Soal Pj Gubernur Jabar, Mengapa Harus Komjen Iriawan?

0
160

Nusantara.news, Jakarta – Meski ditentang banyak kalangan masyarakat, pemerintah berkeras menunjuk Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan sebagai penjabat Gubernur Jawa Barat. Iriawan menggantikan Ahmad Heryawan, yang habis masa jabatannya pada 13 Juni lalu. Selain melanggar beberapa aturan yang melarang polisi aktif menjabat jabatan sipil, penunjukan jenderal polisi aktif menempati jabatan sipil dianggap mengkhianati amanat Reformasi 1998 soal pencabutan dwifungsi ABRI (TNI/Polri).

Tak heran, penunjukan jenderal Iriawan oleh Mendagri yang notabene politisi PDIP mengundang berbagai pertanyaan bernuansa negativie thinking: Mengapa harus seorang komisaris jenderal (komjen) polisi dari luar kemendagri yang ditunjuk? Mengapa begitu ‘ngotot’ harus Iriawan? Sinyalemen adanya agenda politik tersembunyi pun muncul. Terlebih, salah satu kandidat wakil gubernur Jawa Barat berlatar belakang seorang polisi (Anton Charliyan) dan kabarnya teman satu angkatan dengan Iriawan.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sebenarnya sudah merancang pengangkatan Iriawan sebagai pjs gubernur Jabar sejak Januari lalu. Kala itu, dia juga hendak menunjuk Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Martuani Sormin untuk menggantikan sementara Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi, yang selesai masa tugasnya pada 17 Juni lalu. Rencana tersebut tenggelam setelah muncul banyak protes dan penolakan. Bahkan, pada 23 Februri lalu Menkopohukam Wiranto dan Kapolri sependapat untuk membatalkan usulan pejabat gubernur dari kepolisian.

Ternyata, Mendagri Tjahjo mundur selangkah untuk maju lima langkah. Pemerintah tidak menyerah. Tjahjo tampaknya mempersiapkan segala jalan untuk memuluskan jenderal polisi tersebut menduduki jabatan pejabat gubernur. Anehnya, ada beberapa gubernur kosong karena petahana terjun dalam pilkada serentak yang akan digelar sepekan lagi, mengapa hanya dua yang diincar yakni Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara?

Diketahui, di kedua provinsi itu sedang bertarung dua kader Ketum PDIP Megawati Soekarnoputeri. Kedua kadera PDIP itu tak lain Mayjen TNI (purn) T.B. Hasanuddin dan Djarot, masing-masing sedang bertarung untuk merebut kursi Jabar dan Sumut. Di atas kertas, peluang kedua calon gubernur dari PDIP ini kecil. Lantas apakah diterjunkannya Komjen Iriawan dalam upaya untuk mengamankan Hasaduddin di Jabar? Memang belum tentu. Namun, spekulasi politik yang mengaitkan ke arah sana juga sulit dihindari.

Akhirnya, meski harus mengabaikan protes publik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani keputusan presiden tentang pengangkatan Iriawan. Senin lalu, Iriawan pun dilantik. Tapi, sekali lagi, mengapa harus Iriawan?

Penunjukkan Iriawan Dipaksakan

Sejumlah pihak menilai, penunjukkan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jawa Barat tampaknya dipaksakan. Sesuai pasal 19 ayat (1) huruf b UU No 5 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), yang boleh diangkat pj gubernur adalah sekretaris kementerian, sekretaris utama (sestama), sekretaris jenderal lembaga negara, sekretaris lembaga nonstructural, direktur jenderal, deputi, inspektur jenderal, dan jabatan lain yang setara.

Iriawan tidak memenuhi syarat ketika disebut namanya oleh Mendagri beberapa bulan lalu. Maka Maret yang baru lalu, ia dipromosikan dari jabatan asisten operasi Kapolri dengan pangkat Irjen polisi menjadi Sestama Lemhanas dengan pangkat Komjen. Maka, terpenuhi syarat formal Iriawan untuk duduk di kusri Pj gubernur.

