Soekarwo akan Bentuk Kader Deteksi Bencana di Jatim

0
69
Gubernur Jatim Soekarwo di Sidang Paripurna DPRD Jatim.

Nusantara.news, Surabaya – Melihat kondisi rawan longsor di beberapa daerah di Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur Soekarwo segera melakukan langkah kongkret untuk melakukan penanganan hal tersebut. Salah satunya, Gubernur meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk membentuk Kader Early Warning di daerah masing-masing.

Usai mengikuti Sidang Paripurna  DPRD Jawa Timur di Surabaya, Senin (10/4), Soekarwo mengatakan dengan adanya Kader Early Warning dimaksudkan untuk dapat melakukan deteksi bencana longsor di daerah masing-masing. Sehingga dapat mengantisipasi terjadinya longsor agar tidak menimbulkan korban.

Untuk mencegah terjadinya longsor, menurut Pakde Karwo, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur telah memasang sebanyak 51 alat extensometer di daerah rawan longsor, mulai dari Banyuwangi, Bondowoso, hingga ke daerah lain di wilayah tengah di Jawa Timur. Extensometer tersebut difungsikan sebagai alat pendeteksi dan pengukur adanya pergerakan atau pergeseran pemukaan tanah.  “Extensometer tersebut digunakan sebagai alat peringatan dini atau early warning terhadap bahaya longsor, yang paling banyak dipasang di daerah tengah di wilayah Jatim,” jelasnya.

Extensometer adalah  alat yang digunakan dalam sistem peringatan dini terhadap bahaya longsor yang mampu mendeteksi dan mengukur  pergerakan dan  pergeseran permukaan tanah.

Sementara itu, evakuasi dan pencarian korban bencana longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur dihentikan, itu setelah sebelumnya dilakukan pembicaraan dengan pihak keluarga. “Ini adalah prosedur tetap melibatkan keluarga untuk menentukan dihentikannya evakuasi,” ujar Soekarwo.

Dihentikannya pencarian korban longsor di Ponorogo, lanjut Soekarwo, karena adanya longsoran susulan yang tidak memungkinkan dilakukannya pencarian. “Untuk keselamatan bersama, kegiatan evakuasi dihentikan sementara karena jika diteruskan bisa membahayakan tim evakuasi,” tegas Pakde Karwo sapaan Gubernur Soekarwo.

Saat ini, Desa Banaran di seputar sekolah dasar (SD) dan Kantor Desa Banaran telah dinyatakan sebagai zona merah atau berbahaya bagi warga jika terus dihuni maupun dipakai sebagai lahan pertanian.

Pakde Karwo menjelaskan, solusi ke depan dalam penanganan longsor di Ponorogo ini, akan dilakukan relokasi sementara bagi korban atau pengungsi. Berdasarkan informasi, sebanyak 28 dari 35 KK menggunakan tanah sendiri dan tanah saudara untuk relokasi.

“Tanah untuk relokasi disediakan oleh Bupati Ponorogo, serta didukung oleh Badan Geologi, ITS, dan UGM untuk menentukan kondisi geologis tempat relokasi,” imbuhnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here