Jimly: Ketua KPUD Jakarta dan Ketua Bawaslu Terindikasi Langgar Kode Etik

0
131

Nusantara.news, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI harus segera membenahi berbagai persoalan yang mencuat menjelang pelaksanaan Pikada DKI putaran dua. Salah satu persoalan yang harus segera dibenahi yakni soal netralitas penyelenggara pemilu. Isu ketidaknetralan ini semakin santer saat Ketua KPUD Jakarta Sumarsono dan Ketua Bawaslu Jakarta diam-diam menghadiri pertemuan tertutup dengan tim pemenangan Paslon Ahok-Djarot.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie mengatakan, kedatangan ketua KPU dan Bawaslu DKI Jakarta pada acara internal tim sukses Ahok-Djarot pada Kamis (9/3) dapat berpeluang melanggar kode etik penyelenggara pilkada.

“Tapi saya kira itu baru indikasi saja. Bisa jadi melanggar, bisa juga tidak,” ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshidiqie. Menurut Jimly masih perlu pembuktian dalam sidang kode etik untuk memastikan dugaan tersebut.

Dia menyarankan untuk KPUD dan Bawaslu DKI agar lain kali apabila ingin bertemu lebih baik KPUD sebagai pihak yang ‘mengundang’, bukan sebagai yang ‘diundang’

“Seharusnya mereka yang panggil paslon. Kalau paslon yang ada perlu, ya suruh datang ke mereka. Penyelenggara Pemilu boleh datang asalkan itu bukan acara tertutup, acara resmi. Sehingga kesannya nggak kayak ‘kepergok'”.

Valina Singka Subekti, anggota DKPP yang juga pengajar politik dari Universitas Indonesia, mengatakan KPU dan Bawaslu dalam melaksanakan tugasnya selalu berhadapan dengan dinamika dan para aktor politik. Data pelanggaran kode etik penyelenggara di DKPP memperlihatkan modus operandi pelanggaran kode etik selalu melibatkan penyelenggara, peserta pemilu, penyandang dana, birokrasi, dan secara terbatas para pemilih.

“Dengan karakteristik demikian, penyelenggara pemilu diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebagai wasit pemilu dengan jujur, adil, netral, tidak berpihak, dan profesional,” pungkas Valina.

Sebelumnya, ketua KPUD DKI Sumarno, Komisioner KPU DKI Dahliah Umar, dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) karena melakukan pertemuan tertutup dengan timses Ahok-Djarot pada Kamis (9/3).

“Penyelenggara dan pengawas Pilgub DKI itu kami nilai telah melakukan pelanggaran kode etik karena menghadiri rapat internal Ahok-Djarot,” kata Wakil Ketua ACTA, Munathsir Mustaman, melalui pesan elektronik.

Selain itu, ACTA meminta agar KPU dan Bawaslu DKI mengklarifikasi pertemuan tersebut untuk menjaga netralitas sebagai penyelenggara Pilgub DKI 2017. Bahkan, apabila diperlukan dan ada rekaman pertemuannya, sebaiknya dibuka ke masyarakat.

Sementara itu Cagub DKI Jakarta Anies Baswedan berharap KPU DKI menjaga keadilan sebagai penyelenggara Pilkada. Hal itu sebagai tanggapan atas kehadiran ketua KPUD Jakarta ke acara internal Ahok-Djarot.

“Saya nggak mau gegabah menuduh, tapi juga nggak mau menganggap ini bukan masalah,” kata Anies Jumat lalu.

Berkaitan dengan netralitas, pusat aktivitas KPUD Jakarta sebaiknya juga dipindahkan dari Hotel Borobudur ke tempat lain. Hal ini untuk menepis kecurigaan mengingat hotel tersebut milik pengusaha Tomy Winata yang notabene mendukung Ahok dalam Pilkada Jakarta ini. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here