Soal Kedaulatan Pangan, Jokowi Tirulah Jepang dan Brazil

0
164
Presiden Jokowi bersama petani.

Nusantara.news, Surabaya – Ketua Umum DPN HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia) Fadli Zon menyebut akan terjadi krisis petani di masa mendatang, jika pemerintah masih menerapkan kebijakan impor. “Masalah impor masalah bersama. Kalau kita tidak mau menghargai usaha petani, maka tidak akan ada orang yang mau menjadi petani. Karena semua bahan pangan diimpor, termasuk produksi tanaman padi,” ungkap Fadli Zon di sela-sela dialog dengan wakil DPC HKTI se-Jatim di kantor Sigit Haryo Wibisono (SHW) Center, Surabaya, Selasa (3/10/2017).

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadikan kedaulatan pangan sebagai salah satu prioritas dalam Nawacita. Untuk mencapai kedaulatan pangan, anggaran yang digelontorkan melonjak cukup tinggi. Diharapkan anggaran tersebut dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pangan nasional. Jokowi menargetkan swasembada komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, kedelai, dan gula bisa terlaksana dalam tiga tahun.

Tercatat, anggaran kedaulatan pangan hingga saat ini telah mengalami peningkatan hingga mencapai 53,2% sejak 2014. Pada 2014, anggaran untuk kedaulatan pangan hanya mencapai Rp67,3 triliun. Hanya saja, anggaran ini meningkat pada tahun ini mencapai Rp103,1 triliun.

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mencatat, anggaran pada sektor ini dialokasikan melalui 4 komponen, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perdagangan.

Total belanja keempat komponen ini melonjak sebesar 61,7%, yaitu dari Rp40,2 triliun pada 2014 menjadi Rp65 triliun pada 2017. Artinya, 4 komponen ini menyedot 59,5% dari total alokasi anggaran kedaulatan pangan.

Sayangnya, anggaran ini tidak memberikan dampak maksimal pada kedaulatan pangan. Kata Fadli Zon, saat ini masih ada impor beras yang tercatat pada data pemberitahuan impor barang Ditjen Bea Cukai mencapai 1,3 juta ton pada 2016. Adapun impor beras pada Januari hingga Mei 2017 mencapai 94 ribu ton. Sementara itu, target cetak sawah tahun ini sebesar 80.000 ha belum separuhnya terealisasi.

Pemerintah sebelumnya pernah menyetop impor jagung secara mendadak. Akibatnya 483.185 ton jagung impor sempat tertahan di pelabuhan serta berdampak pada peningkatan harga pakan ternak sekira 20%. Sebaliknya impor gandum justru meningkat.

Kalau sebelumnya kedelai tanpa impor, justru berubah. Rasio volume impor kedelai terhadap volume produksi kedelai di atas 350%. Karena komoditas kedelai tidak bisa diproduksi sesuai permintaan pasar. Maka, impor jalan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Begitu pula rasio volume impor gula terhadap produksi gula lebih dari 140%. Padahal, untuk mencapai swasembada gula membutuhkan pengembangan lahan hingga 300.000 ha. Apakah pemerintah bisa memenuhi itu? Fadli Zon mengatakan swasembada tidak mudah dicapai jika sistem yang dipakai seperti itu.

“Saatnya bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi terhadap anggaran kedaulatan pangan. Kalau dikata kedaulatan pangan itu masih jauh. Kita saja masih impor.  Jagung, kedelai, gula, beras, dan garam masih impor. Cuma bawang merah saja yang tidak impor, kita sudah surplus. Tapi bawang putih kita tetap impor. Di sini kita punya ketergantungan. Impor hanya menghasilkan insentif bagi pihak yang impor. Sementara petani tidak punya insentif. Ujung-ujungnya rakyat yang dirugikan,” katanya.

HKTI tidak mendukung impor, walau pada kenyataannya masih saja ada impor yang masuk. Menurut Fadli jumlahnya sangat besar, termasuk komoditas lain seperti buah dan sayur. Untuk menyiasati itu, pemerintah sebenarnya bisa mem-push kebijakan dengan moratorium impor.

“Ya, cukup dengan memaksimalkan produksi kita sendiri. Semisal soal beras, harga dasar tidak perlu dipatok. Yang penting mematok harga dasar di tingkat petani. Sebab, petani bisa dapat insentif. Ditetapkan harga eceran tertinggi oleh pemerintah, ini berdampak pada harga di tingkat petani,” terang Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ini.

