Sosialisasi Minim, Dana Desa Gunakan Siskeudes Bikin Takut Kades Se-Jombang

0
281

Nusantara.news, Jombang – Minimnya sosialisasi pemberlakuan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) membuat para Kepala Desa (Kades) di Jombang bingung dan ketakutan. Agar tidak tersandung hukum, mereka bahkan meminta  agar dana desa dari pemerintah pusat ditunda pelaksanaannya.

Saat ini pemerintah pusat mengimbau agar semua desa menggunakan aplikasi baru, yaitu Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang sebelumnya disebut Sitem Informasi Manajemen Daerah (Simda). Sistem ini mulai diberlakukan menyusul adanya Surat Edaran dari KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan mulai 31 Maret 2017 semua desa harus menggunakan Siskeudes.

Kepala Desa Kepatihan, Kecamatan Jombang, Erwin menyatakan, adanya aturan yang seringkali berubah membuat para kepala desa bingung. Erwin meminta agar penerimaan dana dengan sistem pelaporan keuangan yang baru ini ditunda untuk sementara.

“Lebih baik anggaran yang berasal dari pusat sementara ditunda sampai ada aturan yang jelas. Sebab, jika kami gagal dalam penggunaan Siskeudes, jelas kami yang bakal menanggung secara hukum,” ujarnya, Senin (20/3/2017) saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi A dan DPMPD di DPRD Jombang.

Atas keluhan para kades itu, Ketua Komisi A Cakup Ismono menyatakan, dewan memahami jika pemerintah desa memerlukan waktu untuk mempelajari Siskeudes. “Yang terpenting pihak desa maupun pemerintah daerah tidak tersandung hukum gara-gara tidak menggunakan sistem aplikasi baru ini. Konsekuensinya penganggaran di desa bakal mundur,” ujarnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Jombang Darmadji menyarankan agar Pemerintah Desa masih menggunakan sistem pelaporan keuangan desa dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda). Sebab, waktu untuk mensosialisasikan Siskuedes ke perangkat desa  terbilang mepet. “Kita menyarankan agar Pemdes menggunakan aplikasi lama. Ini juga berdasarkan petunjuk dari Bupati Jombang,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya tidak mempersoalkan soal imbauan yang dilakukan kalangan dewan agar Pemdes menggunakan sistem pelaporan Siskuedes. “Hanya dibutuhkan waktu 30 menit dalam menggunakan aplikasi ini. Tetapi, untuk sosialisasi ke desa sudah tidak memungkinkan. Sebab waktunya tinggal beberapa hari,” pungkasnya.

Ketakutan ini wajar, sebab sudah banyak kepala desa yang dipanggil aparat hukum. Bahkan, Menteri  Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo menyatakan, ada 600 laporan yang masuk terkait penyelewengan dana desa. Separuhnya merupakan pelanggaran administratif.

“Kebanyakan para pengurus dana desa tidak tahu administrasinya. Dari 300 laporan itu, kita sudah laporkan ke polisi dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sebagian sudah ditindaklanjuti dengan operasi tangkap tangan oleh Satgas Saber Pungli,” kata Eko kepada wartawan Selasa (20/3/2017).

Eko mengaku, pengelolaan dana desa sebetulnya jauh lebih bagus dari dana-dana di kementerian lainnya. Sebab, dana desa yang disalurkan dari APBN memiliki banyak komponen yang mengawasi, yakni langsung dari masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), penegak hukum, bahkan media massa.

Dana desa itu, lanjut Eko, jauh lebih efisien karena pembangunannya menggunakan dana desa dan dikerjakan oleh masyarakat secara swadaya. Karena masyarakat menganggap dana desa itu membantu lingkungan dan desanya, maka mereka juga ikut menyumbang dalam bentuk tenaga dan material untuk pembangunan desa.

“Karena itu, kita akan tetap pertahankan agar dana desa dikelola oleh masyarakat dan peran media tentu sangat penting agar setiap ada penyelewengan segera dilaporkan ke kita,” pungkasnya. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here