Soekarwo Minta Ada Ruang Publik untuk Perekat Kebhinnekaan

0
104

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengajak semua bupati/walikota dan jajarannya di Pemerintah Provinsi Jawa Timur membuat atau membangun ruang publik untuk kepentingan masyarakat. Hal ini disampaikannya  dalam sambutan di acara Dialog Kebudayaan 2017 dengan tema “Merajut Kebhinnekaan Memperkokoh Semangat Kebangsaan” di Hotel Grand Mercure Surabaya, Rabu (22/3/2017).

Dibangunnya ruang publik, terang Soekarwo, agar dapat digunakan sebagai sarana masyarakat melakukan dialog dan memecahkan berbagai persoalan. Pakde Karwo, panggilan Soekarwo juga menekankan agar tidak membiasakan budaya tanding untuk menghidupkan jagonya masing-masing.

“Sebagai contoh, kalau sampeyan punya jago terus diadu dengan jago yang lain. Atau kalau ada teman yang mengadakan demonstrasi, maka hari berikutnya pasti ada demonstrasi tandingan, itu namanya budaya tandingan, bukan demokrasi,” tegas Pakde Karwo.

Demokrasi, lanjut Pakde Karwo, harus membuat ruang publik untuk bisa menjadi tempat dialog. Kalau public space-nya tidak dibangun itu namanya bukan demokrasi tapi otoriter. Jadi dialog kebudayaan harus difokuskan untuk membuat atau membangun kultur kebudayaan, yakni budaya silaturahim dan gugur gunung di desa itu dibangun kembali.

Gugur gunung, kata Pakde Karwo, kalau di desa itu artinya kumpul bersama masyarakat desa untuk merumuskan dan membahas serta merencanakan program kerja serta gotong royong dalam setahun.

“Budaya guyub dan gotong royong itulah yang harus dibangun dan dihidupkan kembali agar ke depan masyarakat kita tahu dan mengerti apa yang dinamakan demokrasi, bukan budaya tanding,” tegasnya.

Dikatakan, perbedaan itu boleh saja, sebab perbedaan merupakan sunnah dan sunatullah. Tapi yang perlu dan harus digarisbawahi adalah perbedaan itu mau dijadikan konflik atau dijadikan solusi.

“Saya sarankan dan harapkan, sebaiknya perbedaan menjadi perekat dan memperkokoh persatuan guna memperkuat NKRI. Artinya, memperkokoh persatuan dalam perbedaan adalah lebih baik dan bagus untuk menjaga kondisi negara, di Jatim khususnya,” katanya.

Melalui dialog kebudayaan diharapkan bisa memberikan penguatan kebudayaan terhadap masyarakat serta memperkuat peradaban Nusantara. Caranya, dengan mengajak masyarakat Indonesia untuk mengenal kembali jatidiri bangsa Indonesia.

Karena, saat ini hampir seluruh generasi muda di Nusantara sudah lupa dengan budayanya sendiri. Mereka lebih bangga dengan kebudayaan luar negeri yang belum tentu dimengerti apa maksudnya.

Tujuan dialog kebudayaan itu juga dimaksudkan sebagai, pertama, untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang kebhinnekaan dan jatidiri sebagai bangsa dan kedua, untuk menonjolkan potensi daerah. Ketiga, guna memupuk rasa saling toleransi antara umat beragama, suku dan etnis yang beragam. Sehingga mampu mengikis rasa intoleransi yang selama ini berkembang pesat di masyarakat.  

Hasil yang diharapkan adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jatidiri dan toleransi antar umat beragama, suku, ras dan etnis. Serta memupuk persatuan dan kesatuan bangsa melalui akulturasi budaya dengan asas toleransi dalam hidup berbangsa dan beragama. Kemudian, untuk menciptakan hubungan sinergi antara aparatur pemerintahan dan masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman daerah masing- masing.

Dialog kebudayaan yang diikuti 250 orang peserta itu terdiri dari bupati/walikota, Dandim, Danrem, Kapolwil dan Kapolres, Persatuan Pondok Pesantren, perguruan tinggi, BEM, Budayawan dan LSM se Jawa Timur.            

Ikut dibahas dalam kegiatan ini adalah mengapa Indonesia mudah dipecah-belah dengan politik devide et impera dan mudah dikuasai oleh penjajah. Berangkat dari perjalanan sejarah tersebut, maka dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir juga harus diwaspadai. Tanpa ada kebersamaan untuk meramu keberagaman, maka potensi dan penonjolan perbedaan yang ekstrem dapat menjadi pemecah bangsa.

Dengan konteks itulah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur mengajak bangsa Indonersia  untuk mengenal kembali jatidirinya melalui dialog  ini.             

Hadir dalam dialog tersebut, Yudhi Latief yang membahas kebhinekaan Indonesia dalam perspektif ideologi Pancasila. Paparan kedua disampaikan oleh Panglima TNI tentang stabilitas keamanan NKRI di masa Depan dan ketiga oleh Kapolri tentang masyarakat sipil, tantangan dan stabilitas keamanan.

Secara khusus Mendagri memaparkan pokok pemikirannya dengan tema sistem politik Indonesia dalam koridor Pancasila dan UUD 1945. Tidak ketinggalan pakar sosiologi dari FISIP Universitas Airlangga Prof. Dr.  Hotman Siahaan juga tampil dengan memaparkan tentang masyarakat multikultural dan wawasan kebangsaan serta Prof. Haryono yang tampil dengan gagasan tentang kearifan budaya membangun peradaban bangsa. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here