20 Tahun Reformasi

Soal Kesejahteraan: Isih Penak Zamanku Tho…?

0
235
Celoteh meme dan foto Soeharto "Piye kabare, isih penak zamanku tho?" telah viral di media sosial. Sebuah kritik sosial yang tajam dari kehidupan yang makin sulit.

Nusantara.news, Jakarta – Setelah 20 tahun berlalu gelombang reformasi 1998, kini rakyat yang mengikuti rentang sejarah sepanjang 20 tahun kemudian berkesimpulan, kesejahteraan jauh lebih terasa di era Soeharto. Benarkah?

Meme dan foto yang sering muncul di media sosial, di jalan-jalan, di kendaraan lintas kota, hingga sering dijadikan profile picture oleh para netizen adalah profil mantan Presiden Soeharto dengan jaket kulit warna hitam. Sambil melambaikan tangan, dan tentu smiling khas sang jenderal, tulisan di foto itu berkata, ”Piye kabare, isih penak zamanku tho..?

Foto itu sebenarnya sudah beredar sejak zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun saat itu geregetnya tidak terlalu terasa. Namun belakangan, menjelang tahun politik 2018 dan 2019, sapaan Pak Harto itu seperti terasa kuat. Mengapa?

Akademisi Universitas Indonesia, sekaligus pilitiscien, M. Budyatna berpendapat Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dinilai jauh lebih buruk dibandingkan pemerintahan Orde Baru.

Selain tidak menampakkan hasil kerja yang baik untuk rakyat, pemerintahan Jokowi-JK juga terlalu sering membuat kegaduhan yang tidak penting bagi kehidupan rakyat.

Budyatna mengatakan banyak orang yang telah membandingkan pemerintahan saat ini dalam berbagai aspek sama dengan era Orde Baru. “Buat saya Orde Baru masih jauh lebih baik dibandingkan pemerintahan saat ini,” demikian dia bercerita.

Pemerintahan Orde Baru di zaman kepemimpinan Soeharto, dinilai meski menggunakan gaya otoriter, demokrasi dibungkam, hukum dijalankan sesuai kebutuhan, namun pembangunan tetap berjalan. Stabilitas sebagai fondasi pembangunan berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi rerate 7% per tahun dengan inflasi yang sangat terkendali.

Rakyat menurutnya, masih bisa menikmati dan diperhatikan oleh pemerintah. Di era Orde Baru, rakyat masih bisa merasakan enaknya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) murah bersubsidi dan pembangunan tetap berjalan.

Berbeda dengan Pemerintah Jokowi-JK saat ini. Meski semuanya dibungkus demokrasi, namun kenyataannya sangat manipulatif. Seolah-olah hanya apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK saja yang benar dan semua yang lain salah.

“Saat ini semuanya sudah tidak jalan, subsidi untuk rakyat pun dicabut. Cuma gaya saja yang sok prorakyat, tapi faktanya tidak ada keberpihakan sama sekali kepada  rakyat,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, para petani merasakan keberpihakan Soeharto di era Orde Baru dengan mendapatkan sistem irigasi yang baik, pupuk dan bibit tersedia dengan murah, hasil produksi beras petani dibeli negara. Bahkan pada 1984 Indonesia sudah mampu swasembada beras, karena pupuk murah, irigasi dimana-mana, beras dijamin diserap oleh Bulog dan kesejahteraan petani benar-benar maksimal.

Namun diakui Budyatna saat ini, irigasi sendiri sudah hancur-hancuran, pupuk dan bibit mahal dan hasil pertanian dikuasai tengkulak. Beras, gula, kedele, bawang, cabai, garam, daging, jagung, dan bahan pangan lainnya.

“Jangankan bangun irigasi, janji memberi traktor pada petani saja cuma omong kosong. Petani suma diberi traktor secara simbolis, habis itu traktornya dibawa pulang lagi. Petani gigit jari,” tandas Budyatna.

Lebih mudah

Dalam satu polling yang digelar di media sosial dengan responden 7.000 orang, dengan tiga opsi pendapat: bahwa kehidupan di era Jokowi lebih susah, lebih mudah atau begitu-begitu saja, dibandingkan masa Soeharto.

Dalam waktu kurang lebih kurang enam jam, ada 7.000 vote. Yang menjawab lebih susah nih 66%, lebih mudah 20%, dan begitu-begitu saja 14%.

Politisi Gerindra Fadli Zon menilai orientasi pembangunan era Jokowi adalah infrastruktur. Namun, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi dari pembangunan infrastruktur, yakni ekspansi belanja infrastruktur yang terlalu berlebihan.

Belanja infrasrtuktur Pemerintahan Jokowi lebih dari 2 kali lipat dari era akhir SBY dari 8% menjadi 18% lebih, padahal anggaran yang tersedia sangat terbatas.

Kemudian, dia menyoroti anggaran pembangunan infrastruktur yang berasal dari hasil pencabutan subsidi rumah tangga masyarakat. Kebijakan mencabut subsidi BBM, kata Fadli, bertentangan dengan janji Jokowi saat kampanye Pilpres 2014.

“Mencabut subsidi rumah tangga baik berupa subsidi BBM, listrik, pupuk, dan lainnya, pada akhirnya memperlambat laju perekonomian. Ini yang menjelaskan mengapa pembangunan infrastruktur  begitu gegap gempita, namun tidak berdampak pada pertumbuhan ekonomi kecuali stagnasi di level 5%.

Pada saat yang sama, gencarnya pemerintah membangun infrastruktur memicu akselerasi utang yang berakibat pada defisit negara.  Akselerasi utang. Ini menyebabkan defisit sehingga defisit kita termasuk yang tertinggi dan utang kita mencapai rekor tertinggi sejarah Indonesia Rp4 ribu triliun, menurut dia.

