Sofyan Basir Bukan Pesakitan Terakhir?

0
135
Penyidik KPK telah memantau Dirut PT PLN Persero Sofyan Basir sejak tahun 2015. (Foto: Antara)

Nusantara.news, Jakarta – “Setrum” proyek listrik PLTU Riau-1 yang berkapasitas 2×300 megawatt itu, kelihatannya, akan menyengat ke mana-mana. Kemarin (23/4/2019) Direktur Utama PT PLN Persero Sofyan Basir sudah KPK ditetapkan sebagai tersangka. Dia menjadi tersangka keempat dalam kasus ini.

Tersangka sebelumnya adalah Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih. Eni yang dijaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham pada 13 Juli 2018. Dia sudah dijatuhi vonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 1 Maret 2019.

Pelaku lain adalah Johannes Budisutrisno Kotjo, pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, perusahaan yang akan menggarap proyek PLTU tersebut. Kotjo juga sudah dipidana selama 4,5 tahun oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.  Juga ada Idrus Marham, yang baru saja dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun oleh Pengadilan Tipikor Jakarta pada 23 April kemarin.

Kini, Sofyan Basir akan menggenapi jumlah terpidana itu. Sebab, berdasarkan catatan perkara di KPK selama ini, tidak pernah tersangka bisa lolos dari hukuman penjara. Sempat menjadi pertanyaan, mengapa KPK baru sekarang menetapkan status tersebut kepada Sofyan. Sebab, namanya sudah disebut-sebut sejak jauh hari dalam pemeriksaan para tersangka sebelumnya.

Bahkan menurut Wakil Ketua KPK Saut Situmorang jejak hitam Sofyan sudah terendus sejak empat tahun lalu. Saut menceritakan, penyidik KPK telah memantau Sofyan sejak tahun 2015. Sebab, KPK meyakini Sofyan Basir membantu memuluskan proyek PLTU Riau-1 untuk dimenangkan oleh Kotjo.

“Meskipun belum terbit Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK), Sofyan telah menunjuk Johannes Kotjo untuk mengerjakan proyek di Riau (PLTU Riau-1) karena untuk PLTU di Jawa sudah penuh dan sudah ada kandidat," kata Saut dalam konferensi pers, Selasa (23/4/2019).

Sofyan diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat 2 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. "

“SFB diduga menerima janji dengan mendapatkan bagian yang sama besar dari jatah Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham," ujar Saut. Seperti diketahui, Eni terbukti menerima suap sebesar Rp4,75 miliar dari Johannes Kotjo, sementara Idrus kebagian sejumlah Rp2,254 miliar. Itu semua  merupakan bagian dari commitment fee sebesar 2,5 persen dari nilai proyek kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

Berapa sebenarnya nilai suap yang diterima Sofyan Basir dalam proyek ini memang menunggu pembuktian di persidangan nanti. Namun, menurut Eni Saragih, bagian Sofyan paling besar. "Waktu itu disampakan kalau ada rezeki, ya sudah bagi bertiga. Saya bilang, Pak Sofyan yang bagiannya paling the best," kata Eni, menjawab pertanyaan majelis hakim dalam persidangannya di PN Tipikor Jakarta.

Bahkan, Sofyan sendiri yang aktif meminta jatahnya kepada Kotjo. Hal itu terungkap dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Eni Saragih. Menurut kesaksian Eni, mereka bertiga pernah makan malam di Hotel Fairmont, Jakarta. Di tengah pembicaraan, Sofyan meminta bicara empat mata dengan Kotjo. Beberapa hari kemudian, Kotjo menyampaikan hasil pembicaraannya dengan Sofyan kepada Eni. Menurut Kotjo, Sofyan meminta agar dirinya diperhatikan. “Hal-hal sensitif itu sudah saya selesaikan,” ujar Kotjo kepada Eni.

Apakah Sofyan akan menjadi pesakitan terakhir dalam kasus ini. Kelihatannya tidak. Sebab, ketika penanganan kasus Eni Saragih dulu, Saut Situmorang pernah mengucapkan kalimat bersayap. “Akan ada rally-rally panjang,” ujar Saut waktu itu.

Dalam kasus yang sama, pernyataan  Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan juga menarik dicatat. “Ada kemungkinan uang suap sebesar Rp 4,8 miliar yang diterima Eni Maulani juga masuk ke pimpinan ataupun anggota Komisi VII DPR lainnya,” kata Basaria.

Proyek PLTU Riau-1 yang menjadi bancakan ini adalah bagian dari proyek 35.000 megawatt yang dicanangkan pemerintah. Dikutip dari situs PLN, ada 109 pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun dalam jangka waktu 5 tahun (2014-2019) dengan dana Rp1.127 triliun rupiah. Dari 109 proyek itu, 74 dikelola oleh swasta selaku Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW. Dan sisanya ditangani oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW.

Tanpa bermaksud menyamaratakan, kasus PLTU Riau-1 ini bisa menjadi sample untuk menarik asumsi atas pengerjaan proyek lain. Artinya, tidak tertutup kemungkinan terjadinya praktek yang sama di antara 108 proyek pembangkit lainnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here