Sofyan Basir Mulai ‘Digarap’ KPK

0
2120
Kasus dugaan korupsi Dirut PLN Sofyan Basir proyek sewa kapal pembangkit Turki senilai Rp130 miliar, sudah mulai 'digarap' KPK.

Nusantara.news, Jakarta – Tak putus dirundung masalah, itulah nasib PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Setelah satu masalah mencuat, muncul lagi masalah berikutnya. Belakangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut-sebut tengah ‘menggarap’ Dirut PLN Sofyan Basir.  Apa pasal?

Sinyal awal PLN bermasalah sebenarnya disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  pada 19 September 2017. Sri diketahui mengirim surat kepada Menteri ESDM dan Menteri BUMN dan ditembuskan kepada Kepala Kantor Kepresidenan, Dirut PLN, dan Dewan Komisaris PLN. Surat bernomor S-781/MK.08/2017 itu menyoroti adanya risiko dalam keuangan PLN.

Dalam surat berkategori penting dan segera itu, Menkeu menyebutkan perlunya Menteri ESDM dan Menteri BUMN mempertimbangkan perkembangan risiko keuangan negara atas penugasan PLN dalam penyediaan infrastruktur ketenagalistrikan.

Belakangan diketahui KPK tengah ‘menggarap’ kasus yang melibatkan Sofyan Basir terkait dengan penyewaan kapal Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) apung milik Turki selama 5 tahun dengan kapasitas 120 MW.

Kapal tersebut bernama Karadeniz Powership Zeynep Sultan yang didatangkan dari Turki dan berbendera Liberia. Sewa kapal PLTG Apung atau kapal listrik ini ditangani langsung PLN atau bukan lewat perantara.

Markup harga sewa

Koordinator Jaringan Milineal Anti Korupsi (JMAK) Mochammad Afandi mengungkapkan pembangkit listrik Kapal Turki yang disewa PLN, dioperasioalkan di perairan lima provinsi. Kelima provinsi tersebut adalah Waai Maluku Tengah dengan kapasitas 120 Megawatt, Sumatera Utara (250 MW), Sulawesi Selatan (200 MW), Kalimantan Tengah (200 MW), dan Sulawesi Utara (120 MW).

Dugaan korupsi terjadi karena PLN memaksakan pengadaan listrik dengan sewa kapal sehingga terjadi pemborosan per unit mencapai Rp7,9 triliun dibandingkan dengan PLTD darat. Pemborosan lain diduga terjadi mark up, faktanya bahan bakar yang digunakan selisih Rp450 per kwh. Jika memakai bahan bakar diesel darat Rp400 per kwhr, untuk kapal Turki angkanya melambung menjadi Rp885.

Biaya BBM diduga terjadi mark up. Per tahun untuk kebutuhan maximum 0,024 dengan kwh 14 juta liter, seharusnya kilo kwh-nya 15 juta liter, maka total menghabiskan 41,64 juta liter. Faktanya, laporan keuangan Tahun 2016 tertulis angka pemakaian BBM 42 juta liter. Kalau harga BBM Rp6.780 per liter, dalam laporan keuangan muncullah biaya menguap Rp759 miliar per 1 unit kapal dalam setahun.

Kejanggalan lain, sewa kapal Turki sengaja dipaksakan karena awalnya berdalih menggunakan bahan bakar gas, tapi faktanya gas tidak ada dan digantikan BBM impor.

“Ini pun diduga banyak permainan broker dan tindakan koruptif,” ungkap Afandi kepada pers beberapa waktu lalu.

Dugaan koruptif PT PLN, menurut Afandi, karena adanya pemborosan biaya BBM impor untuk bahan pembangkit kapal Turki, jika dibanding diesel darat yang pakai batubara, kerugiaan negara mencapai Rp75 triliun.

Keputusan Dirut PLN menyewa 5 kapal pembangkit listrik Turki itu dinilai sangat janggal. PLN memaksakan Marine Vessel Power Plant (MPVV) Zyenep Sultan sebagai pemenang tender pada 2015. Lelang tender saat itu diikuti 29 perusahaan.

“Padahal, Zeynep Turki punya rekam jejak buruk akibat proyek serupa dengan Lebanon, Ghana, berbuntut masalah,” ungkap Afandi.

Tindakan diduga koruptif lain dari PLN era Sofyan Basir adalah kebijakan menunda proyek kabel laut HVDC Sumatera–Jawa dan keluar pembangkit yang berlokasi di Sumatetra yakni PLTU Mulut Tambang Sumsel 8,9 dan 10.