Fadli menceritakan, dia pernah bertemu dengan Menteri Pertanian Brazil yang juga seorang konglomerat. Kata dia, Brazil telah mengembangkan produksi kedelai dengan merekayasa secara genetika. Brazil melihat dari sisi bisnis kedelai sangat dibutuhkan banyak orang. Walhasil, kini Brazil berhasil menjadi negara pengekspor kedelai terbesar di dunia sejak tahun 2013. Untuk pertama kalinya Brazil mengalahkan AS.  Setengah dari hasil produksi dimanfaatkan Brazil sendiri dan diolah menjadi tepung atau minyak. Setengahnya lagi diekspor.

Kerakusan Brazil akan produksi kedelai mengubah tata lahan kawasan ini. Tahun 1960 ada perintah resmi untuk membabat hutan agar lahan bisa ditanami kedelai. Daerah tertentu dikuasai pemerintah secara paksa. Penduduk setempat diusir dari tempat tinggalnya. Puluhan tahun kemudian, bekas lahan hutan tersebut tumbuh menjadi sebuah kota. Vegetasi khas kawasan tersebut menghilang dari peta Brazil.

Memang sulit untuk dipercaya. Tapi lahan penanaman kedelai terus bertambah dan di waktu bersamaan pembalakan hutan berkurang. Sebanyak 27 juta hektar lahan Brazil ditanami kacang kedelai musim ini. Sementara pembalakan hutan Amazonas turun hingga 27 persen.

Di Jepang, soal beras harganya bisa mencapai Rp 48.779/kg. Harga ini jauh dari Indonesia yakni harga tertinggi Rp 13.500/kg dan harga terendah Rp 6.800/kg. Meski harga beras di Jepang tinggi, namun Jepang berhasil memangkas market liberalisme. “Jepang bisa saja mengimpor beras dari Vietnam atau negara-negara pengekspor beras yang harga jauh. Tapi Jepang tidak mau dan justru pasang barikade dengan tarif tinggi. Mereka memblokade impor karena ingin menggunakan produksi sendiri. Harus diakui semangat nasionalisme Jepang sangat tinggi, terutama dalam urusan pangan. Mereka sangat menghargai petani lokal. Dan sekarang bandingkan dengan kita,” ujar Fadli.

Di dunia, beras memang menjadi produk yang sensitif. Jika Indonesia menerapkan tarif minimal, sebaliknya Jepang menerapkan tarif maksimal demi menghormati petani lokal. “Jepang rela memblokade impor, asal petani lokal sejahtera. Walau harga beras tinggi, bagi Jepang tidak masalah asal tidak impor,” paparnya.

Dijelaskan politisi Partai Gerindra, saat ini Indonesia tidak bisa bersaing dengan negara-negara Asia Tenggara. Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia sudah jauh tertinggal soal pangan.

“Dengan Thailand dan Vietnam saja kita susah berkompetisi. Dua negara ini sekarang sudah menjadi negara eksportir beras mencapai 100.000 ton. Pada dasarnya mereka sudah memperhitungkan segalanya dengan matang. Mereka sudah mahir melakukan on farm dan off farm. Pasca produksi, negara seperti Vietnam sudah bisa membuat mie dari beras, restaurant-restaurant menerapkan kebijakan menggunakan hasil petani lokal. Artinya setiap sektor (dari pertanian hingga kuliner) saling bersinergi. Rantai dari hulu ke hilir menjadi kuat. Inilah yang membuat Vietnam tahan pada krisis. Untuk Thailand, mereka sudah melakukan riset dan teknologi untuk  menghasilkan komoditas dengan kualitas baik. Negara lain justru diuntungkan MEA ketimbang kita. Sebab mereka paham, bahwa sektor ekonomi adalah andalan kecil tapi menyerap tenaga kerja. Pertanian tidak semata-mata profesi, melainkan menjadi ketahanan pangan bagi suatu negara,” tukas Fadli.

Untuk komoditas pangan di pasar ASEAN, pasar Indonesia-lah yang menjadi bidikan mereka. Sebab buying power di Indonesia saat ini cukup kuat. “Sehingga jika dibilang kita impor, wajarlah. Apalagi di sektor komoditas kita masih punya ketergantungan pada negara-negara itu,” imbuhnya.

