Soros: Inggris di ‘Titik Kritis’ dan Kemungkinan Rujuk dengan Uni Eropa

0
74

Nusantara.news, London Miliarder, investor dan spekulan mata uang kelas dunia George Soros meramalkan bahwa Inggris bakal semakin mendekati “titik kritis” atau tipping point. Kondisi ini menurut Soros akan membuat ekonomi Inggris melambat sedemikian rupa, dan dapat menyebabkan proses Brexit (British Exit) yang sudah dimulai dengan Brussels 19 Juni lalu akan berbalik arah. Menurut Soros, mungkin Inggris akan rujuk kembali dengan Uni Eropa, bahkan sebelum proses perceraian yang panjang itu selesai.

“Faktanya adalah, Brexit dalam proposisi ‘kalah-kalah’ (bukan win-win), berbahaya bagi Inggris juga bagi Uni Eropa. Proses (itu) tidak bisa dibatalkan (karena merupakan amanat referendum), tapi orang bisa berubah pikiran,” kata Soros sebagaimana dilansir Reuters.

Menurut dia, hasil Pemilu Inggris yang jadwalnya dimajukan oleh PM Inggris, Theresa May, menunjukkan betapa warga Inggris bisa berubah pikiran mengenai Brexit dalam kurun waktu hanya sekitar satu tahun.

Faktanya, Theresa May, pemimpin Konservatif, yang mendorong upaya Brexit saat ini, tidak mampu membuat partainya mendominasi parlemen Inggris. Konservatif kehilangan sekitar 8 kursi di parlemen, yang kemudian menghasilkan apa yang diistilahkan sebagai ‘Parlemen Menggantung’ karena tidak ada yang meraih kursi mayoritas. Konservatif, meski berisiko, akhirnya berkoalisi dengan Partai Uni Demokrat (DUP) sebuah partai ultra-konservatif dari Irlandia Utara yang merupakan salah satu faksi yang punya sejarah konflik di Irlandia Utara.

Theresa Mei harus berusaha menjaga Inggris di pasar tunggal Uni Eropa, kata Soros. Sementara, sejak awal PM May bersikukuh Inggris harus melakukan “hard Brexit” yang artinya harus meninggalkan pasar tunggal Uni Eropa.

George Soros adalah miliarder yang tenar di Inggris saat bertaruh melawan pound pada tahun 1992. Soros ketika itu menggunakan Quantum Fund untuk bertaruh bahwa nilai pondsterling terlalu tinggi terhadap Deutsche Mark, sehingga memaksa Perdana Menteri Inggris saat itu, John Major, untuk menarik pound dari Mekanisme Nilai Tukar Eropa (European Exchange Rate Mechanism/ERM). Soros juga sempat dituding sebagai biang keladi krisis ekonomi global tahun 1998 yang juga melanda Indonesia.

Soros, miliarder kelahiran di Hungaria, yang juga keturunan Yahudi ini mengatakan bahwa, ekonomi negara lain mulai mengejar ketinggalan atas Inggris yang lebih dari separuh warganya memilih untuk meninggalkan Uni Eropa pada referendum tahun 2016 lalu.

George Soros juga meramalkan bahwa Brexit akan memakan waktu bertahun-tahun dan akan menyebabkan “kerusakan besar”.

“Momen kebenaran akan cepat mendekat,” kata Soros dalam sebuah artikel yang dikirim melalui email kepada sejumlah wartawan media.

Perekonomian Inggris yang mencapai 1,97 triliun poundsterling memang telah bertahan sejak referendum tahun lalu, meskipun poundsterling turun 25 sen terhadap US dollar beberapa jam setelah hasil referendum tersebut.

Namun demikian, posisi Inggris telah bergeser dari salah satu negara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat di Kelompok Tujuh (G-7), yang memimpin negara-negara ekonomi utama pada tahun 2016, menjadi paling lambat di awal 2017, seiring turunnya nilai pound setelah referendum Brexit yang mendorong inflasi.

Kombinasi antara kenaikan harga dan perlambatan kenaikan upah warga Inggris menjadi tantangan tersendiri bagi Bank of England dan para pembuat kebijakan utamanya. Beberapa di antaranya, pekan lalu memilih menaikkan suku bunga guna menghindari percepatan inflasi.

Soros mengatakan, Bank Dunia sejauh ini telah meremehkan dampak inflasi.

“Kelompok rumah tangga akan menyadari bahwa standar hidup mereka menurun dan mereka harus menyesuaikan kebiasaan belanja mereka selama ini,” kata Soros.

“Keadaan menjadi lebih buruk, karena mereka terpaksa harus lebih banyak utang dan mereka harus membayar kembali utang-utang mereka,” tambahnya.

Inggris memiliki waktu kurang dari dua tahun untuk menegosiasikan syarat-syarat perceraian dan garis-garis besar hubungan masa depan dengan Uni Eropa sebelum akhir Maret 2019. Kedua belah pihak memerlukan kesepakatan tersebut untuk menjaga perdagangan tetap berjalan di antara blok perdagangan terbesar di dunia tersebut.

Sementara itu, sebagaimana dikutip The Guardian setidaknya ada sejumlah pertanyaan yang mungkin akan sulit dijawab oleh pemerintah Inggris di tengah melemahnya dukungan politik di parlemen terhadap sang perdana menteri karena melorotnya perolehan kursi hasil pemilu.

Pertama, akankah Inggris membayar tagihan untuk mendapatkan kesepakatan perdagangan bebas?