Oleh karena itu, Wakil Ketua DPR ini menyebut pembangunan infrastruktur malah membuat hidup masyarakat kian sulit lantaran tidak berdampak langsung kepada mereka.

Berbeda dengan Fadli, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira membela pemerintahan Jokowi-JK. Andreas menuturkan, ada kemajuan di bidang ekonomi berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei dengan metode kuantitatif.

“Dari aspek kestabilan (ekonomi) relatif stabil. Mulai nilai kurs, inflasi dan lainnya,” Andreas berpendapat.

Konsep Indonesia sentris yang diterapkan Jokowi-JK juga diyakini mampu menciptakan pemerataan pembangunan baik infrastruktur, yang bersifat kesejahteraan sosial, ekonomi ke seluruh pelosok Nusantara.

“Perhatian khusus juga dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK di wilayah seperti Papua dengan indikator-indikator peningkatan investasi, maupun infrastruktur,” menurut Andreas.

Tak hanya itu, Andreas juga memuji kinerja pemerintahan Jokowi-JK untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Sejauh ini, lanjut dia, pemerintahan Jokowi sudah bisa menggaransi kesehatan untuk 9,2 juta dari 240 juta rakyat Indonesia.

Jumlah ini akan terus meningkat. Selain itu, indikator kesejahteraan rakyat juga terakomodasi dari dikeluarkannya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, serta indikator lainnya.

Begitulah perdebatan di level politisi.

Tetap enak zaman Soeharto

Namun ketika turun ke grass root, ternyata banyak masyarakat mengeluh menghadapi hidup yang semakin sulit, seperti tercekik leher. Terutama akibat harga-harga yang naik, rupiah anjlok sekali dan berbagai masalah lain yang bikin jengah ini yang menjadi perdebatan sampai hari ini.

Bahkan sejumlah masyarakat pun berulangkali membandingkan dan ingin merasakan hidup makmur seperti saat pemerintahan Soeharto. Salah satu yang menonjol di era Soeharto adalah penciptaan stabilitas yang memungkinkan Indonesia membangun dengan pesat.

Paling tidak ada lima indikator kehidupan yang diidam-idamkan masyarakat di zaman Soeharto.

Pertama, apa-apa serba murah. Ciri menonjol di zaman Soeharto lantaran apa-apa serba murah. Dulu uang Rp50 ribu saja sudah bisa beli keperluan rumah selama sebulan bahkan bisa buat bayar cicilan mobil.

Berbeda dengan sekarang, uang Rp50 ribu itu bisa habis dalam waktu sekejap bahkan cuma bisa buat sekali makan. Bahkan satu porsi makanan saat ini bisa lebih dari Rp50 ribu. Ini akibat adanya penurunan nilai uang akibat time present value.

Kedua, lapangan pekerjaan sangat mudah. Di era Soeharto lapangan pekerjaan sangat mudah di dapat. Saat itu orang tak kuliah, hanya lulus SD saja sudah mudah mendapat pekerjaan. Bahkan untuk mendapatkan pekerjaan di zaman Soeharto itu sangat mudah akibat pembangunan di masa Orde Baru sedang pesat-pesatnya, banyak berdiri perusahaan-perusahaan yang membutuhkan karyawan.

Ketiga, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih di level Rp378, sehingga perekonomian sangat sejahtera. Hal ini tentu saja memudahkan rakyat untuk membeli barang-barang impor dengan harga yang terjangkau. Memungkinkan industri manufaktur tumbuh dan menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja.

Keempat, sangat aman dan nyaman. Di masa Soeharto tidak banyak kriminilitas seperti sekarang ini, apalagi terorisme nyaris tidak ada ruang untuk tumbuh. Sehingga situasinya kondusif untuk pengembangan investasi dan lagi-lagi menyerap tenaga kerja.

Kelima, Soeharto selama 32 tahun berutang sangat terbatas, itupun fokus untuk kebutuhan yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sehingga di zaman Seoharto terkenal pertumbuhan ekonomi stabil di level 7% per tahun. Dengan pertumbuhan yang tinggi itu pembangunan dan pemerataan dilakukan.

Harus diakui, stabilnya pemerintahan Soeharto saat itu diikuti sikap yang dikatakan kejam dan cenderung melanggar HAM bagi para oposisi. Mereka dipenjarakan, bahkan kaki tangan Soeharto tega menghabisi mereka. Tapi hal itu memang harga yang harus dibayar jika ingin suatu negara stabil.

Saat ini, ketika demokrasi sudah terlalu terbuka, ekonomi terlalu liberal, semua orang bisa bicara dan bertindak semaunya, akibatnya ketidakteraturan pun mengemuka. Bahkan tak jarang pimpinan negara memberi contoh tidak baik dalam melanggar peraturan dan perundang-undangan yang ada.

Akibatnya kita terkesan gegap gempita membangun infrastruktur, namun karena menggunakan modal asing dan utang, sehingga hasil dari penerimaan pajak habis tersedot hanya untuk membayar pokok dan bunga utang. Karena penerimaan pajak tidak cukup, maka segala jenis subsidi dihilangkan perlahan namun pasti.

Sampai-sampai rakyat seperti dikejar-kejar aneka jenis pajak, sehingga rasa nyaman dan aman hidup di Indonesia semakin terusik. Jadi terkadang kita berfikir celoteh meme dan foto Soeharto: “Piye kabare, isih penak zamanku tho?” Celoteh itu terkadang ada benarnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here