Amburadulnya Kementerian Jokowi

Soal kebijakan impor, bukan sepenuhnya kesalahan petani. Tidak terintegrasinya lembaga kementerian menjadi penyebab utama. HKTI melalui Fadli Zon menolak kebijakan impor. Namun impor juga tidak bisa ditolak mentah-mentah. Sebab, kebutuhan pangan nasional masih belum mencukupi.

Tidak validnya data yang didiagnosa terkait produksi, kata Fadli, membuat lembaga-lembaga pemerintahan saling berlomba membuat kebijakan masing-masing. “Beda instansi beda data. Intervensi kebijakan pun lalu lalang. Kalau tidak ada barang, ya impor,” urainya.

Fadli mengungkapkan, selama ini data pertanian di Indonesia hanya diambil dari metode sangat sederhana yang hanya mengandalkan pandangan mata. Akibatnya, keputusan yang dibuat oleh berbagai kementerian terkait pertanian seringkali tidak akurat, dan jauh dari kenyataan di lapangan.

“Kalau soal data masih sangat terbelakang karena tanpa teknologi, maka data kita pasti tidak akurat semua. Produksi katanya surplus, tapi harga di lapangan mahal, beras tidak ada. Data Kementan atau Kemendag yang akan kita pakai? Keduanya punya data yang di-collect secara sederhana,” ungkapnya.

Untuk itu Fadli mengatakan dibutuhkan kebijakan pangan nasional atau national food policy, artinya urusan pangan bukan lagi soal produksi, dalam hal ini urusan Kementerian Pertanian, tetapi terintegrasi.

Dia mencontohkan urusan pupuk dengan Kementerian Perindustrian, urusan irigasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Kementerian Perdagangan untuk mengendalikan impor.

“Nah, selama ini Kementan mengatakan ketersediaan cukup, tetapi Kemendag mengatakan selalu kurang dan akhirnya impor, jangan ada ego sektoral. Adanya national food policy yang terintegrasi, dapat membuat perbedaan terakomodasi dengan baik,” katanya.

Ditambahkan Fadli, seharusnya impor tanaman pangan bisa dikendalikan kalau antar lembaga terintegrasi dengan baik. “Kita sangat ingin swasembada. Karena itu impor harus dibatasi, jangan sampai ada impor pangan karena ini akan melukai petani, kecuali kalau kita betul-betul kekurangan, ini pula yang akan mempengaruhi daya saing petani kita,” lanjutnya.

Oleh karena itu, pemerintah diminta segera membentuk Badan Pangan (BP) seperti amanat UU Pangan. Dengan kewenangannya, Badan Pangan bisa mengoordinasi semua lembaga terkait pangan, termasuk melakukan sinkronisasi berbagai data pangan. Sebab, data yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan, akan mengurangi kualitas kebijakan pertanian.

“Badan pangan dapat mengkoordinasi sektor pertanian. Hal ini juga bisa mengurangi bentrokan tinggi di sektor ekspor-impor, apalagi kecenderungan impor adanya insentif dan kepentingan usaha dan atau bisnis. Nah, fungsi dan peran badan pangan sangat strategis mengingat komoditas pangan harus dijaga baik ketersediaan maupun pendistribusiannya, sehingga rakyat mudah mendapatkannya,” sebut Fadli.

Pertanyaannya sekarang, mengapa sudah hampir lima tahun belum juga dibentuk BP ini? Bahkan yang membuat miris, Menteri Perdagangan seakan mengesampingkan pembentukan BP. Mestinya, UU yang dibuat bersama DPR dan pemerintah memiliki kekuatan hukum kuat agar seluruh pasal dilaksanakan. Ini ada apa?

Tentang pembentukan BP telah disebutkan pada Pasal 126 UU No 18/2012, bahwa dalam hal mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan nasional, dibentuk lembaga pemerintah yang menangani bidang pangan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan begitu bisa mengatasi masalah koordinasi dengan kementerian atau instansi terkait. Kemudian pada Pasal 127 disebutkan, lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.

Faktanya, kementerian terkait langsung seperti Kementerian Pertanian sebelumnya mengungkapkan bahwa pembentukan BP nasional masih dalam proses. Pemerintah tidak akan membuat lembaga baru untuk BP. Sebab, BP nasional adalah Perum Bulog yang ditingkatkan statusnya, ditambah wewenangnya, dan disempurnakan. Padahal posisi BP sangat strategis. Sebab keberadaan BP bisa terhindar dari benturan kepentingan atau ego sektoral. Dengan posisi tinggi, badan otoritas pangan ini sejatinya bisa lebih independen, ya mirip KPK-lah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here