Soal Reklamasi, Jokowi Lempar Handuk?

0
393
Anies Baswedan dan Wapres Jusuf Kalla.

Nusantara.news, Jakarta – Presiden Jokowi mengemukakan tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi pantai utara. Pernyataan ini muncul sehari setelah Wakil Presiden Jusuf Kalla berhasil “membujuk” Anies Baswedan untuk mengakomodir dua pulau yang sudah kadung dikerjakan, sementara 15 pulau yang belum dikerjakan dibatalkan. Pernyataan Jokowi “tidak pernah mengeluarkan izin” itu merupakan isyarat Jokowi lempar handuk?

Jokowi dan Reklamasi

Jokowi banyak dikait-kaitkan dengan reklamasi. Bahkan sempat ada kecurigaan, Jokowi berada di balik rencana reklamasi yang dikerjakan oleh para taipan keturunan China. Berkembang isu bahwa proyek reklamasi berbiaya Rp5.000 triliun itu merupakan salah satu imbalan bagi para taipan yang menyokong pendanaan ketika Jokowi maju menjadi Guibernur DKI Jakarta dan juga Presiden RI.

Saat masih menjabat Gubernur DKI Jokowi bahkan pernah menawarkan lahan reklamasi sebagai lokasi pemindahan ibukota yang berkembang jadi wacana di masa pemerintahan Presiden SBY tahun 2013. Penawaran itu terjadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Tentu saja penawaran itu tidak secara langsung, melainkan sebagai jawaban atas pertanyaan anggota dewan tentang kemana ibukota akan dipindahkan. Kata Jokowi, lokasinya berada di utara Jakarta. Tepatnya di lahan baru hasil reklamasi untuk pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa.

“Tadi kan ditanyakan, saya hanya menyampaikan ada lahan baru 5.100 hektar. Kalau pemerintah pusat memiliki keputusan politik, dan berani untuk pindahkan ibukota di sana bisa saja, tapi beli,” kata Jokowi dalam RDP yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2013).

Jokowi ketika itu menilai, sangat mungkin kawasan reklamasi pantai dijadikan sebagai ibukota atau menjadi pusat pemerintahan. “Perencanannya akan bagus kalau dimulai dari awal. Kabel, gas, dan utilitas lainnya di bawah tanah. Jadi kota efisien, karena dilengkapi dengan pelabuhan, airport, pusat industri, kota jadi efisien karena ke mana-mana dekat. Industri juga akan kompetitif karena dekat dengan pelabuhaan,” kata Jokowi ketika itu seperti sedang melakukan poromosi reklamasi.

Dari seluruh luas kawasan reklamasi itu, 5 persen dari luas itu atau sekitar 250 hektar akan diambil alih Pemprov DKI Jakarta. Nantinya, lahan itu akan dibangun rumah susun sederhana sewa (rusunawa) bagi para nelayan.  “Tidak hanya menjadi kawasan bisnis, kita juga akan bangun rumah susun bagi para nelayan disana. Hunian mereka nanti akan jauh lebih baik daripada yang ada saat ini,” kata Jokowi.

Ketika itu, Jokowi juga angkat bicara soal studi kelayakan reklamasi. Dikatakan, studi kelayakan reklamasi  baru akan rampung pada akhir tahun depan (2014, Red). Studi dilakukan untuk mengetahui bahwa reklamasi pantai tidak mengganggu serta merusak lingkungan, namun juga memberi manfaat bagi masyarakat.

Ia pun menilai, lahan reklamasi tidak hanya layak dijadikan sebagai pusat ibukota, Giant Sea Wall dan reklamasi pantai utara juga berguna untuk mengurangi banjir rob akibat pasang air laut di Jakarta bagian utara dan sebagai tempat penampungan cadangan air bersih bagi warga Jakarta selain Waduk Jatiluhur. “Ya ini bisa menjadi waduk-waduk air baku. Karena sekarang kita sangat tergantung dari Waduk Jati Luhur. Jadi bisa semakin dekat, biaya operasional menurun,” imbuh Jokowi.

