Soal Komunisme, Kita Tegas

1
155

SEKRETARIS Jenderal Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong kemarin tiba di Indonesia dalam kunjungan selama tiga hari. Trong akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo, pimpinan MPR, DPR, dan DPD RI, serta sejumlah pengusaha dan akademisi.

Karena dia adalah Sekjen Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN), –yang merupakan pengendali tertinggi republik sosialis itu— sebagian masyarakat Indonesia menaruh perhatian khusus. Sebab, soal komunisme di Indonesia masih sangat sensitif.

Tetapi, Menlu Retno Marsudi memberi jaminan. “Dealing kita dengan Vietnam adalah urusan kerjasama bilateral antarkedua negara, bukan terkait ideologi. Kita tahu kepentingan nasional yang harus kita pertahankan,” kata Menlu. Baiklah, jaminan Menlu tersebut kita pegang.

Kita hanya ingin menegaskan, bahwa sikap Indonesia dalam soal komunisme sudah jelas. Ini sikap kolektif bangsa.  Sikap ini secara hukum ada dasarnya, yakni Ketetapan  MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pelarangan PKI dan Pelarangan Penyebarluasan Marxisme, Leninisme, dan Komunisme.

Mengapa ini perlu kita tegaskan? Sebab beberapa tahun terakhir hidup kembali perdebatan tentang perlunya bangsa ini menyudahi permusuhan terhadap komunisme. Alasan utama, permusuhan itu hanya memelihara konflik sesama anak bangsa. Padahal sebagai bangsa kita harus segera melakukan rekonsiliasi sosial agar terbebas dari dendam kesumat selama setengah abad itu.

Soal rekonsiliasi sosial kita setuju. Tetapi, harus dicatat, itu semata-mata rekonsiliasi sosial, bukan rekonsiliasi ideologis!

Sebab fakta sejarah tak bisa dihapus, bahwa di masa lalu orang-orang komunis melakukan kesalahan besar bagi bangsa ini. Namun, mereka sudah menanggung hukuman. Ada yang lari keluar negeri dan tak berani pulang, ada yang diasingkan ke Pulau Buru, ada yang dipenjara puluhan tahun atau seumur hidup, mereka terasing dalam pergaulan sosial, tidak bisa mengekspresikan diri, dan sebagai warganegara tidak memiliki hak pilih aktif.

Belum lagi, korban-korban lain yang berjatuhan karena penyaringan “bersih diri” dan “bersih lingkungan”. Anak, saudara, menantu, keponakan dari orang PKI harus ikut menanggung dosa. Secara kemanusiaan, hal seperti itu jadi keprihatinan kita –kendati katakanlah itu ekses belaka dari upaya menancapkan ideologi negara yang sudah disepakati.

Meski begitu, keprihatinan kita atas jatuhnya korban kemanusiaan dalam usaha menegakkan ideologi negara itu, itu baru satu soal. Sementara ideologi negara itu sendiri adalah soal lain. Memberi tempat bagi orang-orang yang punya kaitan dengan PKI di masa lalu mestinya hanya atas pertimbangan kemanusiaan belaka. Dan bukan dalam kaitan melonggarkan ideologi negara.

Pancasila, sekalipun bukan ideologi yang tertutup, harus dipagari dengan kuat. Sebab, hingga detik ini Pancasila masih jadi kesepakatan bersama sebagai ideologi negara. Artinya, komunisme tetap harus diwaspadai sebagai –istilah Orbanya—bahaya laten. Sebab, kita hanya menganut satu ideologi negara, dan Tap MPRS XXV/1996 belum dicabut. Lain halnya kalau Tap itu sudah dicabut.

Kewaspadaan terhadap bangkitnya komunisme, terus terang belakangan mulai kendur. Atas nama demokrasi, kita seolah memberi ruang untuk mekarnya kembali benih-benih komunisme yang persemaiannya sudah lama ada.

Ini bukan ketakutan berlebihan. Tapi hanya mengingatkan bahwa kesepakatan bangsa ini bahwa Pancasila satu-satunya ideologi negara yang sah, belum dicabut.

Jadi, apakah PKI masih berbahaya? Barangkali tidak seberbahaya dulu. Yang berbahaya adalah sikap kita yang tak peduli pada kesepakatan bersama tadi, hanya agar disebut sebagai orang yang menghargai perbedaan dan keterbukaan. Perbedaan memang perlu untuk memperkaya perspektif, tetapi ada hal tertentu yang kita tak boleh berbeda.[]

1 KOMENTAR

  1. YA, UNTUNG SAJA, KETIKA GUS DUR JADI PRESIDEN TIBA-TIBA SAJA INGIN MENCABUT KETETAPAN MPRS NO XXV/1996 TTG PELARANGAN KOMUNISME ITU, TAPI DITOLAK KERAS OLEH UMAT ISLAM. KIRA2 APA JADINYA NEGERI INI KALAU NIAT GUS DUR ITU TERLAKSANA???

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here