Soal Survei Kinerja Pemerintah: Rakyat Nelangsa Tapi Mengaku Puas

0
202

Nusantara.news, Jakarta – Menjelang tiga tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kala (Jokowi-JK), sejumlah lembaga survei akhir-akhir ini merilis hasil penilaiannya. Sejauh ini, popularitas Jokowi masih digdaya. Kepuasan rakyat terhadap hasil kerjanya juga dianggap memuaskan. Tapi, Jokowi tak boleh berpuas diri. Sebab, rakyat yang merasa kehidupan ekonomi semakin sulit dan nelangsa masih banyak. Yang murung karena tak punya pekerjaan masih bejibun. Yang menjerit lantaran tarif listrik dan harga sembako selangit, juga tak sedikit.

Kemarin (11/10), Indikator Politik Indonesia merilis hasil surveinya yang menyebut sebagian besar masyarakat Indonesia merasa puas dengan kinerja kepemimpinan Jokowi-JK. Hasil survei tersebut mencatat 68,3 persen responden merasa puas, sisanya 29,5 persen mengatakan tidak puas.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi merinci, kepuasan dan keyakinan masyarakat ini didasari oleh sejumlah hal. Misalnya, membangun jalan umum (72 persen), membuat layanan kesehatan terjangkau (65 persen), membangun sarana transportasi umum (60 persen) dan membangun jalan tol luar Jawa (56 persen). Namun, kepuasan masyarakat minim di sejumlah bidang, seperti membuat harga kebutuhan pokok terjangkau (34 persen), mengurangi jumlah orang miskin (32 persen), menyediakan lapangan kerja (30 persen), dan mengurangi pengangguran (27 persen).

Evaluasi Kinerja Pemerintahan Jokowi dalam Menanggulangi Berbagai Masalah

Sumber: Indikator Politik Indonesia

Selain Indikator Politik, sejumlah lembaga survei lain menyatakan masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Saiful Mujadi Research and Consulting (SMRC), misalnya, mencatat angka yang hampir sama, yakni 68 persen masyarakat merasa puas dengan kinerja Jokowi. Mirip dengan survei sebelumnya, lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) juga menyatakan 68 persen masyarakat merasa puas terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Ketiga lembaga ini “kompak” menempatkan kepuasan terhadap kinerja pemerintah di angka 68 persen. Selebihnya, rilis mereka juga sama: pemerintah Jokowi-JK dinilai “gagal” mengangkat beban ekonomi wong cilik.

Meski demikian, Burhanuddin menuturkan tingkat kepuasan publik tersebut tak serta merta mencerminkan tingkat dukungan politik. Meski banyak masyarakat yang merasa puas terhadap Jokowi, hasil survei juga menemukan kecenderungan masyarakat yang puas tersebut belum tentu akan memilihnya kembali jika maju dalam pemilihan presiden 2019 mendatang. “Ada faktor lain soal ideologi, hati, dan seterusnya,” ujarnya.

Oleh karenanya, Burhanuddin menyatakan tingkat kepuasan tidak dapat menjadi patokan dalam tingkat elektabilitas yang dimiliki Jokowi. “Faktor utama (memilih) tak semata ditentukan kinerja, ini sudah terjadi di (Pilkada) Jakarta,” tutupnya.

Politisi PDI-P Puti Guntur Soekarno yang hadir sebagai penanggap, menyambut baik hasil survei ini. Ia menilai hasil ini merupakan kebanggaan bagi PDI-P atau pun partai pendukung pemerintahan lainnya. “Kita bisa melihat bahwa ini salah satu pembuktian dari beliau mulai maju di Pemilu dengan janjinya, bukan hanya janji manis. Ini tanda Pak Jokowi mendapat keyakinan dari masyarakat,” ucap Puti.

Namun, survei ini ditanggapi dingin oleh Waketum Gerindra Fadli Zon. Menurut dia, hasil survei itu tak menggambarkan keadaan

“Kalau yang saya temukan di lapangan tidak seperti itu ya. Masyarakat sampaikan kehidupan ekonomi sulit, terutama dianggap harga-harga semakin naik, makin sulit terjangkau, daya beli lemah. Saya kira itu dibuktikan dengan banyak turunnya omzet di berbagai sektor  ekonomi,” ujar Fadli.

Sebelumnya, mantan Relawan Joko Widodo pada Pilpres 2014, Ferdhinand Hutahaea menilai aneh dan janggal hasil survei yang dikeluarkan CSIS beberapa waktu lalu.