Tidak lama setelah itu, persisnya tahun 2014,  Jokowi menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta.

Pergub ini mengacu antara lain pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahul1 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang diterbitkan Presiden Soeharto tahun 1995. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahul1 1995 ini adalah landasan utama yang secara langsung mendorong reklamasi.

Pergub 146 Tahun 2014 juga mengacu pada  Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang, Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur yang diterbitkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2008.

Penggambaran Jokowi tentang reklamasi seperti yang dikemukakan dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2013) itu mirip dengan Pokok-Pokok Review Perpres 54/2008 tentang RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur yang diterbiktan Presiden SBY.

Dalam Pokok-Pokok Review Perpres 54/2008 tentang Rencana TaTa Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur yang diterbiktan Presiden SBY, lahan reklamasi itu digambarkan akan menjadi icon baru Ibukota Republik Indonesia.

Selengkapnya sebagai berikut: “Pembangunan Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa tidak hanya difungsikan sebagai sarana pertahanan Jakarta dalam mengantisipasi banjir regional, tetapi kini dikembangkan menjadi National Capital Integrated Coastal Development (NCICD). Artinya, keberadaan tanggul laut raksasa tidak lagi berskala regional, melainkan sudah menjadi skala nasional. Karena nantinya, tanggul laut raksasa ini akan dijadikan kota baru di Jakarta yang dilengkapi dengan bandara dan pelabuhan. Semua itu dilakukan dengan melakukan reklamasi pantai. Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan perubahan rencana pembangunan Giant Sea Wall merupakan langkah untuk mengatasi permasalahan banjir di Jakarta dengan melibatkan daerah di sekitar Jakarta. Karena itu namanya diubah menjadi NCICD dari awalnya bernama Jakarta Coastal Defense Program. Dalam pelaksanaan pembangunan tanggul laut raksasa ini, akan melibatkan daerah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek). Program ini dinamakan Pembangunan pantai terintegrasi Ibukota Negara (National Capital Integrated Coastal Development-NCICD), mereklamasi perairan teluk Jakarta yang kedalaman rata-ratanya saat ini sekitar 16 m menjadi lahan pemukiman, perkantoran, jalan bebas hambatan, jalur MRT dan KRL, laguna dan lainnya seluas 4.000 Ha. Dengan lahan dan fasilitas seluas itu diharapkan dapat menjadi tempat beraktifitas sekitar 2,5 juta penduduk Jakarta, seskaligus menjadi icon baru ibukota Republik Indonesia.”

Ketika itu tidak masalah tentang reklamasi.  Reklamasi berubah dan berkembang menjadi kontroversi di masa Ahok. Pada masa Ahok pula Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Sanusi dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam operasi tangkap tangan (OTT). KPK ketika itu menyita uang tunai sebesar Rp1,1 miliar yang diberikan oleh Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja. Uang yang disita tersebut merupakan uang suap terkait pembahasan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Sejak saat itu, reklamasi bahkan dicurigai sebagai tempat menampung tenaga kerja dari China yang akan masuk ke Indonesia. Lahan reklamasi dicurigai akan menjadi daerah semacam wilayah khusus untuk orang-orang China.

Jokowi Lempar Handuk?

Mungkin karena terus berkembang menjadi kontroversi, Jokowi jarang angkat bicara soal reklamasi. Yang angkat bicara  Luhut Binsar panjaitan. Ketika Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan menyelesaikan kajian tentang reklamasi, Jokowi angkat bicara tapi melalui menteri Sekretaris kabinet Pramono Anung.

Hasil kajian itu sempat diwacanakan sebagai lampu hijau dari pemerintah Jokowi untuk melanjutkan reklamasi. Namun rupanya tidak. Jokowi melalui Pramono Anung mengemukakan, hasil kajian dari Kementerian Koordinator Bidang Kematiriman tersebut bukan sebagai landasan utama untuk melanjutkan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pramono mengemukakan, Presiden Jokowi memiliki syarat-syarat lain yang cukup ketat untuk dipenuhi agar proyek tersebut tak batal.

