Soekarwo Tunjuk Pengganti Bupati Nganjuk yang Tertangkap KPK

0
129
Soekarwo Lantik Pengganti Bupati Nganjuk yang Kena OTT KPK (Foto: Humas dan Protokol Pemprov Jatim)

Nusantara.news, Surabaya – Bupati Nganjuk, Taufiqurrahman yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), disikapi cepat oleh Gubernur Jatim Soekarwo. Mengacu Surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 131.35/7718/SJ tanggal 27 Oktober 2017, jabatan Bupati Nganjuk tersebut diserahterimakan kepada penggantinya yakni, KH. Abdul Wachid Badrus yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Nganjuk.

Pengangkatan pejabat Bupati Nganjuk itu juga dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Tugas/SPT Gubernur Jatim nomor 131/512/011.2/2017 tanggal 27 Oktober 2017, sebagai Pelaksana Tugas/Plt Bupati Nganjuk.

“Fokus pemerintah adalah pelayanan publik, jangan sampai masyarakat terganggu hak pelayanannya,” kata Soekarwo saat menyerahkan Surat Perintah Tugas/SPT Gubernur Jatim nomor 131/512/011.2/2017, di Gedung Negara Grahadi, Jumat sore (27/10/2017).

Langkah cepat itu selain sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri Dalam Negeri tentang penunjukan Wakil Bupati Nganjuk sebagai Plt. Juga diharapkan agar pasca ditangkapnya Taufiqurrahman oleh KPK, pelayanan publik tidak terganggu dan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pakde Karwo panggilan Soekarwo, menambahkan SPT tersebut diberikan juga sebagai langkah untuk menjaga keberlangsungan jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Nganjuk, selain sebagai jaminan kelancaran pelayanan publik kepada masyarakat.

Soekarwo: Pelayanan publik di pemerintahan tidak boleh terganggu

Wakil Bupati Nganjuk bersama Soekarwo di Gedung Negara Grahadi (Foto: Humas dan Protokol Pemprov Jatim)

Pakde Karwo juga meminta kepada pejabat pengganti Bupati Nganjuk untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa pelayanan publik di pemerintahan setempat tidak terganggu dan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

“Jangan sampai masyarakat terganggu, tolong itu dijelaskan kepada masyarakat,” pintanya.

Orang nomor satu di Provinsi Jatim itu juga berpesan kepada Plt. Bupati Nganjuk untuk melakukan koordinasi dengan baik dengan jajaran yang ada. Hal sama juga harus dilakukan kepada jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) di Kabupaten Nganjuk mulai Kapolres, Dandim, Kajari dan Ketua DPRD agar terus terjalin komunikasi yang baik.

“Caranya dengan mendatangi, bukan memanggil,” pesannya, tegas.

Sebagai wakil dari Pemerintah Pusat, Pakde Karwo juga mengingatkan para pejabat di daerah untuk berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Ia minta para pejabat untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta menjaga kehati-hatian.

“Berikan semangat kepada staf agar tidak takut jika menjalan tugas dengan lurus,” tegasnya.

Kepada Sekda Kabupaten Nganjuk yang juga hadir, Pakde Karwo berpesan untuk tidak ikut hanyut dalam berpolitik, terlebih menghadapi pemilihan kepala daerah serentak yang akan datang.

“Birokrasi yang tidak netral akan membuat kegaduhan, ingat itu,” pesannya.

Sementara, usai menerima surat tugas, Plt. Bupati Nganjuk Abdul Wachid mengatakan akan segera melakukan koordinasi dengan Forpimda, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, mulai Sekda, Asisten serta Kepala OPD itu agar jalannya pemerintahan khususnya di Kabupaten Nganjuk berjalan dengan baik dan lancar.

Ia juga akan memberikan semangat kepada para pejabat dan ASN di Kabupaten Nganjuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Kami mohon doa restu dan kerjasama dari semua pihak,” katanya.

Ironis, Sebelumnya Jokowi Telah Ingatkan Kepala Daerah

Presiden Joko Widodo beri pengarahan kepala daerah

Peristiwa penangkapan terhadap Taufiqurrahman itu menjadi ironis lantaran terjadi sehari setelah Presiden RI Joko Widodo mengumpulkan seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati dan wali kota se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Saat itu, Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan agar kepala daerah untuk tidak main-main dalam menggunakan uang rakyat. Jokowi juga mengaku tidak dapat mencegah KPK melakukan OTT. Meski begitu, Jokowi meminta kepala daerah tak takut dengan OTT bila memang tidak terbukti korupsi.

“Banyak yang takut sama OTT, bener enggak?” begitu pertanyaan Presiden Joko Widodo di hadapan 500 kepala daerah, saat itu.

Masih dalam kalimatnya saat itu, Jokowi mengatakan tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang bisa mengurangi atau menghilangkan operasi tangkap tangan, melalui Perpres Anti-OTT, yang saat ini dirumuskan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Perpres akan membangun sistem e-planning (perencanaan elektronik), e-budgeting (penganggaran elektronik), dan e-procurement (penganggaran elektronik) dengan skala nasional sehingga tak ada celah bagi kepala daerah untuk bermain anggaran.

“Sistem ini akan mengurangi, menghilangkan OTT itu tadi. Kalau sistem ini berjalan enggak ada yang namanya OTT,” kata Jokowi.

Kendati begitu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan agar kepala daerah untuk berhati-hati. Jangan sampai ada kepala daerah yang bermain uang apalagi menyalahgunakan APBD.

“Saya tidak bisa bilang jangan (OTT) kepada KPK. Tidak bisa. Hati-hati, saya bantunya ya hanya ini, membangun sistem ini,” tegas Jokowi.

Penangkapan terhadap Taufiqurrahman oleh KPK juga berbuntut panjang. Lantaran, istri Taufiqurrahman, Ita Tribawati, terancam gagal maju sebagai kandidat Bupati Nganjuk di Pilkada serentak 2018, mendatang. Padahal, Ita dijagokan maju sebagai calon bupati menggantikan suaminya yang sudah menjadi bupati selama dua periode.

Untuk menuju penjaringan sebagai bakal calon bupati, Ita sudah mengembalikan formulir pendaftaran ke panitia penjaringan DPC PDIP Kabupaten Nganjuk. Bahkan, wanita itu juga sudah meminta ijin secara lisan kepada Bupati Jombang, Nyono Suharli untuk maju sebagai Bupati Nganjuk. Dirinya juga berharap mendaat rekomendasi dari DPP PDIP. Namun, naas langkah itu kandas karena suaminya tertangkap oleh KPK.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here