Sowan ke Kiai Mochtar Jombang, Luhut Minta Doa Agar Indonesia Aman

0
3887
Menkor Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan didampingi Wagub Jatim Saifullah Yusuf dan Bupati Jombang Nyono Suharli bersilahturrahim ke Pesantren Majma’ul Bahroin Hubbul Wathon Minal Iman Siddiqiyah, Jombang (21/03/2017)

Nusantara.news, Jombang – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan bersilahturrahim ke Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyyah, KH Muchammad Muchtar Mukti, pengasuh Pondok Pesantren Majma’ul Bahroin Hubbul Wathon Minal Iman Siddiqiyah, Desa Losari, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (21/3/2017).

Usai pertemuan,  Luhut mengatakan, kedatangannya kepada kiai sepuh itu untuk meminta doa agar negara Indonesia tetap aman dan damai.  “Tahun lalu saya berjanji kepada Kiai Muchtar untuk mengunjungi beliau, namun pada hari ini baru bisa dilaksanakan. Kami meminta doa beliau agar negeri kita aman dan damai,” ujar Luhut.

Luhut menambahkan, kalau pihaknya juga membahas mengenai petisi yang ditujukan kepada Presiden RI Joko Widodo dari pondok pesantren tersebut, bulan lalu. Petisi tersebut berisi permohonan perubahan istilah “Kemerdekaan Republik Indonesia” menjadi “Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. “Itu sangat masuk akal, menarik untuk dikaji dan dicermati lebih dalam lagi mengenai perubahan istilah tersebut,” katanya.

Luhut Binsar mengaku sangat mengagumi  Kiai Muchtar yang konsisten memberikan nilai-nilai yang mendalam tentang negara, termasuk soal istilah Kemerdekaan Republik Indonesia atau Kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dikatakan, Kiai Muchtar sebagai pengayom sangat paham soal filosofi dan nilai-nilai kebangsaan dengan baik.

Dalam kunjungannya ke pondok pesantren tersebut, rombongan Menko Maritim Luhut Binsar didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, Bupati Jombang Nyono Suharli, Ketua DPRD Jombang Joko Triono, Kapolres Jombang AKBP Agung Marlianto, Komandan Kodim serta sejumlah pimpinan SKPD Kabupaten Jombang.

Untuk diketahui, pada tahun 2016 ketika tasyakuran Kemerdekaan Republik Indonesia ke 71, KH Muchammad Muchtar Mu’thi, selaku Mursyid Thoriqoh Shiddiqiyyah mengeluarkan petisi yang berisi tiga usulan kepada Presiden Joko widodo. Kiai  Muchtar  menganggap penggunaan istilah “Kemerdekaan Republik Indonesia” menjerumuskan bangsa ini ke dalam dosa besar politik.

Pernyataan yang benar menurut Kiai Tar, panggilan KH  Muchtar, adalah “Kemerdekaan Bangsa Indonesia”. Itu disampaikan kiai sepuh tersebut pada acara penggalangan tanda tangan petisi penolakan penggunaan istilah tersebut, di lapangan Pondok Pesantren Majma’ul Bahroin Hubbul Wathon Minal Iman Siddiqiyah, Kamis (18/8/2016) malam.

Disebutkan, tidak ada dalilnya, sumber atau argumentasi yang menyebut “Kemerdekaan Republik Indonesia”. Pihaknya telah menyelidiki dan tidak menemukan sumber tulisan tersebut. Tapi kalimat “Kemerdekaan Republik Indonesia” itu  selalu dipakai hingga saat ini sehingga menjerumuskan bangsa ke dalam dosa besar politik.

Yang dimaksudkan adalah, pertama, dosa besar politik terhadap Teks Proklamasi yang jelas menyebut kalimat “Bangsa Indonesia, bukan Negara atau Pemerintah Indonesia”. Kedua, dosa politik kepada Bangsa Indonesia. Bangsa yang jelas-jelas merdeka dan di Proklamirkan pada 17 Agustus 1945, tidak disebutkan tetapi diganti dengan Republik Indonesia.

Ketiga, dosa besar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Negara Indonesia yang tidak pernah dijajah, justru dipahami dan dikatakan merdeka dari penjajahan pada Hari Proklamasi.

Padahal, menurut Kiai Tar yang dijajah sebenarnya adalah Bangsa Indonesia. Karena, Pemerintahan atau Negara Indonesia baru ada sesudah dilakukan pembacaan Teks Proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta, setelah ada peralihan kekuasaan yang digerakkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Republik Indonesia itu berdiri pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika PPKI mengadakan rapat pertama kali. Dan akhirnya memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil Presiden, jadi Republik Indonesia lahir setelah proklamasi, bukannya bersamaan.

Keempat, dosa besar politik kepada Bapak Bangsa. Jerih payah mereka sebagai pemuka bangsa yang telah merancang Kemerdekaan Bangsa Indonesia, secara tersirat telah dikerdilkan.

Kelima, dosa besar terhadap Pembukaan UUD 45. Pada akhir alenia ketiga yang dengan jelas tertulis “maka Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini Kemerdekaannya”.

Petisi itu sendiri, selain ditandatangani sang Mursyid juga ditandatangani Bupati Jombang Nyono  Soeharli, Ketua DPRD Jombang Joko Triono dan ribuan santri Thoriqoh Shiddiqiyyah. Juga kemudian menyebar ke seluruh pelosok tanah air tempat santri Thoriqoh tinggal. Ponpes ini menjadi pusat bagi jamaah Thoriqoh Shiddiqiyyah yang memiliki anggota jutaan dan tersebar di seluruh Indonesia. Selain itu, Thoriqoh yang hanya ada di Indonesia ini, terkenal memiliki kegiatan pemberdayaan perekonomian yang cukup baik.

Sehabis mengunjungi KH Muchtar Mu’thi, LBP beserta rombongan menyempatkan mampir ke Jembatan Ploso, setelah itu melunjur ke Ponpes Mambaul Ma’arif di Denanyar, Jombang.

Pondok Mambaul Ma’arif didirikan KH Bisri Syansuri, salah satu pendiri jam’iyah NU dan Rais Aam PBNU ketiga, sepeninggal Rais Akbar KH Hasyim Asy’ari dan KH Abdul Wahab Chasbullah. Kiai Bisri yang juga kakek Gus Dur dari garis ibu dikenal sebagai ulama ahli fiqih yang konsisten dan tegas. Kiai Bisri pernah menjadi tokoh paling penting di PPP setelah Partai NU diharuskan berfusi ke PPP dengan partai berbasis Islam lainnya di era awal Orde Baru Soeharto. [] Tudji Martudji dan Sutikno Wongso Dihardjo

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here