“Mengenai reklamasi, yang jelas semua peraturan perundangan dan tahapan prosesnya harus dipenuhi. Presiden memberikan arahan dalam dua kali rapat terbatas reklamasi, intinya program design besarnya harus ada, itu yang Garuda,” papar Pramono di kantornya, Kamis 15 September 2016.

Jokowi kembali angkat bicara setelah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno (Anies-Sandi) dilantik menjadi Gubernur dan Waki Gubernur DKI Jakarta.

Sikap Anies-Sandi tidak berubah soal reklamasi. Sejak kampanye sampai dilantik, keduanya memegang sikap tetap menolak reklamasi.

Sikap tidak berubah itu juga ditunjukkan ketika Anies bertemu Tomy Winata, dan pemilik Agung Sedayu salah satu pengembang reklamasi, Richard Agung Kesuma di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Paparan tentang reklamasi sama sekali tidak ditanggapi oleh Anies dan Sandiaga Uno.

Beberapa hari setelah itu, Jokowi, di hadapan pemimpin redaksi media massa angkat bicara. Presiden Jokowi mengatakan tidak akan mencabut  kepres itu. “Ini soal kepastian hukum, soal kepastian investasi. Di mana marwah hukum kita,” kata Presiden Jokowi seraya mengacung kertas di hadapan kata pimpinan media massa di Istana Merdeka.

Presiden menjelaskan peraturan presiden atau perpres tentang reklamasi dikeluarkan oleh Presiden Soeharto, kemudian diperkuat dengan perpres yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ada pula peraturan gubernur atau pergub yang diterbitkan Gubernur DKI Fauzi Bowo.

Pada Selasa (31/10/2017) giliran Wakil Presiden Jusuf Kalla yang akan bicara. Intinya Kalla mengatakan sudah bersepakat dengan Anies Baswedan bahwa reklamasi yang direncanakan sebanyak 17 pulau tidak dilanjutkan, kecuali dua pula yang sudah direklamasi.

“Yang kami bicarakan sebenarnya yang existing, yang sudah ada, kan, tidak mungkin dibongkar. Lebih banyak ongkos pembongkarannya daripada membuatnya,” katanya.

Kalla juga mengatakan, penggunaan dua pulau itu harus lebih menguntungkan masyarakat dan pemerintah,” lanjutnya.

“Pemerintah juga tidak mengatakan akan melanjutkan. Namun, apa yang sudah dijalankan itu diteruskan. Saya kira Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sependapat dengan itu,” kata Kalla.

Pada Rabu (1/11/2017) Jokowi kembali angkat bicara. Kali ini tentang tentang Pergub 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta.

Pergub ini semula dianggap sebagai izin untuk reklamasi. Namun, Jokowi menegasakan, pergub itu bukan izin melainkan petunjuk dalam rangka mengajukan izin.

“Saya sampaikan, saya sebagai Presiden tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi. Sebagai gubernur, saya juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi,” tegas Jokowi saat ditanya wartawan di kawasan Muara Gembong, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (1/11/2017).

Terkait Pergub 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantura Jakarta yang menjadi polemik, ditegaskan Jokowi itu merupakan petunjuk dalam rangka mengajukan izin.

Terkait pergub? “Kalau yang itu, pergub itu kan pergub yang acuan petunjuk dalam rangka kalau kamu minta izin. Gitu loh. Kalau kamu minta izin, aturannya seperti apa,” kata Jokowi.

Ditegaskan Jokowi, pergub tersebut bukan untuk memberi izin reklamasi.  “Bukan kamu saya beri izin, kamu saya beri izin reklamasi, bukan itu,” jelas Jokowi.

Pernyataan yang terakhir soal tidak pernah mengeluarkan izin untuk reklamasi ini, tampaknya isyarat bahwa Jokowi lempar handuk. Setidaknya, Jokowi melalui Jusuf Kalla berhasil menggolkan dua pulau yang sudah selesai. []

 

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here