Soal G30S, Jokowi Berbeda dengan Megawati (Bagian 2)

0
439
Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo berjalan menuju Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun lalu.

Nusantara.news, Jakarta – Sejauh yang terlihat di permukaan, sikap Presiden Joko Widodo memang bertolak-belakang dengan Megawati dalam memahami peristiwa berdarah G30S/PKI. Sikap itu bahkan sudah terlihat sejak sebelum menjabat kepala negara.

Dalam peringatan terakhir Hari Kesaktian Pancasila di era Presiden SBY, Jokowi yang masih berstatus Presiden Terpilih menghadiri upacara tersebut di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya pada Rabu 1 Oktober 2014. Seusai upacara dipimpin Presiden SBY itu, Jokowi mengatakan pentingnya acara seperti ini untuk membentuk ideologi generasi muda. “Mengenang sejarah merupakan pendidikan yang sangat penting bagi bangsa,” ujar Jokowi.

Jokowi, ketika masih menjabat Gubernur Jakarta, menghadiri upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 1 Oktober 2014.

Hingga sekarang sikap Presiden Jokowi tidak berubah. “Menonton film apalagi mengenai sejarah itu penting. Biar generasi muda mengerti tentang bahaya komunisme,” ujarnya, seperti dikutip di atas.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo terlihat seperti mendayung perahu di antara dua karang. Di satu sisi, dia berhadapan dengan sikap Megawati, dan di sisi lain dengan pemahaman publik yang sudah menjadi aksioma bahwa Hari Kesaktian Pancasila adalah hari kemenangan bangsa melawan pemberontakan PKI.

Diterbitkannya Keppres Nomor 24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila oleh Presiden Joko Widodo, dari sudut sempit bisa diartikan sebagai memenuhi keinginan Megawati yang lama terpendam, yakni penetapan tanggal 1 Juni sebagai hari kelahiran Pancasila. Sementara konsistensinya untuk merayakan Hari Kesaktian Pancasila setiap 1 Oktober berada dalam perspektif mengikuti aksioma tadi.

Presiden Joko Widodo seperti sedang mencari jalan tengah. Keinginannya untuk membuatkan film baru tentang G30S dengan versi yang lebih kekinian, bisa dipahami sebagai solusi jalan tengah itu.

Persoalan paling krusial dalam soal G30S ini adalah menentukan siapa yang bersalah. Berbagai kelompok belakangan ini, dengan dalih pelurusan sejarah, mendesak pemerintah meminta maaf kepada PKI. Tentang hal ini sikap Jokowi sudah jelas.

“Saya tidak akan minta maaf pada PKI,” tegasnya dalam acara buka puasa bersama di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, 27 Juni 2016 silam. “Saat ini yang paling penting adalah bagaimana melangkah ke depan, menyongsong masa depan lebih baik dan mencegah peristiwa serupa tidak terjadi lagi,” katanya.

Dengan posisi demikian, versi kekinian film G30S bisa merevisi sejarah yang ada. Misalnya, dalam pemberantasan G30S, “bobot” kepahlawanan cenderung ditumpukan pada TNI-AD saja. TNI-AL, TNI-AU dan Kepolisian seolah disampingkan, bahkan ada yang dianggap telah diinfiltrasi komunis.

Mantan KSAU Marsekal Saleh Basarah termasuk yang keberatan dengan hal itu. Walaupun, tentu saja, keberatan itu baru berani diungkapkannya setelah Orde Baru jatuh. Seperti ditulis Tempo, Saleh menelepon Menteri Pendidikan di era Presiden Habibie, Juwono Sudarsono, mengenai film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang mengulang-ulang keterlibatan perwira AURI.

Padahal siapa bisa membantah masyarakat adalah pihak yang paling berjasa memberantas pemberontakan PKI? Sebab, organisasi secanggih PKI masa itu, mustahil menyiapkan pemberontakannya dengan skenario tungggal, yakni hanya merebut puncak kekuasaan. Tetapi, jelas mereka sudah menyiapkan plan-B, plan-C dan seterusnya, jika plan-A gagal. Termasuk rencana melarikan diri atau menghilangkan jejak.

Setelah perebutan kekuasaan melalui sabotase politik digagalkan TNI, plan berikut yang sangat mungkin itu adalah sabotase ekonomi. Misalnya, sabotase sarana transportasi kereta api. Sektor ini sangat rawan, karena serikat buruh PKI sangat kuat di bidang ini. Bahkan salah satu basis massa pertama PKI di awal pendiriannya adalah Serikat Staf Kereta Api dan Trem (Vereniging van Spoor-en Tramwegpersoneel, VSTP) yang didirikan Sneevliet di Semarang tahun 1908. Tokoh PKI pertama, Semaun, adalah salah satu tokoh buruh kereta api tersebut.

Tetapi, toh, tidak ada sabotase di kereta api setelah kudeta 1965 gagal. Mengapa? Jelas bukan karena PKI tak punya persiapan ke arah itu. Juga logis bukan karena tentara sudah mencium rencana itu dan mengantisipasinya. Jawaban paling masuk akal adalah karena di kalangan buruh kereta api, juga ada serikat buruh lain anti-PKI, seperti Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi), Gabungan Serikat Buruh Islam Indonesia (Gasbiindo), Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) dan sebagainya. Tokoh-tokoh buruh anti-PKI inilah yang paling tahu siapa saja di antara rekan mereka yang orang PKI.

Di kampus, siapa yang paling kenal dengan anak-anak CGMI? Jelas bukan taruna Akmil (atau waktu itu disebut Akademi Militer Nasional, AMN), melainkan mahasiswa yang jadi anggota HMI, PMKRI, GMNI dan organisasi kemahasiswaan lainnya.

Gerakan bersama inilah yang mencegah terjadinya kemungkinan sabotase susulan setelah gagalnya perebutan kekuasaan.

Begitu juga dengan para korban. Selain tujuh perwira TNI yang kemudian disebut Tujuh Pahlawan Revolusi, bangsa ini juga jadi korban. Wartawan dikerangkeng. Sastrawan dilarang menulis karya yang berada di luar semangat Nasakom. Para ulama dibunuhi atau ditangkap lantaran dianggap meracuni masyarakat. Dan lebih dari itu, nalar kritis bangsa dilumpuhkan. Semua itu adalah korban.

Artinya, usaha mempertahankan ideologi negara dari gangguan ideologi lain bukan hanya jasa sekelompok masyarakat, tapi jasa seluruh bangsa. Versi kekinian yang direncanakan Jokowi ini harus bisa mengakhiri monopoli kepahlawanan seperti ini, dan memberi penghargaan yang proporsional untuk semua pihak.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here