Soal G30S, Jokowi Berbeda dengan Megawati (Bagian 1)

0
367
Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo melihat diorama rumah penyiksaan seusai upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur, 1 Oktober tahun lalu.

Nusantara.news, Jakarta – Setelah kerusuhan di kantor YLBHI Jakarta pada hari Senin malam, akibat penolakan masyarakat yang menduga acara di lembaga bantuan hukum itu berbau PKI, Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan ketegasannya menolak komunisme. Seperti diberitakan, sekolompok orang menggelar acara keprihatinan atas pembubaran seminar sejarah tentang tragedi 1965, yang semula akan digelar pada hari Sabtu (16/9/2017) lalu.

Kerusuhan itu makin ramai dengan adanya pro-kontra perintah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk memutar-ulang film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di seluruh jajaran TNI. “Iya itu memang perintah saya, mau apa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah,” kata Gatot seusai berziarah di Makam Bung Karno di Blitar (18/9/2017).

“Ini juga upaya meluruskan sejarah. Saya hanya ingin menunjukkan fakta yang terjadi saat itu. Karena anak-anak saya, prajurit saya, masih banyak yang tidak tahu. Ini hanya mengingatkan pada anak bangsa, jangan sampai peristiwa itu terulang. Karena menyakitkan bagi semua pihak. Dan korbannya sangat banyak sekali,” katanya.

Gatot tidak mempersoalkan adanya pihak yang mengecam perintahnya tersebut. “Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan, tetapi agar peristiwa tersebut diketahui generasi muda, agar kita tidak terprovokasi lagi, terpecah-pecah lagi. Kalau kita tidak ingatkan, dalam kondisi seperti ini, orang tidak tahu bahwa ada gerakan-gerakan yang mengadu domba,” tambah Gatot, seusai berziarah di makam Presiden Soeharto di Astana Giribangun, kemarin (19/9/2017).

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo juga mendukung pemutaran kembali film yang disutradarai Arifin C. Noer tersebut. “Agar masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa pernah ada gerakan kudeta olehg PKI,” kata Tjahjo seperti dilansir kompas.com.

Rencana TNI menggelar pemutaran ulang film tersebut sempat menjadi kontroversi. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti, misalnya, menganggap film tersebut tidak layak dipertontonkan kepada anak-anak, karena memuat banyak adegan sadis dan kekerasan.

Sejumlah buku provokasi PKI yang disita Kodim 0712/Tegal di sebuah mal di kota itu, Mei 2016.

“Mulai ditembaknya Jenderal Ahmad Yani oleh pasukan Tjakrabirawa hingga darah yang menetes dari tubuh Ade Irma Nasution, termasuk adegan saat anggota Gerwani menyilet salah satu wajah korban,” ujar Retno melalui keterangan tertulis, Minggu (17/9/2017).

Polemik berakhir setelah Presiden Joko Widodo juga menyetujui rencana Panglima TNI itu, “Menonton film apalagi mengenai sejarah itu penting. Biar generasi muda mengerti tentang bahaya komunisme. Biar mereka tahu juga mengenai PKI. Tetapi untuk anak-anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka. Ya, akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian,” kata Presiden usai meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko di Kecamatan Dusun, Magelang, Senin.

Film yang diproduksi oleh Pusat Produksi Film Negara (PPFN) tahun 1984 ini memang dibuat dalam konteks politik Orde Baru. Film ini hanyalah salah satu bagian dari sosialisasi sistematis ketika itu untuk mempertegas indoktrinasi Pancasila.

Pada awal 1980-an Orde Baru menghendaki agar Pancasila menjadi satu-satunya asas bagi seluruh partai politik dan organisasi kemasyarakatan yang ada di Indonesia. Kebijakan yang kemudian terkenal dengan sebutan “asas tunggal”. Keinginan Presiden Soeharto itu kemudian dijadikan sebagai ketetapan MPR Nomor 11 Tahun 1983 (pasal 3 bab IV). Tujuannya adalah memelihara, memperkuat dan memantapkan Pancasila dalam kehidupan sosial dan nasional bangsa, seluruh partai politik dan Golongan Karya harus menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal.

Film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI ini berada dalam perspektif tersebut.

Di masa Orde Baru, selain sebagai ideologi yang terus diperkuat, Pancasila juga menjadi sumber legitimasi politik dan kebijakan. Itu sebabnya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila setiap tanggal 1 Oktober, diperingati dengan sangat khidmat.  Bendera setengah tiang berkibar di seluruh penjuru negeri. Puncak peringatan di Monumen Pancasila Sakti Lubang Buaya Jakarta disiarkan langsung secara pool oleh semua media elektronik.  Kondisi seperti itu berlangsung selama 31 tahun. Terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 153/1967 pada 27 September 1967, sampai Pak Harto menyatakan pengunduran dirinya pada 1998.

Tidak hanya itu, Hari Kesaktian Pancasila juga  dijadikan sebagai legitimasi historis terhadap kekuasaan Orde Baru, malah belakangan mengarah pada legitimasi historis atas kepahlawanan kelompok tertentu (ABRI, khususnya TNI-AD), dan orang tertentu (Soeharto).

Sepeninggal Soeharto, Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya, Jakarta Timur, tempat peringatan Hari Kesaktian Pancasila biasanya diselenggarakan, mendadak sepi. Setelah Orde Baru berlalu, di era reformasi, tanggal 1 Oktober kehilangan “kesaktiannya”. Acara tetap diadakan, tapi seadanya saja.

Bahkan selama era pemerintahan Presiden Megawati, tak sekalipun putri Bung Karno itu mengikuti upacara tersebut. Di tahun terakhir pemerintahannya, upacara Hari Kesaktian Pancasila bahkan tak dihadiri oleh Wapres Hamzah Haz, Ketua DPR dan Ketua MPR. Dalam upacara yang dipimpin Mendagri Hari Sabarno itu, hanya sejumlah menteri yang hadir, antara lain Mendikbud Malik Fajar, Menteri Agama Said Agil Munawar, dan Kapolri Da’i Bachtiar.

Kecuali di kantor-kantor TNI dan sejumlah kantor pemerintah, di berbagai tempat praktis tak ada peringatan hari itu. “Alasannya sederhana, siapa yang merayakannya bisa dituduh sebagai antek Orde Baru, yang merupakan sebuah anathema yang harus dihindari dalam gelombang dan gemuruh reformasi. Pendulum bergerak hampir tidak terkendali, sehingga pada awal reformasi segala sesuatu yang berbau Orde Baru dipandang negatif dan mesti ditolak,” ujar Sejarawan Azyumardi Azra kepada Nusantara.news.

Sementara dari sisi Megawati pribadi, memang ada kendala psikologis untuk menghadiri acara tersebut. Sebab Hari Kesaktian Pancasila yang dikesankan sebagai legitimasi kepahlawanan Soeharto menyelamatkan negara dari pemberontakan PKI, bagi Megawati bisa terasa pedih. Sebab, itu adalah momentum kejatuhan ayahnya dari kekuasaan, sekaligus titik awal Soeharto ke puncak kekuasaan.

Guruh Soekanoputra pernah mengatakan dalam sebuah wawancara, bahwa dia dan saudara-saudaranya merasa kurang enak, karena tanggal 30 September merupakan permulaan Bung Karno dijatuhkan pihak tertentu.

Baru di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Hari Kesaktian Pancasila diperingati kembali dengan dipimpin presiden, dan berlanjut sampai sekarang. Sementara sikap Megawati tetap sama. Di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang notabene adalah kader partainya sendiri, Megawati pun tak pernah mau hadir.[] (bersambung)

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here