“Proyek ini seharusnya masuk di sistem Jawa–Bali, tapi diundur ke sistem Sumatera dan menjadi power sharing ke sistem Jawa dengan pembangkit berlokasi di Jawa 7 dan 8. Akibat perubahan ini berpotensi menimbulkan kerugian Negara sampai Rp18,7 triliun,” jelasnya.

JMAK juga meminta KPK agar mencegah potensi koruptif lebih besar akibat Dirut PLN membatalkan pinjaman dengan bunga rendah dari Jepang terkait proyek pembangkit listrik Sistem Jawa Bali, diganti pinjaman kredit komersial.

Sudah diperiksa KPK

Sumber di KPK mengatakan bahwa kasus tersebut sedang dalam tahap pengumpulan bahan keterangan (pulbaket). Atau dengan kata lain masih terlalu awal, tapi memang prosesnya sejak 2015. Walaupun demikian Sofyan Basir sudah menjalani pemeriksaan oleh KPK.

Kalau kasus itu sudah masuk ke wilayah penyelidikan, maka sudah bisa menjadi domain publik, ungkap sumber tersebut. Tapi yang jelas kasus Sofyan Basir sudah mulai digarap, tapi entah kapan akan masuk ke wilayah penyelidikan.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengaku belum bisa menjelaskan secara detail terkait apakah KPK sudah melakukan penyelidikan soal dugaan korupsi di tubuh PLN dalam kasus mark up proyek pengadaan listrik dengan menyewa 5 kapal Turki. Akibat proyek ini, keuangan negara ‘menguap’ hingga Rp130 triliun.

“Kami bisa memberikan keterangan lebih lanjut bila kasusnya masih dalam tahap

penyelidikan,” ujar Febri kepada pers di Gedung KPK beberapa hari lalu.

Sofyan sendiri belum berhasil dikonfirmasi terkait dugaan mark up lima kapal PLTD Turki.

Sebenarnya Sofyan bukan sekali ini saja memenuhi panggilan KPK. Sebelumnya dia pernah diperiksa terkait proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Kabupaten Deiyai, Papua, pada Senin 25 Januari 2016. Saat itu anggota DPR Dewie Yasin Limpo dicokok KPK setelah menerima suap terkait proyek itu. Dan, Sofyan saat itu diperiksa KPK sebagai saksi.

Usai diperiksa KPK, Sofyan menegaskan proyek PLTMH Deiyai itu bukanlah proyek PLN. Sofyan saat itu berkilah bahwa PLN tidak terlibat dalam proyek PLTMH tersebut karena proyek didanai oleh APBN.

Menurutnya, sejak 2015 PLN tidak lagi menangani proyek yang didanai APBN. Ia mengatakan PLN hanya menangani proyek yang terdaftar dalam Anggaran PLN (APLN). PLN sendiri, telah menangani sekitar 480 proyek PLTMH. Namun proyek PLTMH di Kabupaten Deiyai tidak termasuk salah satunya.

Kepada penyidik KPK, Sofyan mengaku mengenal Dewie Yasin Limpo sebagai anggota Komisi VII DPR. Meski begitu, ia menampik ada pertemuan antara dirinya dengan Komisi VII. Sofyan  mengatakan tidak ada pembahasan mengenai PLTMH di parlemen, termasuk apakah hasilnya akan dijual ke PLN atau tidak jika proyek tersebut berjalan. Dan kepada penyidik, dia menjelaskan mengenai prosedur penggunaan APLN dalam satu proyek. Selain itu, ia menjelaskan ihwal keberadaan Independent Power Producer dan PLTMH.

Dan kini, Sofyan kembali diperiksa KPK untuk mempertanggungjawabkan penyewaan kapal PLTD apung selama 5 tahun dengan kapasitas 120 megawatt (MW) yang terindikasi ada kerugian negara.

Saat tu Sofyan menjelaskan biaya sewa ‘kapal listrik’ tersebut lebih murah daripada sewa genset yang konsumsi bahan bakarnya menggunakan solar. Tapi ternyata proyek itu langsung membuat negara merugi hingga Rp130 triliun.

Apakah kasus ini akan mulus digarap KPK? Atau akan mandeg di tengah jalan? Lepas dari itu, menjelang Pemilu Legislatif maupun Pemilihan Presiden selalu saja BUMN digerogoti kasus-kasus tidak masuk akal. Ditunggu penjelangan langsung dari Sofyan Basir.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here