Sosialisme dengan Karakteristik Cina (2)

0
135

1984-1993: Desentralisasi

Selama periode ini, kebijakan Deng Xiaoping secara konsisten berada pada jalur reformasi, bahkan melampaui rancangan reformasi awal. Kontrol pada perusahaan swasta dan intervensi pemerintah semakin menurun, disertai dengan privatisasi BUMN. Perkembangan penting pada periode ini adalah desentralisasi dengan memberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu bagi eksekutif di level provinsi untuk bereksperimen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan privatisasi sektor negara. Pada level distrik dan desa, sejumlah perusahaan nominal yang dimiliki oleh pemerintah daerah mulai mendapatkan pangsa pasar dengan meminimalisasi otoritas negara.

Sejak tahun 1980, Cina telah mendirikan zona ekonomi khusus di Shenzhen, Zhuhai dan Shantou di Provinsi Guangdong dan Xiamen di Provinsi Fujian, dan menetapkan seluruh provinsi Hainan sebagai zona ekonomi khusus. Pada bulan Agustus 1980, Kongres Rakyat Nasional (NPC) menerbitkan peraturan untuk Zona Ekonomi Khusus untuk provinsi Guangdong dan secara resmi ditunjuk sebagian dari Shenzhen  yang kemudian dinamakan sebagai zona ekonomi khusus Shenzhen.

Pada tahun 1984, kebijakan desentralisasi semakin diiuntensifkan dengan membuka 14 kota pesisir untuk investasi luar negeri: Dalian, Qinhuangdao, Tianjin, Yantai, Qingdao, Lianyungang, Nantong, Shanghai, Ningbo, Wenzhou, Fuzhou, Guangzhou, Zhanjiang dan Beihai. Sejak tahun 1988, daratan Cina yang dibuka untuk dunia luar telah diperluas ke daerah perbatasan, daerah sepanjang Sungai Yangtze dan daerah pedalaman. Pertama, negara memutuskan untuk mengubah pulau Hainan menjadi zona khusus ekonomi terbesar Cina daratan (disetujui oleh NPC  pada tahun 1988) dan memperbesar empat zona ekonomi khusus lainnya.

Tak lama setelah itu, Dewan Negara memperluas wilayah pesisir menjadi sebuah “sabuk” pantai zona ekonomi terbuka di Delta Sungai Yangtze, Delta Sungai Pearl, Xiamen-Zhangzhou-Quanzhou di Segitiga di Fujian selatan, Semenanjung Shandong, Semenanjung Liaodong (Provinsi Liaoning ), Hebei dan Guangxi. Pada bulan Juni 1990, pemerintah Cina membuka Pudong New Area di Shanghai untuk investasi luar negeri, dan kota-kota lain di sepanjang lembah Sungai Yangtze, dengan Pudong New Area, Shanghai sebagai “kepala naga.”

Sejak tahun 1992, Dewan Negara telah pula membuka sejumlah kota perbatasan di samping  membuka semua kota ibukota provinsi pedalaman dan daerah otonom. Upaya ini mencakup 15 zona perdagangan bebas, 32 zona pengembangan ekonomi dan teknologi, serta 53 zona pengembangan baru dan teknologi tinggi industri yang telah didirikan di kota-kota besar dan menengah.

Sebagai daerah-daerah terbuka mereka memainkan peran ganda sebagai “jendela” dalam mengembangkan ekonomi berorientasi asing, menghasilkan devisa melalui ekspor produk dan mengimpor teknologi canggih serta menjadi “radiator” agar memeberikan efek  bagi percepatan pembangunan ekonomi pedalaman.

Penting untuk dicatat bahwa sistem ekonomi liberal hanya berlaku di berbagai zona khusus tersebut, sementara lebih dari 80% wilayah Cina lainnya tertutup untuk sistem ini. Hal ini dimaksudkan untuk dua hal. Pertama, RRC mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pertumbuhan di zona-zona khusus, sehingga dapat membiayai pembangunan di sebagian besar wilayah lain. Kedua, jika ekonomi ala kapitalisme di berbagai zona khusus tersebut terkena krisis, maka 80% wilayah Cina dan sebagian besar rakyat negara ini tidak terkena imbas negatifnya.

