia (UII) Muzakir juga menganggap pihak yang mengedarkan dan terlibat dalam pembuatan film itu bisa dijerat pasal pidana pasal 156, karena kontennya berisi penghinaan terhadap Umat Islam.

Lantaran itu pula, Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K. Harman mengungkapkan dalam waktu dekat pihaknya akan meminta klarifikasi dari Kapolri. Pihaknya mengaku kecewa dengan kinerja Kapolri yang memperkeruh suasana.

Kini masyarakat berharap agar Pemerintah bisa segera menjawab semua ini. Apapun jawabannya, masyarakat berharap kenyamanan, keamanan dan kedamaian tidak terusik. Selain itu Polri juga diminta tetap profesional serta mandiri dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here