Sebenarnya, UU tentang ASN pada Pasal 20 ayat 3 membolehkan anggota TNI dan polisi mengisi jabatan ASN tertentu. Tapi ini pun ada syaratnya: hanya di instansi pusat serta sejalan dengan UU Kepolisian dan UU TNI. Masalahnya, gubernur bukanlah jabatan di instansi pusat.

Jika Iriawan dianggap sebagai satu-satunya calon yang pantas, pengangkatannya semestinya mengikuti prosedur yang benar. Pertama-tama, dia mesti mengundurkan diri dari kepolisian. Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian jelas menyatakan bahwa polisi yang hendak menduduki jabatan di luar kepolisian mesti mengundurkan diri atau pensiun.

Namun sejauh ini, mendagri seperti tidak peduli terhadap protes masyarakat yang menolak keras dilibatkannya anggota kepolisian di pemerintahan. Kengototan Mendagri menunjuk Iriawan sebagai pj gubernur pun dibangun dengan argumen seadanya: berpedoman pada dasar hukum peraturan yang dibuat sendiri (Permendagri No. 1/2018). Padahal, apabila aturan dibuat sendiri, kecenderungan hanya mengakomodir kepentingan pemerintah.

Mendagri Tjahjo Kumolo

Karuan saja, keputusan pemerintah melantik Iriawan menuai reaksi keras dari publik dan partai oposisi. Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut, biang kerok permasalahan tersebut adalah Permendagri yang dinilainya telah menyesatkan seluruh peraturan yang ada di atasnya. Permendagri tersebut telah memberikan tafsir yang salah melalui pencantuman frasa “setara jabatan tinggi madya”. Sehingga seolah-olah aparat negara non-sipil memiliki hak yang sama dengan ASN.

“Akibatnya, kini Kemendagri telah menyeret polisi kembali ke pusaran politik praktis. Ini kan tidak benar. Saat reformasi dulu kita sudah mengkoreksi dwifungsi TNI, jangan kini pemerintah mengulang kesalahan dengan dwifungsi Polri,” cuit Fadli Zon.

Tak hanya itu, Partai Demokrat bahkan berencana menggalang hak angket. “Demokrat berencana akan mengajukan hak angket di DPR,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, Senin (18/6/2018).

Demokrat memandang pelantikan Komjen Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar berpotensi melanggar Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Pilkada, dan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Dia menyebut Pasal 13 huruf a dan b UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan ketentuan Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 dalam Pasal 10 ayat 3 bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun.

“Pelanggaran terhadap pelaksanaan undang-undang, apalagi terhadap tiga undang-undang sekaligus, bisa dikatakan suatu ‘skandal besar’ dalam konteks tata kelola pemerintahan, berbangsa, dan bernegara,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR, Didik Mukrianto, dalam keterangan pers, Senin (18/6).

Partai Demokrat juga menilai pemerintah telah melakukan pembohongan publik. Pasalnya, pemerintah telah menyatakan urung melantik Iriawan. Urungnya pelantikan Iriawan itu didahului oleh kritik dari masyarakat. Namun pada akhirnya Iriawan dilantik juga.

Gayung bersambut, usul itu disetujui 2 parpol lainnya, yaitu Gerindra dan PKS. Gerindra menilai hak angket sebagai langkah untuk meluruskan pemerintahan saat ini. “Soal Partai Demokrat mau angket ataupun gugatan ke PTUN ataupun yang lainnya saya setuju sebagai bagian dari sikap kritis dan keinginan meluruskan jalannya pemerintahan yang sewenang-wenang,” kata Waketum Gerindra Ferry Juliantono, Senin (18/6).

Sama seperti Demokrat, PKS bakal mengajukan hak angket. Tujuannya menginvestigasi dugaan penyimpangan yang terjadi. “PKS sesuai dengan fungsi pengawasannya akan juga mengajukan hak angket terhadap masalah ini. Ini bentuk penyimpangan yang harus diinvestigasi dengan saksama,” kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.

Seperti diketahui, syarat hak angket adalah diusulkan paling sedikit 25 anggota DPR dan lebih dari 1 fraksi. Di luar 3 parpol tersebut, dari parpol pendukung pemerintah, ada yang menolak dan ada yang masih mempelajari usulan angket tersebut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here