Soal Polri Jadi Plt. Gubernur, Mendagri Lecehkan ASN

0
138

Nusantara.news, Jakarta – Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang akan mengangkat perwira tinggi atau pati Kepolisian RI menjadi pelaksana tugas gubernur di Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara menimbulkan polemik. Berbagai kritik dan penolakan muncul dari berbagai kalangan. Langkah Tjahjo dipertentangkan baik secara hukum maupun politik.

Dua pati yang ditunjuk Tjahjo adalah Asisten Operasi Kapolri Inspektur Jenderal M. Iriawan dan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Inspektur Jenderal Martuani Sormin. Keduanya ditugaskan untuk menggantikan sementara gubernur definitif yang masa jabatannya akan habis pada Juni mendatang.

Menteri Tjahjo sendiri tak mempermasalahkan jika banyak kalangan mempertanyakan kebijakannya. Dia mengaku punya pertimbangan sendiri memilih anggota TNI dan Polri dibandingkan Aparatur Sipil Negara (ASN) lain seperti Sekretaris Daerah untuk menjadi pelaksana tugas gubernur. “Kalau sekda, nanti diindikasikan menggerakkan PNS-nya,” ujarnya pada Kamis, 25 Januari 2018.

Pernyataan Mengadri yang terkesan underestimated tersebut, jelas tak patut diucapkan seorang pejabat yang menaungi seluruh aparatur sipil atau PNS. Sebab, selain merendahkan profesional ASN, Tjahjo juga secara tak langsung mengajarkan publik untuk tak mempercayai kinerja dan integritas para abdi negara. Padahal, penjabat gubernur dari birokrat sipil ataupun dari polisi, punya peluang tidak netral dalam pilkada. Namun jika Tjahjo percaya pada aturan yang secara benderang menegaskan ASN, polisi, dan TNI, harus netral dan tak boleh berpolitik praktis, kecurigaan mantan Sekjen PDIP itu amat tidak beralasan.

Barangkali Mendagri perlu membuka lagi dokumen perihal kepemimpinan Plt/Pjs dari aparat sipil saat pilkada. Sebagai contoh, pada Pilkada DKI Jakarta 2017, kondisi keamanan ibukota sempat dikhawatirkan banyak pihak. Namun, kala itu Kemendagri menunjuk Plt dari kalangan sipil, yaitu Sumarsono yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri. Kehadiran Sumarsono sebagai Plt Gubernur DKI Jakarta kala itu justru dianggap sukses, bahkan di tengah turbulensi politik dan demo yang begitu besar.

Sebelumnya, jika kita tengok catatan Pilkada 2015, ada tiga daerah masuk golongan rawan tinggi, antara lain: Maluku, Kalimantan Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Kategorisasi itu dibuat berdasarkan 4 aspek, yaitu profesionalitas penyelenggara, politik uang, akses pengawasan, partisipasi masyarakat, dan keamanan daerah. Namun ketiga daerah rawan itu juga dijabat kalangan sipil, bukan polisi ataupun TNI, faktanya berjalan lancar.

Gubernur Maluku saat itu dijabat Said Assagaff. Kemudian, Plt Gubernur Kalimantan Utara ditempati Triyono Budi Sasongko selaku Sekretaris Utama Badan Nasional Pengelola Perbatasan Pusat (BNPP). Terakhir, NTT dipimpin Frans Lebu Raya ketika provinsi itu menggelar pilkada 2015 di beberapa kabupaten/kota.

Kemudian pada Pilkada 2017, ada 7 provinsi yang menggelar pemilihan gubernur/wakil gubernur, yaitu: Aceh, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Banten, Gorontalo, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Pada Pilkada 2017, Dari ketujuh daerah itu, hanya ada satu wilayah yang dipimpin Pj dari perwira tinggi Polri selama Pilkada berlangsung: Sulawesi Barat.

