S&P Ingatkan Neraca BUMN Infrastruktur Memburuk

0
145
Agresivitas pembangunan infrastruktur yang melibatkan BUMN pada gilirannya membuat kinerja keuangan BUMN infrastruktur tersebut memburuk.

Nusantara.news, Jakarta – Standard & Poor’s Global Ratings (S&P) menyoroti memburuknya neraca pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur yang dipimpin oleh pemerintah dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara.

BUMN infrasrtuktur, terutama yang terlibat dalam proses pembangunan pembangkit dan infrastruktur, telah banyak mengajukan pinjaman untuk menyukseskan rencana pembangunan infrastruktur pemerintah. Akibatnya, menyebabkan neraca keuangan BUMN infrastruktur menjadi “melemah secara substansial,” kata Xavier Jean, seorang analis S&P sebagaimana dilaporkan Reuters.

Tingkat kenaikan risiko utang 20 BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dinilai telah meningkat menjadi sekitar rata-rata 5 kali rasio utang terhadap earning before interest, tax, depresiation and amortization (EBITDA), melonjak dari 1 kali di tahun 2011.

“Ini adalah tren yang terus kami perhatikan karena kami pikir ini akan bertahan, dan akan meningkat pada 2018, menjelang pemilihan umum dan pemilihan presiden 2019,” kata Jean.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian inti dari agenda ekonomi Presiden Jokowi dan ditujukan untuk mengurangi biaya logistik yang tinggi, yang sering disalahkan karena menciptakan kemacetan dalam ekonomi.

S&P menaikkan peringkat sovereign debt (utang luar negeri) Indonesia menjadi investment grade di bulan Mei 2017, beberapa tahun setelah Fitch dan Moody’s menaikkan peringkat utang Indonesia. Kenaikan peringkat utang itu didukung perbaikan struktural dan mengurangi risiko terhadap posisi fiskal negara tersebut.

Pemerintah memperkirakan total investasi infrastruktur senilai US$450 miliar (ekuivalen Rp6.187,50 triliun) dibutuhkan antara 2014 sampai 2019, yang hanya dapat didanai 30% oleh pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara sisanya dibiayai oleh BUMN, swasta, Pemda dan investor asing.

Mengambil sebagian besar proyek, BUMN harus meminjam untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, seperti untuk gaji, sementara proyek sering tertunda atau membutuhkan waktu untuk menghasilkan pendapatan, kata Jean.

Sementara itu, dorongan pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur di wilayah yang kurang padat juga menimbulkan kekhawatiran akan pendapatan masa depan yang positif, tambahnya.

“Tidak begitu jelas bagi kita hari ini jika banyak investasi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di luar Jawa, di luar pusat-pusat yang padat penduduknya, akan menjadi proyek yang menguntungkan atau tidak,” kata Jean.

Jika perusahaan terus meningkatkan investasi pada kecepatan pembangunan infrastruktur saat ini, mereka dapat dipaksa menghentikan semua investasi dalam lima tahun untuk mengendalikan keuangan mereka, menegosiasi ulang utang mereka atau meminta rekapitalisasi oleh pemerintah, Jean menambahkan.

Utang yang diambil perusahaan-perusahaan ini juga akan mempengaruhi peringkat utang negara dan sistem perbankan dari mana mereka meminjam, kata Kim Eng Tan, direktur utama S&P untuk sovereign ratings (peringkat utang luar negeri), meskipun dia menambahkan bahwa pada saat ini, hal itu tidak akan berdampak negatif terhadap keuangan pemerintah.

Bulan lalu, pemerintah terpaksa menunda dan melakukan penilaian keamanan terhadap semua konstruksi infrastruktur yang meningkat setelah serangkaian kecelakaan, yang menimbulkan pertanyaan tentang keamanan dorongan pemerintah untuk meningkatkan infrastrukturnya.

Mayoritas kecelakaan dalam proses pembangunan infrastruktur digarap oleh PT Waskita Karya Tbk, sehingga manajemen Waskita atau setidaknya manajer proyek Waskita kemungkinan besar akan berhadapan dengan perkara hukum. Karena dalam kecelakaan infrastruktur itu menimbulkan korban jiwa.

Bahkan ada juga dalam proses penggalian proyek infrastruktur meninbullkan kebocoran pipa gas di Cawang, sehingga tak hanya merugikan perusahaan yang menyalurkan gas lewat pipa-pipa di jalan protokol di Jakarta, tapi juga masyarakat  yang melewati jalan tersebut harus dialihkan akibat bocornya pipa.

Kinerja keuangan BUMN infrastruktur rata-rata memburuk setelah mengerjakan proyek pemerintah di bidang infrastruktur.

Nafsu besar tenaga kurang

Menurut sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010, Said Didu, fenomena itu terjadi lantaran gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan BUMN dalam rangka penugasan, namun tak dibarengi dengan kesiapan keuangan yang memadai.

Menurut catatan pemerintah, APBN hanya cukup menanggung sekitar 7% dari total kebutuhan biaya pembangunan infrastruktur.

Sementara, sisanya harus ditanggung BUMN yang mendapat penugasan. Akhirnya, beban keuangan pada BUMN yang bersangkutan menjadi tinggi. BUMN harus mencari sumber-sumber pendanaan baru lewat berbagai skema, dari mulai pinjaman perbankan, pasar modal hingga penerbitan obligasi.

Pelaksana proyek BUMN seharusnya juga harus berbasis keekonomian, tidak bisa ditugaskan. Sekarang persoalannya itu kan pasti jangka panjang akan terjadi.

Said Didu memprediksi akan terjadi peningkatan rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio–DER) pada perusahaan BUMN konstruksi. Makin tinggi DER maka makin tinggi beban utang yang harus ditanggung perusahaan, dan bisa menurunkan kemampuan perusahaan untuk melunasi utangnya.

Di sisi lain, aset-aset yang dibangun belum bisa diandalkan untuk memberikan pemasukan pada keuangan perusahaan namun sudah ada penugasan lain yang menanti untuk dikerjakan dan butuh pendaan lebih besar lagi sehingga membuat BUMN-BUMN Karya atau BUMN Konstruksi mulai ‘berdarah-darah’ melakukan pembangunan infrastruktur.

Untuk itu, pemerintah harus mulai mewaspadai kondisi ini karena dalam jangka panjang, dampaknya akan mulai terlihat. “Kalau saya melihat ini akan kelihatan nanti 3-4 tahun kemudian. Ini sekarang masih laba karena cash-nya masih ada. Yang terasa kalau cash-nya terganggu,” demikian Said Didu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here