Uni Eropa memperhitungkan bahwa Inggris “berutang” antara 55-75 miliar poundsterling atau 48-66 miliar euro, sebagian besar merupakan bagian dari komitmen anggaran yang tidak terpakai. Apakah May bersedia berkompromi dengan membayar tagihan ini sehingga pembicaraan dapat berlanjut ke masalah perdagangan. Yang jelas, internal Konservatif akan ribut jika May setuju untuk membayar sebagian dari jumlah yang diminta Uni Eropa.

Kedua, akankah May menyetujui kesepakatan transisi?

Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada Maret 2019 namun hubungan masa depan, termasuk tentang perjanjian perdagangan dan sebagainya akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dinegosiasikan. Oleh karena itu, kebutuhan akan peraturan sementara, yang memungkinkan barang, layanan, modal dan data terus berjalan, sampai kesepakatan perdagangan UE-Inggris yang baru mulai diberlakukan.

Bagaimanapun, Inggris membutuhkan waktu beberapa tahun untuk membangun infrastruktur bea cukai dan kontrol imigrasi yang baru. Uni Eropa mengatakan, jika transisi itu melibatkan bagian-bagian dari pasar tunggal dan serikat bea cukai, Inggris juga untuk sementara harus menerima pergerakan bebas pekerja, iuran anggaran dan yurisdiksi Pengadilan Eropa (ECJ) untuk periode transisi ini. Tapi akankah May menyetujui, untuk berapa lama?

Ketiga, apakah Pengadilan Eropa (ECJ) memiliki peran dalam kesepakatan ini?

Menolak peran ECJ adalah salah satu keinginan May. Sementara itu, Uni Eropa bersikeras bahwa jika ada bagian dari kerja sama masa depan Inggris terkait dengan pasar tunggal, maka pengadilan yang berbasis di Luksemburg itu harus dapat melakukan intervensi. Apakah Ingris akan menerima keputusan ECJ, seperti Norwegia dan Islandia, yang berada di pasar penerbangan meski bukan bagian dari UE.

Keempat,  apakah Inggris harus meninggalkan badan pengatur UE?

Konfederasi Industri Inggris telah mengidentifikasi 34 badan pengatur yang mencakup pertanian, energi, transportasi dan komunikasi. Inggris harus tetap di sini atau menciptakan badan sendiri. Badan Keselamatan Penerbangan Eropa, misalnya, memberi wewenang kepada pesawat Inggris untuk terbang. Badan Obat-obatan Eropa menyarankan komisi Eropa tentang obat mana yang harus dilisensikan untuk dijual di seluruh UE. Euratom mengatur perdagangan bahan nuklir.

Kelima, apakah Inggris membatasi imigrasi UE?

Jika May mendorong kesepakatan yang memotong angka secara signifikan, mungkin akan memuaskan kalangan “garis keras” namun membahayakan ekonomi dan keuangan publik. Kelompok migran UE relatif berpendidikan, muda dan cenderung bekerja. Sudahkah pemerintah Inggris menganalisis biaya ekonomi dari berbagai pilihan terkait migrasi UE?

Keenam, bagaimana memastikan perbatasan benar-benar bekerja?

Dengan asumsi Inggris meninggalkan serikat pabean, bagaimana cara mengatasi dampak tersebut? Misalnya, pemeriksaan fisik di perbatasan –untuk tarif, peraturan dasar dan standar keselamatan yang akan memerlukan investasi besar-besaran di infrastruktur dan sistem IT. Jika terjadi penundaan ini akan membuat ketidaknyamanan tidak saja produsen, tapi juga para pengecer dan petani.

Ketujuh, apakah Inggris akan menerima peraturan Uni Eropa mengenai kerja sama polisi?

Apakah Inggris bersedia menyerahkan kedaulatan untuk tetap berada di database kriminal Uni Eropa, Europol, Eurojust dan surat perintah penangkapan Eropa? Sementara, serangan teror Manchester dan London Bridge baru-baru ini, menyoroti pentingnya kerja sama dalam hal kepolisian dan keamanan. Tapi tetap berada di institusi tersebut berarti menerima peraturan Uni Eropa tentang privasi data dan peran ECJ.

Kedelapan, apakah ada rencana B?

Jika pembicaraan gagal dan tidak tercapai kesepakatan, apakah May memiliki rencana B? Apakah dia akan menghadapi kemungkinan resesi dengan stimulus fiskal? Apakah dia akan mendorong sejumlah besar kesepakatan perdagangan dengan negara-negara di luar Eropa, meskipun mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk bernegosiasi? Atau apakah dia lebih memilih perdagangan bebas unilateral, yang akan memberikan dorongan yang lebih besar dan cepat untuk menghasilkan output? Pendekatan ultra-liberal semacam itu tentu tidak selaras dengan janjinya untuk merancang kebijakan industri yang lebih aktif.

Pertanyaan-pertanyaan tentu saja menjadi pekerjaan berat bagi PM Inggris Theresa May untuk menegosiasikannya. Di sisi lain pula, May pastinya tahu bahwa meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun justru akan menjadi bencana bagi Inggris.

Oleh karena itu, Soros mengatakan, jika Perdana Menteri Theresa May ingin tetap berkuasa, dia harus mengubah pendekatan dan mempertimbangkan kelompok kaum muda yang dia janjikan akan dicarikan pekerjaan dengan gaji yang baik.

Seharusnya dia, kata Soros, berusaha menjaga Inggris tetap di pasar tunggal UE, saat Inggris berusaha mengekstrak dirinya sendiri.

“Proses perceraian akan memakan waktu setidaknya lima tahun untuk menyelesaikannya, dan pada saat itu pemilu baru akan berlangsung,” kata Soros. “Jika semuanya berjalan dengan baik, kedua pihak mungkin ingin menikah lagi sebelum mereka bercerai,” urainya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here