Pj Gubernur Sulawesi Barat ketika Pilkada 2017 adalah Irjen Carlo Brix Tewu. Meski terdaftar sebagai perwira tinggi Polri, namun saat itu Carlo merupakan staf ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam. Ia tak sedang menjabat posisi di lingkungan kepolisian saat ditugaskan sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.

Tiga dari tujuh provinsi yang menggelar Pilkada 2017 dikategorikan daerah dengan tingkat kerawanan tertinggi, yaitu Papua Barat, Aceh, dan Banten. Selama proses Pilkada, ketiga daerah rawan itu pun dipegang sipil. Plt Gubernur Papua Barat diisi Eko Subowo yang menjabat Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri. Jabatan serupa di Aceh ditempati Mayjen (Purn) Soedarmo yang merupakan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Terakhir, Nata Irawan selaku Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri menjadi Plt serta Penjabat Gubernur di Banten selama Pilkada 2017.

Dari semua daerah, termasuk kategori rawan keamanan sekalipun, membuktikan Plt/Pjs Gubernur yang dipimpin kalangan sipil berjalan aman dan terkendali. Pesta demokrasi yang digelar tak ada satupun pejabat sipil tersebut yang menggerakkan PNS-nya untuk mendukung salah satu calon atau tidak netral sebagaimana yang dicurigai Mendagri.

Mendagri juga beralasan, penunjukan jenderal polisi itu disebabkan alasan keamanan, mengingat Jabar dan Sumut tergolong wilayah rawan saat Pilkada. Tampaknya Mendagri lupa, bahwa untuk pengamanan itu bukan urusan Plt. Gubernur. Plt. Gubernur adalah menjalankan pemerintahan. Apabila keamanan yang menjadi alasan Mendagri, maka tugas ini sebaiknya difokuskan kepada Polda di masing-masing provinsi saja, dan itu tupoksi polisi.

Polisi memang merupakan aparat sipil, tetapi diberi kewenangan bersenjata karena memiliki tugas pada aspek keamanan dan penegakan hukum. Sehingga, polisi tidak bisa disamaratakan dengan militer. Namun polisi tidak boleh menduduki pejabat gubernur karena bertabrakan dengan peraturan yang berlaku. Bukan karena polisi tidak termasuk kalangan sipil. Problemnya adalah bertabrakan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal 28 ayat 3 diatur bahwa anggota polisi dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Karena itu, penunjukan dua jenderal polisi aktif sebagai pejabat gubernur jelas dilarang.

Dua Jenderal Aktif: Asisten Operasi Kapolri Irjen Pol M. Iriawan yang diusulkan menjadi Plt Gubernur Jawa Barat (Kiri), dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt. Gubernur Sumatera Utara (Kanan)

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, seorang anggota Polri hanya boleh merangkap jabatan jika berhubungan dengan tugas-tugas kepolisian, seperti menjabat Kepala BNN atau Kepala BIN. “Namun, kalau menjabat sebagai gubernur atau kepala daerah itu enggak terkait langsung dengan tugas-tugas kepolisian. Ini kalau dikatakan karena diperlukan langkah-langkah pengamanan, itu ya tugasnya kapolda, bukan gubernur,” ujar Yusril.

Jadi, apa urgensinya Mendagri begitu ngotot menempatkan polisi di dua daerah “strategis” tersebut? Jika memang berkeras polisi harus menjadi Plt. gubernur dan tak melabrak aturan, sebaiknya aturan tersebut direvisi. Salah satunya, ada baiknya di masa mendatang kepolisian di bawah Kemendagri saja, bukan langsung di bawah presiden.

Pada akhirnya, ucapan kemendagri yang sarat ketidakpercayaan pada jajaran ASN, selain mengancam supremasi sipil, dikhawatirkan akan menjadi pintu masuk bagi polisi ke dunia politik. Jika sudah begitu, dwifungsi TNI yang lama ditinggalkan tentara, berpotensi diambil alih polisi menjadi dwifungsi Polri. Dan, itu kemunduran dalam reformasi dan berdemokrasi.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here