Menunggu Janji Pemerintah Soal Freeport (3)

Soal Freeport, Pemerintah Salah Fokus

0
82
Unjuk rasa marak meminta pemerintah tegas menerapkan aturan dalam kasus Freeport.

Nusantara.news, Jakarta, – Sebentar lagi, Wakil Presiden Amerika Serikat Mike Pence akan berkunjung ke Indonesia dengan membawa dua agenda pembicaraan penting. Pertama soal terorisme, dan kedua soal Freeport. Tetapi, melihat urgensi saat ini, kelihatannya kunjungan Pence lebih terfokus pada penyelesaian masalah Freeport.

Bisa jadi celah waktu dalam kaitan dengan tenggat waktu 8 bulan masa perundingan bisa dipakai Freeport untuk bersiasat. Bukan tidak mungkin kedatangan Wapres Pence adalah indikasi awal untuk menekan pemerintah Indonesia, dalam rangka melanggengkan operasional Freeport di Papua. Apakah kebijakan memberikan IUPK sementara yang membolehkan Freeport mengekspor konsentratnya, merupakan tanda-tanda mengalahnya pemerintah Indonesia terhadap Freeport?

Namun, di balik kendati telah sepakat untuk mengubah status kontrak karya menjadi IUPK, PT Freeport Indonesia masih enggan melakukan ekspor konsentrat tembaga dengan alasan belum adanya aturan yang jelas.

Menurut Juru Bicara PT Freeport Indonesia (PTFI) Riza Pratama, pihaknya masih menunggu finalisasi dari Kementerian ESDM terkait kepastian regulasi ekspor konsentrat tembaga. Riza mengungkapkan, tujuan ekspor konsentrat tembaga PTFI masih sesuai kontrak sebelumnya, antara lain Filipina, Jepang, dan Korea Selatan. Namun, sejauh ini belum ada persiapan pengapalan konsentrat tembaga. “Ekspor kita ke negara-negara tersebut dengan kontrak yang sudah ada setelah dinyatakan force majeure (keadaan di luar kendali) sebelumnya,” ujarnya.

Lalu, soal divestasi saham 51 persen, apakah benar seperti yang dikatakan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, bahwa pihak Freeport sudah menyetujui hal itu? Apakah Luhut sedang berupaya menghibur publik mengingat di dalam perundingan pun belum ada keputusan yang bersifat final soal divestasi?

Akan semudah itukah Freeport memberikan sahamnya kepada pemerintah Indonesia? Jika ya, kendali saham bakal tidak lagi di tangah perusahaan AS itu yang sudah sejak 50 tahun Berjaya mengontrol salah satu perusahaan tambang emas terbesar di dunia.

Dalam soal divestasi saham Freeprot, menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, Pemerintah telah salah dan berpura-pura bersikap nasionalistis. Pemberian IUPK dan sekaligus Kontrak Karya masih berjalan adalah bentuk pelanggaran serius.  IUPK diberikan agar ekspor mineral bebas, dan Kontrak Karya berlaku demi kepastian investasi.

Aturan mana yang membenarkan berlakunya kedua aturan tersebut secara bersama-sama? Padahal PP No 1/2017 dan UU No 4/2009 adalah produk hukum yang salah, tapi semua diabaikan oleh Pemerintah.

Ferdinand mengatakan, entah untuk apa pemerintah selalu mengampanyekan divestasi 51%, padahal bukan itu fokus yang harus diurus dengan Freeport. “Jika Freeport tidak diperpajang pasca 2021, bukankah Freeport itu kembali ke kita dan kita dapat 100% tanpa perlu divestasi? Lantas mengapa harus mengeluarkan uang besar untuk 51% jika kita bisa dapat 100% dengan gratis? Tinggal kita yang mengelola secara utuh dan mandiri,” ujarnya.

Ferdinand meminta pemerintah untuk kembali kepada aturan yang ada. Kembalikan Freeport kepada rejim Kontrak Karya hingga 2021, lakukan negosiasi tentang peningkatan royalti dan pajak-pajak serta penerimaan negara lainnya, negosiasi pembangunan smelter harus selesai dalam 3 tahun, baru kemudian bicara divestasi saham.

Ditambahkannya, skala prioritas harus jelas, jangan sembarangan mengurus Freeport. Jika Freeport tidak bersedia meningkatkan royalti dan pemasukan lainnya bagi negara, sebaiknya segera diputuskan bahwa 2021 kotrak karya Freeport berakhir. Indonesia mengelola tambang Greasberg itu secara mandiri demi kemakmuran bangsa.

Berkaitan dengan menolaknya Freeport membangun smelter selama ini, rupanya mempunyai indikasi lain. Penolakan itu sendiri sudah terjadi sejak era Presiden SBY (2014).  Alasan penolakan tersebut sangat sederhana karena Freeport tidak ingin diketahui komposisi kondensatnya yang diekspor; berapa banyak timah, tembaga, dan emas, serta uranium yang terkandung di setiap tonase kondensat yang diekspor. Jadi ini alasan mendasar Freeport tidak ingin membangun smelter.

Bahkan ada hal yang lebih penting lagi dari itu. Konon, bukan hanya emas, perak dan tembaga, tetapi juga bumi Papua kaya akan Uranium. Rupanya, inilah yang membuat  Amerika Serikat ngeyel banget ingin mempertahankan keberadaan Freeport di Papua, bahkan kalau bisa memang dia ingin menguasainya. Di dalam industri pertahanan, Uranium merupakan komoditas strategis, sebagai bahan baku nuklir.

Menggulirnya dukungan Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk kemerdekaan Papua di PBB oleh negara-negara Melanesia yang serumpun dengan etnis Papua semakin heboh saja ketika diketahui bahwa yang men-support mereka ternyata adalah juga AS, Inggris, Israel, Australia, dan Singapura. Jelaslah sudah ini sangat membahayakan kedaulatan NKRI.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here