Soal Kriminalisasi Ulama, Din Syamsuddin: Ini Bentuk Ketidakadilan

0
350

Nusantara.news, Jakarta – Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin menilai tindakan polisi memperkarakan yayasan yang menampung dana infak umat sebagai bentuk ketidakadilan. Dia mendesak aparat juga membongkar dana Teman Ahok dan rekening gendut anggota Polri

“Saya betul-betul terusik hati saya, ketika ada aktivis Muslim, lembaga Islam, kemudian dipersoalkan. Ini bentuk ketidakadilan yang nyata,” kata Din Syamsudin di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Rabu (22/02), seperti dilansir dari laman hidayatullah.

Sebelumnya, komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menggelar rapat dengar pendapat dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian serta jajarannya, Rabu (22/2). Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI mempertanyakan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dituduhkan kepada Yayasan Keadilan Untuk Semua (KUS) asuhan Adnin Armas dan Bachtiar Nasir dari GNPF, serta soal kriminalisasi ulama.

“Dalam hal TPPU saya berpendapat bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh Ustadz Bachtiar Nasir, dan dana ini juga bukanlah dana dari negara, ini adalah dana umat Islam, boleh disalurkan ke siapa saja,” kata Fadli Zon di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Selasa (21/2).

Politisi Partai Gerindra menegaskan penyelidikan terhadap kasus yang menyeret Yayasan Keadilan untuk Semua (KUS) harus dihentikan oleh aparat kepolisian. Sebab, menurut Fadli, langkah itu merupakan bentuk kriminalisasi. Fadli menilai kriminalisasi kepada para ulama sebagai upaya untuk membungkam suara kritis mereka.

“Menurut saya ini adalah suatu cara membungkam aspirasi yang kritis terhadap pemerintah. Persoalan yang diminta ulama, tokoh ormas itu kan penegakan hukum. Jadi persoalannya adalah penegakan hukum,” terangnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2).

Sejumlah anggota dewan menilai, kasus yang menyeret Yayasan KUS diproses oleh polisi dengan sangat cepat. Sebaliknya, kasus dana publik lainnya seperti Teman Ahok dan Sumbangan Alfamart tidak diproses dengan serius.

Menjawab pertanyaan anggota dewan, Kapolri Tito Karnavian, berkelit. “Kenapa kasus yang lain seperti teman Ahok atau Alfamart belum ditangani serius, kalau Teman Ahok sudah jelas, laporan dana Teman Ahok itu ke KPK,” ungkapnya singkat

Sementara itu, saat disinggung soal polisi hendak kriminalisasi ulama yang disampaikan massa aksi 212 jilid 2, Kapolri menjawab bahwa Polri melakukan penyelidikan berdasarkan laporan yang masuk. “Tentu kalau ada laporan harus menindaklanjuti apakah penyelidikan atau naik ke penyidikan,“ kata Tito.

Senada dengan Kapolri, Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan, bahkan bereaksi keras. Menurut Iriawan, penyelidikan dilakukan sudah sesuai prosedur, seperti memeriksa saksi, mengumpulkan barang bukti lalu memanggil pihak terlapor. Meski beberapa yang diperiksa adalah ulama tetapi hal ini menyangkut perorangan.

“Saya agama Islam, saya tuh haji, saya punya pesantren juga, ulama guru saya. Ini kan perorangan, Rizieq Syihab, Munarman, Bachtiar Nasir itu perorangan bukan ulamanya. Ulama itu guru saya ngajar ngaji, saya buka pesantren sempat,” tambahnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here