Soerjo, Gubernur Jatim Korban Kekejaman PKI

0
378

Nusantara.news, Surabaya – Tercatat dalam sejarah sederet peristiwa pembantaian oleh pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) yang terangkai dalam Gerakan 30 September atau G.30.S/PKI di berbagai wilayah di Indonesia, memakan banyak korban. Dan, menyisahkan kesedihan dan trauma mendalam.

Peristiwa tragis dan keji itu terjadi meluas di berbagai daerah di Jawa. Korbannya, tak hanya rakyat jelata yang tak mengerti apa-apa, tetapi juga para petinggi dan pejabat pemerintahan yang kala itu mengemban amanah kepemimpinan. Salah satunya menimpa Gubernur Jatim Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo, yang tewas akibat kekejaman dan aksi biadab PKI.

Gubernur Soerjo yang pertama menjabat usai kemerdekaan itu menemui ajal di wilayah Ngawi, Jatim. Saat menempuh perjalanan dia dan rombongan dicegat gerombolan PKI, dipaksa turun, diseret ke dalam hutan kemudian dibunuh.

Gubernur Soerjo.

Saat itu situasi memang keruh, setelah resmi dilantik Gubernur Soerjo langsung berhadapan dengan situasi yang genting. Keadaan yang semakin keruh itu seiring setelah sebelumnya terjadi peristiwa yang menggemparkan dunia, yakni tewasnya Jenderal Mallaby dalam pertempuran 31 Oktober 1945, di Surabaya.

Sebagai kepala pemerintahan di Provinsi Jatim, menghadapi situasi seperti itu, Gubernur Soerjo dan perangkatnya berusaha tetap tenang, sambil terus melakukan koordinasi dengan pemerintahan di Jakarta. Di antaranya mengadakan rapat dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR) untuk menjaga keamanan di Jatim. Pada 9 November 1945, sekitar pukul 23.00 WIB, Gubernur Soerjo berpidato yang disiarkan radio untuk menggugah semangat arek-arek Surabaya. Seperti yang dilakukan Bung Tomo, hingga esok harinya pecah pertempuran 10 November 1945.

Karena situasi yang tidak aman, termasuk untuk terus mempertahankan komando pemerintahan yang masih sangat muda tersebut, karena baru berdiri membuat Soerjo dan stafnya harus berpindah-pindah tempat diantaranya mengungsi ke wilayah Sepanjang, Sidoarjo, kemudian berpindah lagi ke Mojokerto, Kediri, hingga ke wilayah Kabupaten Malang.

Kemudian, di umur negara yang masih muda itu dan untuk pemenuhan kebutuhan serta penataan posisi jabatan, pada tahun 1947, tugas Gubernur Soerjo digantikan oleh Dr Moerdjani. Selanjutnya, Gubernur Soerjo mendapat mandat jabatan sebagai Wakil Ketua DPA di Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota sementara.

Ajal di Tangan PKI

Pada 10 November 1948, Gubernur Soerjo melakukan perjalanan ke Madiun untuk menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya sang adik, RM Sarjuno. Sarjuno meninggal tragis akibat ulah pendukung pemberontakan PKI di Madiun, yang peristiwa serupa juga terjadi dan merembet ke daerah-daerah lain, di Jatim.

Dikisahkan, dalam perjalanannya, saat melintas di Desa Bago, Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, rombongan kendaraan yang ditumpangi Soerjo dicegat oleh gerombolan PKI yang dipimpin Amir Sjarifuddin dan Muhammad Yusuf.

Dalam perjalanan itu, Soerjo bersama Kombes Pol M Doerjat dan Kompol Soeroko, dicegat gerombolan PKI, mereka dipaksa turun, digiring ke Hutan Sonde, disiksa kemudian dibunuh dengan keji di dekat Sungai Klakah. Jasad mereka dikubur secara serampangan di lokasi itu.

