Soal Uang 11.000 T di Luar Negeri, Jokowi Bantah Datanya Sendiri

0
164
Presiden Jokowi, seperti presiden-presiden Indonesia sebelumnya, cenderung menaikkan harga BBM bersubsidi pasca dilantik, paling lambat setahun setelahnya.

Nusantara.news, Jakarta – Baru-baru ini pernyataan calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, kembali memantik perdebatan. Prabowo menyebutkan bahwa ada lebih dari Rp11.000 triliun uang Warga Negara Indonesia (WNI) berada di luar negeri. Hal ini disampaikan Prabowo saat pidato kebangsaan di acara ‘Prabowo Menyapa’ di Grand Pacific Hall, Sleman, DIY, Rabu (27/2).

“Uang Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri jumlahnya lebih dari Rp11.000 triliun. Jumlah uang di bank-bank, di seluruh bank di dalam negeri jumlahnya Rp5.400 triliun, berarti dua kali kekayaan Indonesia ada di luar negeri,” kata Prabowo.

Merespons hal tersebut, Jokowi pun menantang mantan Danjen Kopassus itu untuk menyampaikan data-data tersebut kepada pemerintah maupun pihak berwajib.

“Ya datanya di ini saja. Kalau memang ada data dan ada bukti-bukti mengenai itu, disampaikan saja ke pemerintah,” jelas capres petahana ini di sela kunjungannya ke provinsi Gorontalo, Jumat (1/3).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga menanggapi ucapan Prabowo bahwa data tersebut tidak mungkin. Sebab, itu angka yang fantastis. “Hebat banget, saya nggak tahu, saya cek dulu. Tapi nggak mungkinlah, itu angka yang sangat fantastis,” kata pendiri tim Bravo 5 untuk pemenangan Jokowi dalam Pilpres ini, Rabu (27/2/2019).

Calon Presiden RI nomor 02 Prabowo Subianto berpidato saat Safari Politik di Grand Pacific Hall, Sleman, DI Yogyakarta. Dalam pidatonya Prabowo menyindir soal uang WNI Rp11.000 triliun berada di luar negeri

Jika ditelisik, serangan Presiden (juga Luhut) terhadap data yang disampaikan Prabowo seperti menampar diri sendiri. Bagaimana tidak, data tentang uang Negara sebesar Rp11.000 triliun berada di luar negeri itu berasal dari data pemerintah yang disampaikan oleh Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro saat menjabat Menteri Keuangan pada 2016 lalu.

Sebagaimana dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet (setkab.go.id), 6 April 2016, Bambang bilang uang orang-orang Indonesia yang terparkir di luar negeri jumlahnya cukup besar: kurang lebih Rp11.000 triliun. Pernyataan Bambang muncul dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan 4 April 2016.

Beberapa bulan setelahnya, giliran Jokowi mengungkapkan hal senada. Masih menurut laman resmi Setkab, Jokowi menyatakan klaim “11 ribu triliun” di acara sosialisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) di Hotel Clarion, Makassar, pada 25 November 2016. Jokowi menyatakan bahwa ternyata uang bangsa Indonesia yang berada di bawah bantal, di bawah kasur, dan yang disimpan di luar negeri masih banyak sekali.

“Datanya saya ada di kantong saya ada. Yang hadir di sini saya hafal satu, dua masih nyimpan di sana, masih. Wong namanya ada di kantong saya,” kata Jokowi. Lihat selengkapnya di: https://setkab.go.id/datanya-sudah-ada-presiden-jokowi-uang-kita-yang-disimpan-di-luar-negeri-rp-11-000-triliun/

Kedua artikel di atas menyebut bahwa data yang menjadi rujukan berasal dari kementerian, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Namun, yang harus ditegaskan, sumber dari klaim tersebut masih sumir. Apakah angka yang disebutkan merupakan angka rigid atau baru sekadar perkiraan? Juga, apakah datanya tersedia untuk publik?

Beda lagi angka versi Sri Mulyani. Menkeu pengganti Bambang ini mengatakan bahwa aset WNI di luar negeri “hanya” sebesar 250 miliar dolar atau setara dengan Rp3.250 triliun. Hitung-hitungan tersebut, terang Sri Mulyani, berasal dari hasil studi perusahaan riset swasta, McKinsey, pada Desember 2014.

Lepas dari polemik itu, pemerintah lewat Kementerian Keuangan kiranya perlu memberikan keterangan resmi dan rinci menyangkut klaim perkiraan uang WNI di luar negeri. Jika informasi yang keluar dari pemerintah tidak konsisten, tidak terang, serta tidak mampu diuji publik, informasi soal ini akan mudah berakhir debat saling tuding belaka. Juga memperkuat penilaian publik bahwa persoalan data di pemerintahan Jokowi masih ‘simpang-siur.’

Dalam konteks menjelang Pemilu 2019, ajang adu debat cenderung mudah berakhir dengan kasus-kasus misinformasi. Lebih jauh, konteks ini akan menjadi peluru yang bisa merugikan petahana. Pihak oposisi seperti anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Andre Rosiade, menyebut Jokowi amnesia (lupa ingatan), dan Fahri Hamzah merasa kasihan karena Presiden tak memiliki tim yang mem-briefing-nya secara komprehensif.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here