Soekarwo Usulkan DPD Ikut dalam Proses Budgeting Cycle

0
50

Nusantara.news, Surabaya – Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengusulkan agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengikuti proses budgeting cycle atau penyusunan anggaran daerah mulai dari awal sampai disahkan. Tujuannya agar DPD memahami secara penuh substansi APBD untuk bisa disuarakan ke ranah yang lebih tinggi di tingkat nasional.

Penegasan Soekarwo tersebut disampaikan saat menghadiri Forum Dialog dan Penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan DPD RI yang digelar di Grand Ballroom The Westin Hotel, Jakarta, Senin (8/5/2017).

Soekarwo menjelaskan, proses budgeting cycle mulai dari pembahasan di tingkat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi yang diselenggarakan sebelum Musrenbang Nasional.

“Dengan ikutnya DPD dalam budgeting cycle, maka aspirasi masyarakat yang muncul dalam Musrenbang Provinsi bisa dipahami dengan sepenhunya,” ujar Soekarwo.

Dengan begitu, lanjut Soekarwo, keberadaan DPD bisa menjadi jawaban atas mata rantai yang hilang pada saat dilakukan penyampaian aspirasi rakyat. Soekarwo menilai selama ini, ada gap terhadap permasalahan daerah karena tidak diikutkannya unsur DPD dalam proses perumusan sejak awal.

Budgeting cycle  menjadi penting, karena menjadi bagian dalam memperkuat institusi pada proses perumusan kebijakan politik melalui perumusan kebijakan anggaran daerah,” jelasnya.

Diharapkan, keiikutsertaan DPD dalam proses budgeting cycle bisa menghasilkan produk yang tidak berbau politik keseharian, tetapi politik pembangunan dengan tujuan utamanya mewujudkan masyarakat lebih sejahtera.

Pakde Karwo menambahkan, untuk selanjutnya di dalam konsep bekerja, DPD harus memiliki tim kecil guna merumuskan working ideology tersebut, terutama dalam posisinya sebagai penerima aspirasi dari daerah. Dan, jika itu bisa dilaksanakan, maka peran DPD dalam mengisi kekosongan selama ini bisa terjawab.

Pakde Karwo menjelaskan, saat pertemuan di Jakarta Senin malam, juga dilakukan Penandatangan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara APPSI dengan DPD RI yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan dukungan timbal balik pelaksanaan tugas konstitusional DPD RI dan APPSI.

“Sudah dilakukan MoU, berisi dukungan timbal balik,” katanya.

Isi dari MoU di antaranya, ajakan untuk meningkatkan hubungan DPD dengan pemerintah daerah dalam memperbaiki koordinasi hubungan kerja dalam rangka mendukung program prioritas daerah di berbagai sektor pembangunan nasional. Termasuk, juga sebagai wadah dalam mengawal program-program pembangunan daerah di bidang infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, perkebunan, kehutanan dan lingkungan hidup dan beberapa sektor lainnya.

Tujuan lainnya adalah upaya bersama dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah, memperjuangkan kepentingan daerah khususnya meningkatkan ekonomi daerah, memasilitasi upaya promosi potensi daerah kepada investor. Serta pengawasan dan efektifitas implementasi otonomi daerah. MoU tersebut juga akan ditindaklanjuti melalui perjanjian kerjasama antara kelompok anggota DPD RI dengan gubernur, termasuk dengan instansi vertikal lainnya.

Soekarwo mengatakan,  di forum dialog tersebut dihadiri oleh Ketua DPD RI, Oesman Sapta Odang serta jajaran pimpinan dan anggota DPD RI dan beberapa gubernur. Di antaranya, ada Gubernur Sulawesi Selatan yang juga Ketua Umum APPSI Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

“Semoga saja dengan dirangkulnya DPD untuk ikut berperan dalam pembahasan anggaran daerah, selain akan mempercepat pemerataan pembangunan, juga meminimalkan kesenjangan hasil pembangunan di berbagai daerah wilayah provinsi di Indonesia,” katanya.

Karena, selama ini keberadaan DPD oleh sebagian orang disebut sebagai buaya ompong. Karena fungsinya sebagai fungsinya sebagai wakil daerah di tingkat nasional, tidak jalan sebagaimana mestinya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here