Dalam sebuah pencarian empat hari setelah pencegatan dan pembunuhan, jenazah Gubernur Soerjo ditemukan. Ceritanya, itu setelah sejumlah orang warga memberitahu perangkat desa yang kemudian diteruskan ke pemerintah.

Jenazah Gubernur Soerjo ditemukan dalam kondisi menyedihkan. Selanjutnya prosesi pemakaman dilakukan di pemakaman Sasono Mulyo di Desa Sawahan, Kabupaten Magetan.

Nama Gubernur Soerjo kemudian ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Pembela Kemerdekaan. Pengukuhan itu tertuang di dalam Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 294 tanggal 17 Nopember 1964.

Sementara, di Surabaya nama Soerjo dipakai menjadi nama jalan, tepatnya di depan Gedung Negara Grahadi, yakni Jalan Gubernur Soerjo dan juga dibangun Monumen Perjuangan Gubernur Soerjo.

 

Peristiwa kekejaman PKI di Jatim di antaranya terjadi pada 18 September 1948. Dipimpin Amir Syarifuddin dan Muso. Usaha kudeta itu disertai tindakan penculikan, penganiayaan dan pembunuhan. Korbannya, penduduk sipil, aparat pemerintahan desa, kecamatan, polisi, dan ulama.

Aksi bengis sepihak oleh PKI itu berkelanjutan, dan kembali terjadi pada 1960. Kemudian, Gerakan 30 September 1965 seakan menjadi antiklimaks, di susul gerakan sporadis hingga tahun 1968-an.

Pelanggaran HAM Berat

Kekerasan oleh PKI di Indonesia menorehkan sejarah panjang pelanggaran hak asasi manusia karena terjadi aksi dan reaksi antar kelompok di masyarakat yang menelan banyak korban.

Marzani Anwar, Peneliti Utama Balai Litbang Agama Jakarta, Koordinator Penelitian “Pelanggaran HAM oleh PKI” Komnas HAM Tahun 2005 menjabarkan, bahwa PKI secara sistematis telah melakukan kejahatan dan pelanggaran HAM berat atau diduga kuat melakukan pelangaran HAM berat.

Kebijakan sistematis oleh PKI sekaligus merupakan kelengahan pemerintah. Untuk itu, perlu dicermati guna pengayaan pengetahuan mengenai fakta perjalanan sejarah di Indonesia yang dinodai oleh pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan pengetahuan itu, terbuka bagi upaya perlindungan hak asasi manusia ke depan, dan bukan tidak mungkin membuka akses projustisia.

Sesuai ketentuan umum UU No 39 Tahun 1999, Pasal 1 ayat 7, disebutkan bahwa salah satu fungsi lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai lembaga mandiri adalah melaksanakan pengkajian dan penelitian di samping penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

Ruang lingkup pengkajian dalam studi ini adalah segala bentuk tindak kekerasan oleh PKI yang terjadi pada 1948, 1965, dan 1967 menyangkut tempat, waktu kejadian, korban, bentuk, dan cara kekerasan. Pengkajian ini tidak bersifat projustisia karena kejadiannya sudah terlalu jauh, jika dihitung sampai sekarang. Para pelakunya sudah hampir tidak mungkin dilakukan tuntutan hukum. Para saksi yang masih hidup juga sudah berusia lanjut.

Dalam catatan sejarah, sejak 1960-an, di Jawa Tengah dikenal menjadi basis PKI, terutama di Solo, Kartosuro, Boyolali, dan Klaten. Aksi sepihak yang ditujukan kepada lawan politk, tokoh agama, dan orang-orang sipil tak berdosa dilakukan dengan penculikan dan pembunuhan.

Di Jatim, kekejaman PKI diantaranya bisa disimak yang terjadi di Kanigoro, Kediri yang dikenal dengan ‘Peristiwa Kanigoro’.

Saat itu, 13 Januari 1965 tengah berlangsung acara mental-training oleh Pelajar Islam Indonesia (PII), di tengah acara, tiba-tiba gerombolan anggota PKI melakukan penggerebekan, pagi hari setelah peserta melaksanakan shalat Subuh.

