Soal Sipol Bawaslu “Offside”

0
234

Nusantara.news, Jakarta – Sejak Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diberi kewenangan besar sebagai pengawas pemilu dan menindak peserta pemilu yang melakukan pelanggaran. Namun sayang, gebrakan pertama Bawaslu terkait Sipol dinilai offside.

Sipol 

Sipol adalah singkatan dari sistem informasi partai politik. Sipol sudah dirumuskan oleh KPU dalam sebuah program komputer dan ditetapkan sebagai salah satu syarat wajib bagi partai politik untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu 2019.

Dalam Sipol disiapkan tamplate atau halaman untuk diisi oleh partai sebelum mendaftar ke KPU. Template itu terkait dengan kantor dan pengurus parpol dan beberapa data parpol lain. Tentang alamat kantor parpol, Sipol meminta alamat kantor parpol yang ada di pusat, di propinsi, di kabupaten/kota, kecamatan dan kelurahan/desa di seluruh indonesia. Selain itu juga ada tamplate tentang pengurus partai mulai dari pengurus tingkat pusat sampai pengurus tingkat kelurahan atau desa di seluruh Indonesia.

Cara pengisiannya juga sederhana. Karena semua sudah diberikan petunjuk. Misalnya alamat kantor DPP partai politik, sudah disiapkan template untuk mengisi seluruh alamat kantor. Contohnya, dalam Sipol ditulis seperti ini (Daftar Partai Politik yang Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI klik di sini). Demikian juga amalat kantor (Alamat kantor DPP partai politik klik di sini). Sangat Sederhana.

Sipol ini tentu saja sangat membantu. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, tanpa Sipol, tidak yakin KPU bisa melakukan proses pendaftaran dan verifikasi parpol calon peserta Pemilu 2019 secara efektif dan efisien.

Dapat dipahami karena dalam hal verifikasi, sangat banyak yang harus dilakukan oleh KPU. Antara lain harus melakukan verifikasi terhadap kepungurusan parpol di seluruh provinsidan paling sedikit 75% dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, dan paling sedikit di 50% jumlah kecamatan.

Satu partai politik akan punya keanggotaan kurang lebih 514 ribu. Kalau setiap parpol di kabupaten/kota punya 1000 anggota, maka sekurang-kurangnya ada 514 ribu anggota untuk satu partai politik. “Kalau yang meng-input sekarang 30 partai, termasuk partai lokal, maka 40 itu dikalikan 514 ribu, hasilnya ada 20 juta. Jadi ada 20 juta nama yang harus diperiksa. Kira-kira bisa nggak memeriksa itu secara manual?,” kata Ketua KPU Arief menggambarkan. Itu baru data pengurus. Belum data kantor.

Sementara itu, 17 Februari 2018, sesuai tahap-tahap pemilu, KPU sudah harus menetapkan parpol peserta Pemilu 2019 sesuai hasil verfikasi. Bisa dibayangkan bagaimana kalau data-data itu semuanya diverifikasi secara manual.

Terkait anggota dalam internal parpol, KPU tidak hanya memeriksa kegandaan anggota dalam internal parpol, atau kegandaan anggota antar parpol, tetapi KPU juga akan memeriksa kegandaan anggota antar wilayah.

Dengan Sipol, KPU dapat melakukan pemeriksaan data tersebut dengan jauh lebih baik.

Sipol tidak hanya membantu KPU melakukan verifikasi, tetapi juga dapat membantu partai politik untuk melakukan pemantauan terkait sejauh mana jajaran parpol sudah melengkapi persyaratan pendaftaran.

Dengan Sipol semua data menjadi jelas, prosesnya transparan. KPU bisa mengetahui progresnya, partai juga bisa memantau. Jadi semua transparan, bisa dilihat progresnya, sehingga tidak ada lagi salah paham mengenai data.

Karena itu, pernyataan anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin dalam acara Sosialisasi Pengawasan Tahapan Verifikasi Parpol di Hotel A One, Jakarta, Senin, 9 Oktober 2017, dinilai offside, atau berlebihan.

