Soal Syarat Antiradikalisme, Pansel Capim KPK Perlu Parameter Jelas

0
52
Sembilan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK 2019 - 2023

Nusantara.news, Jakarta – Di tengah isu tersebarnya paham radikal di tubuh Komisi Pemerantasan Korupsi (KPK) yang dituduhkan Neta S Pane dari Indonesian Police Watch dan pembicaraan di warganet, Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK 2019-2023 juga turut menyoroti persoalan ini.

Usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Panitia Seleksi (Pansel) mengumumkan upaya yang akan dilakukan guna mencegah masuknya paham-paham radikal ke lembaga tersebut. Pansel ini rencananya akan melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) guna meninjau latar belakang calon-calon pimpinan KPK.

Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih mengatakan persyaratan antiradikalisme merupakan murni masukan dari seluruh anggota Pansel KPK. Menurutnya, semua anggota telah setuju bahwa persyaratan ini penting diterapkan agar siapa pun komisioner yang ada di tubuh KPK tidak terpapar paham radikal.

Dari Sembilan anggota Pansel, memang ada Hendardi dari Setara Institute yang selama ini getol mengampanyekan bahaya intoleransi dan paham radikal, salah satunya ia pernah menyebut ada 10 kampus PTN terpapar radikalisme. Begitupun Hamdi Muluk, pakar psikologi politik ini kerap menyuarakan isu-isu radikalisme dan terorisme.

"Ini (paham radikal) masalah lama yang memang ada di Indonesia, dan kita harus menjaga keutuhan NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Jangan sampai ada yang mengganggu keutuhan itu," kata Yenti.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan langkah isu radikalisme yang diusung Pansel KPK yang dinilai justru kontra produktif dengan upaya pemberantasan korupsi. “Hal itu membuat publik semakin ragu dalam kapasitas dan kapabilitas para pansel dalam seleksi ini. Mereka tidak memahami bahwa tugas KPK pada dasarnya adalah memberantas korupsi, bukan teroris," tutur Peneliti ICW Kurnia Ramadhan, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (20/6).

Fokus Pada Integritas dan Keahlian

Dalam Pasal 29 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sudah diatur persyaratan bagi calon pemimpin KPK. Selain kelengakapan administrasi, mereka juga di antaranya harus memenuhi syarat: bukan pengurus salah satu partai politik, tidak rangkap jabatan, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik.

Pansel Capim KPK Temui Presiden Jokowi di Istana Merdeka

Sebenarnya tanpa menambahkan syarat secara eksplisit ‘tidak terpapar atau berpaham radikal’ untuk capim KPK, sudah termuat dalam poin “tidak pernah melakukan perbuatan tercela, cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik”. Pansel tinggal menelusuri dan menguji para calon dengan mekanisme yang ada.

Sebaliknya, jika  syarat antiradikalisme disertakan dalam rekrutmen capim KPK, juga tida ada masalah. Itu hal yang positif dan perlu disambut baik. Hanya saja, Pansel perlu menjelaskan ke publik soal konsepsi yang diadopsi tentang hakikat radikal dan radikalisme. Kemudian juga Pansel harus menjelaskan apa tolak ukur atau parameter seseorang khususnya capim KPK itu telah terpapar radikalisme. 

Hal tersebut penting agar publik mendapat gambaran yang utuh, sehingga tidak menimbulkan sak wasangka dan tendensi politis. Pasalnya, kini isu radikalisme yang berkembang di lembaga antirasuah itu dikaitkan dengan sosok-sosok seperti penyidik KPK Novel Baswedan dan mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto. Indikasi yang disorot disebut-sebut berasal dari cara berpenampilannya, seperti berjanggut dan bercelana cingkrang.

"Jangan dilihat celana lah, jenggot lah, atau baju lah. Itu luarnya saja dan style-nya saja. Lihatlah yang dilakukan!" kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menanggapi tudingan tesrebut.

Pada akhirnya, isu radikalisasi di tubuh KPK bisa jadi hanya merupakan bentuk pengasosiasian atau propaganda transfer, yaitu menghubungkan suatu simbol, benda, atau figur dengan hal lainnya. Dalam politik, pengasosiasian ini biasanya memiliki tujuan politis tertentu. Misalnya menjelekkan lawan politik atau ‘menggusur’ kelompok tertentu dengan hal yang dinilai buruk oleh masyarakat.

Namun yang lebih penting dari sekadar meributkan syarat antiradikalisme, isu penting yang harus diperhatikan secara serius oleh pansel adalah memastikan integritas serta rekam jejak dari para pendaftar calon Pimpinan KPK.

Selain itu, pansel juga perlu mengevaluasi kekuranagn pada kinerja dan komposisi pimpinan KPK sebelumnya. Mislanya kelemahan KPK ada di pencegahan, maka cari capim yang punya kualifikasi terkait pencegahan korupsi. Atau komposisi pimpinan KPK saat ini dipandang kurang ideal karena tidak adanya ahli hukum pidana dan jaksa dalam komposisi lima pimpinan KPK. Karenanya, perlu dipikirkan untuk merekrut pimpinana KPK mendatang dengan memperhatikan pemerataan keahlian ahli, dan sebagainya sesuai kebutuhan untuk menutupi kelemahan KPK saat ini.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here