Soekarwo Dukung Raperda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil di Jatim

0
147
Gubernur Jatim Soekarwo memberikan keterangan pers (Foto: Tudji Martudji)

Nusantara.news, Surabaya – Kurangnya perhatian negara dan aparatnya dalam penanganan pulau-pulau kecil terluar dan habitatnya yang dapat berakibat fatal. Selain rawan menjadi jalur lalu lintas dan transit berbagai tindak pidana dan belum optimalnya penanganan Pulau Pulau Kecil Terluar (PPKT),  bisa berdampak terjadinya penyerobotan dan penguasaan oleh asing atas potensi sumber daya alam di wilayah itu.

Masalah ini, sebelumnya sempat menjadi sorotan dan diberitakan oleh Nusantara.news dengan judul “Pulau-pulau Kecil Terluar Jatim Rawan Dimanfaatkan Pihak Asing” di edisi Januari 2017.

Menanggapi hal itu, belum lama ini, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengambil langkah cepat dan cerdas dengan  melakukan pembenahan, mengevaluasi serta dilakukan pembahasan, selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah (Perda). Pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggap dan pastinya menyadari, kalau pengawasan dan pengelolaan oleh pemerintah terhadap PPKT secara efektif menjadi faktor kunci.

Terkait itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo kemudian melakukan pembahasan bersama DPRD Jawa Timur. Pembahasan dilakukan saat digelar Sidang Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Jum’at (8/9/2017).

Pulau kecil terluar di Indonesia

Dalam bahasannya, Gubernur Soekarwo mendukung sekaligus mengapresiasi inisiatif wakil rakyat yang mengusulkan Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Tahun 2017-2037 segera diselesaikan.

“Diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terluar, mendorong pemerintah daerah termasuk Provinsi Jatim untuk mengevaluasi kembali peraturan daerah mengenai RZWP3K,” ujar Soekarwo.

Dengan begitu, lanjut Karwo, keberadaan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang RZWP3K Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032 mengacu keberadaan UU Nomor 27 Tahun 2007, perlu disesuaikan lagi. Itu sesuai perkembangan kebutuhan dan hukum yang berlaku saat ini.

Ditambahkan, selain diterbitkannya UU Nomor 1 Tahun 2014, pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang banyak memberikan kewenangan baru pada pemerintah daerah atau provinsi.

“Salah satunya perihal pengelolaan sumber daya alam di laut. Wilayah pesisir 1 hingga 4 mil laut diukur dari garis terluar pantai yang semula menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Dengan diterbitkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 kewenangan pengelolaan pesisir sampai dengan 12 mil laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” terangnya.

Lanjut Pakde Karwo, oleh sebab itu, penyusunan materi Raperda diperlukan kerjasama antara Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Timur sebagai inisiator dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta Bappeda Provinsi Jawa Timur.

“Penyusunan materi Raperda ini memerlukan waktu yang tidak sebentar,” lanjutnya.

Sementara, dalam agenda sidang paripurna saat itu di antaranya adalah nota penjelasan pimpinan Komisi C terhadap Raperda Inisiatif DPRD tentang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Serta pendapat Gubernur Jawa Timur terhadap rancangan peraturan daerah inisiatif yang berisi tentang rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Provinsi Jawa Timur, Tahun 2017-2037.

Lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan Tidak Boleh Terulang

Pulau Sipadan

Pengamat Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwono pernah menyebut, bahwa pendaftaran pulau-pulau terluar milik Indonesia di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) belum menjamin keberadaannya aman dari aksi pencaplokan termasuk penyalahgunaan yang bisa dilakukan oleh pihak asing.

“Kalau cuma didaftarkan tidak akan membawa dampak signifikan. Mereka bisa saja menyatakan klaim bahwa kita lakukan cuma sepihak,” kata Hikmahanto Juwono.

Untuk diketahui, Pemerintah RI kembali menetapkan sebanyak 111 pulau kecil terluar berada dan menjadi milik Indonesia, itu dituangkan dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 6 Tahun 2017. Termasuk di dalamnya tiga pulau kecil di wilayah Jawa Timur. Yakni Pulau Barong (Nusabarong), Pulau Ngekel (Pulau Sekel), dan Pulau Panikan.

Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah pulau kecil terluar yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008. Sebelumnya, di dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005, hanya sebanyak 92 pulau kecil.

Ini Pulau Kecil nan Cantik Milik Indonesia

Pulau Kecil Terluar di Indonesia

Tak bisa dipungkiri, kekayaan alam karunia Illahi untuk Nusantara tak terhitung besarnya. Dan, harus disyukuri hamparan laut yang luas serta garis pantai terpanjang di dunia yang dimiliki Indonesia juga berserakan pulau-pulau kecil yang sangat cantik. Di antaranya, ada Pulau Karimun Jawa, Pulau Sebesi, Pulau Rinca, Pulau Moyo, Pulau Weda, Pulau Nias, Pulau Pasir, Pulau Seliu, Pulau Bunaken, Pulau Simping dan banyak lagi pualu kecil terluar di Indonesia, yang tidak mustahil belum (sempat) diberi nama.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here