[Zona Ekonomi Khusus Cina]

Namun demikian, seiring dengan “berkah” pertumbuhan ekonomi dan kelonggaran-kelonggaran tertentu  dalam kebijakan ekonomi, muncul sejumlah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Berbagai peluang kebijakan ekonomi yang mengarah pada pasar ini dinilai memberi ruang kepada para pejabat birokrasi negara untuk mengambil keuntungan pribadi secara tidak sah. Di sisi lain gejala keptimpangan juga mulai terlihat di masyarakat Cina., termasuk ketimpangan antara kota dan desa. Ketidakpuasan sedikit demi sedikit mulai muncul ke permukaan.

Kondisi ini memberi alasan bagi kelompok garis keras dalam PKC yang dipimpin oleh Chen Yun untuk menyerang kebijakan-kebijakan reformasi ekonomi Deng dan berkontribusi terhadap protes Lapangan Tiananmen tahun 1989.  Namun, Deng tetap berpihak pada reformasi dan menegaskan perlunya untuk melanjutkan reformasi.

1993-2005

Pada periode ini, Deng berhasil mendesak kelompok-kelompok garis keras di PKC yang menentang kebijakan reformisnya untuk pensiun dari Polit Biro.  Dampaknya reformasi ekonomi di bawah kepemimpinan Deng terus bergulir tanpa rintangan berarti. Wafatnya Deng di tahun 1997 tidak menyurutkan laju gerak reformasi di bawah kepemimpinan Jiang Zemin dan Zhu Rongji, dua tokoh penting PKC pendukung setia reformasi yang dicanangkan Deng.

Pada tahun 1997 dan 1998 kebijakan privatisasi dengan skala yang lebih besar mulai diegelar.  Semua perusahaan negara, kecuali beberapa perusahaan negara yang memegang monopoli aset dan sektor strategis, dilikuidasi. Aset mereka dijual kepada investor swasta (privatisasi).  Antara tahun 2001 hingga 2004 jumlah BUMN Cina menurun 48 persen.

Selama periode yang sama, Jiang dan Zhu juga mengurangi kebijakan tarif, menghilangkan hambatan perdagangan,  mereformasi sistem perbankan, menata ulang sistem kesejahteraan sosial era Mao, membuat kebijakan agar Tentara Pembebasan Rakyat melepaskan diri dari bisnis, mengurangi inflasi, dan bergabung dengan WTO. Langkah ini memunculkan ketidakpuasan di antara beberapa kelompok masyarakat, terutama pekerja yang diberhentikan dari perusahaan negara yang telah diprivatisasi.

Di sisi lain, sektor swasta domestik juga makin berkembang berkat kebijakan reformasi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah RRC lebih 50% dari PDB pada tahun 2005 berasal dari sektor swasta.  Pada tahun yang sama, Cina mampu melampaui Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar di Asia-Pasifik. Namun, beberapa monopoli negara masih tetap, terutama dalam minyak bumi dan perbankan.

2005-Sekarang

Era pemerintahan Hu-Wen sejak tahun 2005 yang dinilai banyak kalangan sebagai konservatif mulai memutar balik arah reformasi yang dicetuskan Deng Xiaoping. Di era ini pemerintah mengadopsi kebijakan yang lebih egaliter dan populis sebagai lawan dari kebijakan yang cenderung liberal. Pemerintahan Hu Wen mulai melakukan peningkatan subsidi dan kontrol atas sektor perawatan kesehatan bagi seluruh rakyat dan menghentikan laju privatisasi, namun tetap mengadopsi kebijakan moneter yang longgar.

Namun demikian, apa yang ditempuh pemerintahan Hu-Wen pada dasarnya adalah langkah korektif terhadap ekses-ekses ekonomi liberal di Cina, terutama di wilayah-wilayah yang secara khusus diperuntukkan bagi sistem perdagangan bebas.

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here