Soekarwo Sesalkan Klaim BBPJN VIII 99,08% Lubang Jalan Sudah Ditambal

0
99

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo bereaksi keras menanggapi klaim dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VIII, terkait rilis kepada media pada 27 Februari 2017 bahwa 99,08% lubang jalan nasional di wilayah Jawa Timur sudah ditambal.

Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini menyesalkan klaim BBPJN VIII karena kondisi di lapangan berbeda dengan yang diucapkan, karena di sepanjang  jalan nasional di wilayah Jawa Timur  banyak ditemukan lubang.

“BBPJN VIII jangan rilis seperti itu. Cek lagi di lapangan, masih banyak lubang. Ngawi sampai Caruban itu saya sampai dengkeken. Jalan nasional di Ngawi sampai Caruban hancur. Perbaikan Jalan Daendels di Desa Betoyo, Manyar Gresik saja juga belum selesai. Terus terang saya tidak suka cara kerja mereka seperti itu,” tegas Karwo.

“Janji Februari kemarin selesai, tapi tidak selesai. Kinerjanya ada yang tidak beres. Ini tanggung jawab kepalanya, dia kan yang gajinya paling besar. Jadi, jangan asal main klaim sudah menyelesaikan perbaikan jalan,” pungkasnya, dengan nada jengkel.

Dia menambahkan,  kondisi jalan di desa Betoyo, Manyar Gresik yang kondisinya seperti gurun pasir akibat debu yang sangat tebal. Tak hanya mengganggu pengguna jalan tapi juga bisa mematikan perekonomian di Gresik, karena banyak  warung yang tutup,” tambahnya.

Menurut Gubernur,  dulu sebelum ada BBPJN VIII perbaikan dan perawatan jalan nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Jatim. Hasilnya, semua kendala di lapangan dengan mudah dan cepat teratasi sehingga tidak berlarut-larut,

Ia menilai perlu dilakukan sinergitas antara program nasional dengan daerah, termasuk dalam pemeliharaan infrastruktur jalan. Saat ini, jika ada kerusakan Pemprov  tidak bisa menangani, karena  merupakan kewenangan pusat. Ïtu  dilarang BPK RI,” kata Soekarwo.

Hal ini juga sudah disampaikan Gubernur ke pemerintah pusat saat pemaparan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jawa Timur 2014-2019, disinergikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, di Jakarta beberapa waktu lalu.

Memang benar, pantauan Nusantara.news akhir pekan ini di lapangan, jalan nasional yang paling parah mengalami kerusakan adalah ketika melintas di daerah Ngajuk yang hendak menuju Caruban. Banyak lubang jalan yang bisa berakibat fatal bagi pengguna jalan yang melintas di daerah tersebut.

Memang ada beberapa alat berat milik BBPJN VIII yang  mungkin sedang melakukan perbakan jalan atau menambal sulam lubang-lubang besar di tengah jalan. Kemungkinan besar kondisi hujan membuat aspal jalan cepat mengelupas, di samping itu kendaraan yang bertonase besar sehingga  jalan tak bisa menahan bebannya.

Klaim BBPJN VIII Kerusakan Jalan Akibat Cuaca

Menanggapi statemen dari Gubernur Soekarwo, Kepala Bidan Pembangunan BBPJN VIII Achmad Subkhi, saat dikonfirmasi mengaku bahwa kerusakan jalan dalam hal ini lubang menganga diakibatkan karena cuaca hujan yang tak bisa diprediksi. Sehingga beberapa ruas jalan yang sudah mengalami perbaikan terpaksa dilakukan tambal sulam kembali karena aspal jalan mengelupas.

“Dampak hujan dan kelebihan tonase kendaraan yang lewat juga berpengaruh terhadap kerusakan jalan. Kalau ada jalan yang masih berlubang, itu lubang yang baru. Selama hujan tidak berhenti akan muncul lubang-lubang baru tersebut,” kilahnya.

Subkhi juga mengeluhkan 19 Jembatan Timbang (JT) milik Pemerintah Provinsi Jatim yang tidak berfungsi sejak diambil alih kewenangannya oleh pemerintah pusat per 1 Januari 2017. Menurutnya, ini juga menambah persoalan kerusakan jalan nasional di Jawa Timur. “Kendaraan bermuatan lebih itu kini semakin tidak terkendali, semenjak jembatan timbang tidak beroperasi Januari lalu,” dalihnya.

Sebelumnya, Kepala BBPN VIII I Ketut Darmawan menyatakan, program Sapu Lubang (Salub) Jalan 27 Februari 2017 menyisakan lubang sekitar 0,92% dan berjanji secepatnya dituntaskan. Dia bahkan berani menggunakan dana transisi atau swakelola untuk menutup lubang jalan setelah ada diskresi.

Diskresi itu tertuang surat edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono, SE 06/SE/2017 tentang Penanganan Mendesak/Tanggap Darurat Kerusakan Jalan dan Jembatan Pada Ruas Jalan Nasional dalam rangka Menjaga Pelayanan Publik.

Berdasarkan data BBPJN VIII hingga semester II tahun 2016, kondisi kemantapan jalan nasional di Jatim versi International Roughness Index (IRI) atau tingkat kerataan jalan adalah 94,23% (2.225,05 km) dan versi Surface Distress Index (SDI) atau skala kinerja jalan secara visual adalah 75,53 (1.783,51 km).

Dari total jalan nasional di Jatim sepanjang 2.361,23 km, yang kondisi baik 1.329,91 km (56,32%), rusak ringan 142,97 km (6,05%), rusak sedang 872,87 km (36,97%) dan rusak berat 15,47 km (0,66%).

“Pada tahun anggaran 2017, kami telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun untuk penanganan dan pemeliharaan jalan nasional di Jatim sepanjang 2.361 km dan jembatan 19.922 meter,” pungkas Ketut.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here