“Survei itu memang agak aneh ya. menurutku di tengah kondisi ekonomi buruk, penanganan hukum buruk, politik tidak stabil, kemiskinan meningkat, daya beli merosot, harga-harga mahal, agak aneh memang jika rakyat disebut puas. Sangat berbanding terbalik dengan realita di lapangan,” kata Ferdhinand.

Puas Tapi Nelangsa

Jika dicermati dari berbagai survei kepuasan, memang sebagian besar angka kepuasan merujuk pada pembangunan fisik (infrastruktur): pembangunan jalan umum, sarana transportasi, jalan tol luar Jawa. Namun amat rendah kepuasan publik pada sektor ekonomi yang lekat dengan kehidupan sehari-hari wong cilik: kebutuhan pokok, jumlah orang miskin, lapangan pekerjaan, daya beli, dan angka pengangguran. Melihat realitas ini, banyak kalangan bertanya-tanya “Rakyat nelangsa tapi kok mengaku puas?”

Barangkali, hampir tidak ada orang (sekalipun orang miskin) yang tidak mengaku puas jika misalnya di wilayahnya dibangun jalan, disediakan transportasi, ataupun sarana umum lainnya. Jika ditanya, mereka tentu merasa puas dengan semua sarana tersebut karena dapat memudahkan akses dan menunjang aktivitas sehari-hari. Akan tetapi, jika ditanya soal kondisi ekonomi keseharian, dapat dipastikan kebanyakan mereka akan menjawab: makin sulit karena harga-harga naik, segala tarif naik, sementara pendapatan pas-pasan.

Kehidupan rakyat Indonesia masih banyak yang berada di garis kemiskinan

Tentang beratnya ekonomi mereka, selain tercatat dalam survei lembaga-lembaga di atas, juga dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang notabene lembaga pemerintah. Menurut BPS, masalah pemenuhan kebutuhan pokok untuk hidup merupakan satu hal yang masih dinilai negatif oleh publik. Lebih dari 40% publik merasa bahwa pemenuhan kebutuhan pokok semakin berat, lebih dari 40% merasa tidak ada perubahan, dan hanya 19% yang menyatakan pemenuhan kebutuhan pokok semakin ringan.

Karena itu, narasi yang dibangun lembaga survei secara kebetulan atau tidak, terlihat seperti menyederhanakan kesimpulan: rakyat puas terhadap kinerja pemerintah. Lantas mengapa tingkat kepuasan tersebut berbeda dengan penilaian terhadap kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan rakyat kecil? Spekulasi yang muncul tentu bisa beragam. Apakah kini mayoritas rakyat Indonesia tergolong menengah ke atas, atau apakah karena masyarakat terlalu jatuh cinta kepada Jokowi, atau mungkin hasil surveinya meragukan?

Sementara di sisi yang lain, dari data yang dirilis beberapa lembaga survei tersebut juga menyebutkan bahwa kinerja Jokowi terhadap permasalahan ekonomi rakyat dianggap gagal. Anehnya, gagal mengatasi masalah wong cilik tapi tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi cukup tinggi.

Tak pelak, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Roy Suryo menuding, tingkat kepuasan masyarakat tinggi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi merupakan berkat buzzer. Dia menjelaskan, para buzzer kerap ‘memperbaiki’ citra Jokowi di jagat maya.

“Mereka inilah yang berada di balik pemberitaan, kalau kita membaca berita di media sosial, jadi kalau ada berita dan komentar bagus tentang Pak Jokowi langsung timnya bergerak emot jempolnya banyak. Sedangkan, mereka akan mencibir jika ada pihak yang mencoba mengeritik,” kata dia.

Di luar itu, dengan kondisi media yang tidak lagi kritis, tentu publik akan mendapatkan informasi yang tidak sebenarnya. Masyarakat hanya disajikan pemberitaan yang cenderung menyenangkan penguasa dan pemilik modal. Hanya segelintir media dan media sosial menjadi andalan dalam penyampaian informasi. Meski kadang informasi di media sosial juga tidak semuanya dapat dipercaya.

Namun terlepas dari apapun, langkah maju dan prestasi pemerintahan Jokowi-JK selama tiga tahun ini patut diapresiasi. Ke depan, mengingat kebutuhan pokok ialah aspek ekonomi yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari masyarakat, aspek ini masih menjadi tantangan serius bagi pemerintah selama dua tahun tersisa.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here