Mereka mengambil buku-buku, termasuk Alquran di masjid, lalu dinjak-injak. Para peserta, termasuk panitia sekitar 150-an orang, digiring dengan tangan diikat satu sama lain, dipaksa berjalan sampai empat kilometer sambil diintimadasi, diancam, dan teror.

Peristiwa “Cemethuk” Banyuwangi, informasi didapat kesaksian Maedori, saksi mata yang berhasil meloloskan diri dari usaha pembunuhan oleh PKI, memberikan kesaksian. Bahwa, aksi PKI di Banyuwangi berkaitan langung dengan G.30.S/PKI di Jakarta.

Mereka diberi makanan yang sudah dicampuri racun, kemudian satu per satu dibunuh, dan mayatnya dimasukkan ke sumur yang sudah disiapkan. Ada tiga lubang pembantaian. Satu lubang besar berisi 40 mayat dan dua lainnya masing-masing berisi 11 mayat.

Pembantaian di Blitar Selatan seperti diungkap di buku ‘Siapa Menabur Angin akan Menuai Badai’ tulisan Soegiarso Soerojo, di halaman 331-332. Diungkapkan, kekejaman PKI, seperti di Rejotangan, Ngunut, Kaliwadi, dan Bojolangu. Mereka melakukan intimidasi terhadap rakyat sambil merampok harta kekayaan penduduk, membunuh orang tak berdosa, sasaran utama golongan beragama. Tindakan keji itu dipimpin Sugita dan Sutrisno, keduanya anggota CGMI.

Menurut para saksi, para kiai, termasuk penduduk yang setelah diculik, ditembak mati ada juga yang dipenggal lehernya, dipukul dengan benda tajam, benda tumpul dan lainnya.

Kejahatan berat itu sengaja dilakukan dengan terencana. Indikasinya bisa dilihat dari fakta yang dikumpulkan. Rapat-rapat oleh para pimpinan Biro Khusus PKI dan Pimpinan CC PKI dalam mempersiapkan pengambialihan pemerintahan pada 1965 sangat memperkuat indikasi itu.

Gerakan 30 September 1965 adalah realisasi tindakan yang telah direncanakan. Teorganisasi sistematis, yakni melalui struktur organisasi, mulai tingkat pusat (CCPKI), Comite Daerah Besar (CDB PKI), Comite Kota (CK PKI) sampai ke Comite Seksi (CS PKI) sebagai comitte basis.

PKI telah melakukan pelanggaran terhadap hak hidup menyalahi Pasal 28 A dan 28 I UUD 1945, bahwa hak hidup merupakan hak seseorang dan hak hidup itu tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Pembunuhan juga melanggar Pasal 4 UU No 39/1999 tentang HAM, Pasal 3 DUHAM, Pasal 6 Konvenan Inernasional tentang Hak Sipil dan Politik.

Pembunuhan dengan sasaran orang-orang berpengaruh di masyarakat, seperti pada peristiwa Lubang Buaya Jakarta dan peristiwa di Jatim menunjukkan adanya target politik tingkat tinggi dan teror mental yang berdampak psikologis luar biasa di masyarakat.

Timbulnya keresahan sosial yang meluas akibat aksi itu merupakan pelanggaran Pasal 9 Ayat 2 UU No 39/1999 tentang Hak untuk Hidup Tentram, Aman, Damai Bahagia, Sejahtera Lahir Bathin.

Penggerebekan disertai teror, melanggar HAM, khususnya Pasal 3 dari Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, keamanan, dan kemerdekaan pribadi.

Penyiksaan sebelum pembunuhan dengan sasaran penduduk sipil merupakan kejahatan kemanusiaan dan  melanggar Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment. Juga melanggar Pasal 4 dan Pasal 33 UU No 39/1999 tentang Hak untuk Bebas dari Penyiksaan, Penghukuman atau Perlakuan Kejam, tidak Manusiawi, Merendahkan Derajat dan Martabat Manusia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here