Bawaslu Offside

Dalam sosialisasi itu Bawaslu meminta KPU menimbang kembali Peraturan KPU (PKPU) tentang diwajibkannya Sipol dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual partai politik. Bawaslu telah mengirim surat kepada KPU terkait hal tersebut.

“Bawaslu meminta Sipol tidak menjadi syarat wajib dalam pendaftaran, penelitian administrasi dan verifikasi faktual parpol peserta pemilu,” kata anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin.

Permintaan ini yang dinilai offside, karena Bawaslu memperlihatkan diri egois alias tidak mau mengerti timbunan data yang harus diverfikasi oleh KPU dalam rentang waktu cukup singkat sekitar tiga bulan sampai penetapan partai peserta pemilu hasil verfikasi tanggal 17 Februari 2018.

Beberapa partai memang sudah menyatakan keluhannya terkait Sipol. Beberapa parpol tersebut  menuding Sipol mempersulit pendaftaran.

Alasan ini tidak bisa dijadikan ukuran, karena faktanya dari  dari 73 partai yang terdaftar di Kemenkumham, sudah 30 partai yang melakukan input data sesuai Sipol. Sebanyak 23 partai nasional, 7 partai lokal di Aceh. Dari hasil pantauan, 30 partai tersebut intens melakukan input data, dan sebagian besar partai hampir selesai.

Fakta ini membuktikan bahwa Sipol tidak menyulitkan. Fakta ini sekaligus membuktikan bahwa partai yang mengaku dipersulit oleh Sipol adalah partai yang sesungguhnya tidak siap dengan database mereka sendiri.

Ada sejumlah hal yang mungkin menyebabkan mengapa parpol merasa dipersulit oleh Sipol. Antara lain mungkin karena tidak rapi menyimpan database pengurus atau alamat kantor.

Atau mungkin juga karena partai tertentu itu tidak memiliki kantor di beberapa kabupaten/kota atau status kantornya belum pasti.

Dalam hal pengurus mungkin ada pengurus yang belum dibuatkan surat keputusan dan lain sebagainya. Yang pasti ada sekitar 30 partai yang sudah melakukan entry data sesuai Sipor. Ini bukti sangat kuat, bahwa Sipor tidak menyulitkan. Kecuali kalau semua parpol mengeluh dan mengalami kesulitan melakukan pengisian data ke Sipol, maka Sipol dapat dikatakan bermasalah.

Partai pertama yang mendaftar ke KPU adalah Partai Perindo yang diketahui sebagai partai baru. Bahwa sebuah partai baru saja tidak kesulitan dengan Sipol maka adalah aneh kalau ada partai yang sudah lama dan memiliki fraksi di DPR RI mengaku mengalami kesulitan dengan Sipol.

Oleh sebab itu, dalam hal Sipol, sangat jelas Bawaslu offside. Seharusnya Bawaslu justru mendukung Sipol, mengingat data-data dalam Sipol bisa dimanfaatkan oleh Bawaslu untuk melakukan pengawasan terhadap partai partai dengan lebih baik.

Dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memang tidak ada satupun tertulis kata Sipor. Tetapi dalam Pasal 13 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan bahwa KPU berwenang: a. menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, KPPS,PPLN; b. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu.

Pasal 13 huruf a yang berbunyi menetapkan tata kerja KPU, sangat jelas KPU tidak melanggar UU Pemilu UU Nomor 7 tahun 2017. Sebaliknya malah harus dipuji karena memiliki kreatifitas yang tidak saja memudahkan kerja KPU, tetapi juga menguntungkan pihak lain termasuk masyarakat.

Oleh sebab itu, Bawaslu tidak perlu malu menarik kembali surat yang sudah dilayangkan kepada KPU. Surat itu bahkan harus ditarik kembali karena jika tidak akan membingungkan atau mengacaukan kerja KPU mengingat dalam UU Pemilu UU Nomor 7 tahun 2017 ada klausul bahwa KPU harus melaksanakan keputusan Bawaslu. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here