Soal Pancasila Pemerintah tak Serius

0
63

PANCASILA kembali menjadi wacana. Ya, sesuatu yang sejak dulu disepakati sebagai the way of life-nya Bangsa Indonesia, kini hanya menjadi wacana. Adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang membuka kembali wacana itu. Kementerian ini mengusulkan untuk memasukkan kembali mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di lingkungan sekolah. Tujuannya, untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila sejak dini.

Bagus! Kita harus mengapresiasi usulan tersebut.Ideologi penting bagi sebuah bangsa dan negara. Ideologi bukan hanya refleksi cara berpikir bangsa, namun juga menjadi pedoman bangsa itu menuju cita-citanya.

Harapan kita, mudah-mudahan rencana mengajarkan kembali Pancasila di sekolah itu tidak berhenti di wacana belaka.

PMP berisi materi Pancasila sebagaimana diuraikan dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau dikenal juga dengan sebutan P4. Pelajaran ini diajarkan di sekolah sejak 1975, sebagai pengganti pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang ada sejak 1968. Sebelumnya sudah ada pelajaran Civics dari tahun 1958. Pada 1994, PMP diubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Setelah Reformasi, kata Pancasila-nya hilang dan tinggal PKn saja.

Mengapa kata “Pancasila” dihapus dari kurikulum? Ya, karena UU meniadakannya. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri pada 8 Juli 2003, tidak ada kurikulum pendidikan Pancasila. Dalam Pasal 37, disebutkan kurikulum pendidikan dasar dan menengah serta kurikulum pendidikan tinggi memang tidak ada pendidikan Pancasila, dan hanya disebut dengan pendidikan kewarganegaraan.

Penghilangan pendidikan Pancasila ini memang berkait dengan persepsi yang salah kaprah saat itu bahwa segala yang berlabelkan Pancasila dianggap Orde Baru.

Orde Baru memang melakukan kesalahan. Pancasila, alih-alih menafasi penyelengaraan negara, justru dijadikan justifikasi kebijakan pemerintah. Seluruh kebijakan pemerintah digembar-gemborkan sebagai pengejawantahan nilai Pancasila. Pancasila dijadikan pembenar untuk melakukan represi terhadap warganegara. Setiap penentangan, bahkan koreksi sekalipun, terhadap kebijakan pemerintah dianggap sebagai anti-Pancasila.

Tatkala Orde Baru runtuh dan Indonesia terhempas ke dalam krisis berkepanjangan, masyarakat terjebak ke dalam kesalahan persepsi, bahwa pemerintahan yang otoriter dan krisis berkepanjangan adalah akibat penerapan Pancasila.

Tetapi kesalahan Orde Baru memperlakukan Pancasila tidak coba diperbaiki di era reformasi. Elit politik di era ini justru melakukan kesalahan yang sama fatalnya. Di satu sisi, Pancasila telah dikukuhkan melalui Ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 dan sebagai landasan hukum, Pancasila telah dikukuhkan melalui Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Dengan demikian posisi dan fungsi Pancasila dalam konteks kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan memiliki landasan yang sangat kuat. Tapi di sisi lain, mereka menghindari Pancasila dalam kebijakan negara. Ada kesan, mereka takut dicap tidak reformis begitu berbicara Pancasila.

Lihat saja, dalam setiap pertarungan Pemilu Presiden. Tidak ada seorang pun yang secara spesifik membicarakan bagaimana mengimplementasikan ideologi Pancasila dalam konsep-konsep pembangunan bangsa. Padahal, perdebatan para capres itu juga menyentuh sisi ideologis, seperti diskursus neoliberal, kerakyatan dan sebagainya itu. Anehnya, perdebatan di ranah ideologis ini tidak dibawa ke rujukan normatif yang ada, yakni Pancasila.

Kalau begitu, apakah rencana Kemendikbud untuk mengajarkan kembali PMP di sekolah akan mendapat dukungan penuh pemerintah? Terus terang kita pesimistis.

Sebab, lihat saja nasib  Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018, badan ini mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Semula bernama Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang dibentuk pada 1 Juni 2017. UKP PIP ini kemudian diubah BPIP pada 28 Februari 2018. Personilnya sama, tugasnya sama. Tak ada yang berubah, kecuali status kelembagaannya disejajarkan setingkat kementerian. Dinaikkannya status lembaga ini menunjukkan Presiden sepertinya menaruh perhatian yang sangat serius untuk memantapkan pembinaan ideologi. Sepertinya begitu. Tetapi kenyataannya justru bertolak belakang.

Buktinya lembaga ini dibiarkan terlantar selama setahun tanpa anggaran resmi dari negara. Tempo selama itu jelas sangat lebih dari cukup untuk mendisain segala sesuatu yang berkaitan dengan kelembagaan, termasuk personel dan pembiayaan.

Setelah ribut-ribut mengenai gaji personil BPIP yang besar, Kepala BPIP Yudi Latif mengundurkan diri pada awal Juni 2018. Tapi hingga kini belum ada pengganti yang definitif, baru ada Plt. Kepala BPIP yang dijabat oleh Prof. Hariyono. Situs http://www.bpip.go.id/ yang dikunjungi Selasa (27/11/2018) kemarin, terlihat seperti tak terurus. Kanal-kanal dalam situs tersebut yang mestinya menyajikan informasi penting tentang lembaga ini tidak berisi apa-apa.

Melihat nasib BPIP yang seperti kerakap tumbuh di batu, jangan-jangan rencana mengajarkan kembali PMP juga akan terbawa angin lalu.

Sebenarnya inilah kesempatan bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap pembinaan dan pemantapan ideologi negara. Entah, kalau dia tak mau menggunakan kesempatan tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here