Sparatis KKB dan Divestasi 51% Saham Freeport

0
202

Nusantara.news, Jakarta – Masuk akal jika aksi Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB dikaitkan dengan kegelisahan atau bentuk protes manajemen PT Freeport Indonesia terhadap pengalihan atau divestasi 51 persen saham  kepada pemerintah Indonesia. Sebab, dengan divestasi 51 persen saham itu, sama saja “mengusir” Freeport dari Indonesia, suatu hal yang sangat kontras dengan usaha keras Amerika menguasai Freeport tahun 60-an.

Mengapa masuk akal? Pertama, karena seperti dekemukakan  Kapolri Jendela (Pol) Tito Karnavian yang pernah menjadi Kapolda Papua antara 21 Sept 2012 sampai 16 Juli 2014, KKB itu adalah juga pendulang emas seperti warga lain.

Kedua, ciri khas senjata orang Papua adalah tombak, panah dan sejenisnya. Tetapi sekarang KKB itu menggunakan senjata. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto, berdasarkan informasi yang didapat, senjata beserta amunisi KKB berasal dari luar negeri. Senjata dari luar negeri, dalam hal ini mungkin merupakan senjata yang ada di gudang PT Freeport, karena sampai saat ini belum ada informasi KKB memiliki senjata dari hasil mencuri.

Ketiga, jumlah pasukan KKB, pimpinan Ayub Waker menurut Kapolres Mimika AKBP Victor Dean Mackbon diperkirakan hanya 30-50 orang san dan jumlah senjata hanya 10-15 pucuk saja.  Ayub Yaker sendiri bukan orang baru. Aparat kepolisian sudah mengenal orang ini. Ia pernah ditangkap aparat gabungan TNI dan Polri pasca terbunuhnya 2 anggota Brimob dan satu sekuriti PT Freeport Indonesia di Utikini yang terjadi awal Januari 2015. Ketika itu Ayub Yaker bersama 13 anggota KKB disergap aparat gabungan TNI-Polri setelah menyisir Kampung Utikini, Timika.

Keempat, KKB sekarang ini terkesan kuat. Setidaknyanya, mereka berhasil menyendera 1.300 warga desa Kimbely dan Desa Banti. Selain itu, seperti dikemukakan Kapolda Boy Rafli di Mako Polres Mimika, Senin (6/11/17), jumlah aparat yang diterjunkan dalam operasi bertajuk Operasi Satgas Terpadu Penanggulangan KKB Papua, mencapai 400 personel terdiri dari satu SSK (100) personel Brimob Kelapa Dua Jakarta dan tiga SSK (300) personel TNI dari Batalyon 754 Eme Neme Kangasi (ENK).

Kesan KKB kuat juga terindikasi dari situasi yang dihadapi 1.300 warga Banti, Kimbeli dan Utikini yang kelaparan karena sulitnya memasok logistik untuk orang yang disandera.

Kelompok KKB bahkan menyatakan perang melawan aparat secara terbuka dengan menayangkan pernyataan sikap melalui media youtube maupun akun facebook. Penayangan sikap tersebut diduga untuk menyatakan kepada dunia bahwa mereka sedang beraksi.

Pertanyannya, bagaimana bisa kelompok KKB  yang hanya berjumlah 30-50 orang begitu hebat menyandera 1.300  orang? Bagaimana bisa aparat gabungan yang berjumlah 400 personel bisa kewalahan menangkap KKB yang nota bene sebelumnya sudah pernah disergab.

Pada sisi lain, antara PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia kini ada masalah. Masalah itu terkait dengan divestasi 51 persen saham PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Indonesia. PT Freeport memang sudah menyetujui divestasi saham 51 persen itu. Tetapi, realisasinya tidak mudah, bahkan potensial menemui jalan buntu. Masalahnya terkait valuasi saham. Seperti diketahui, CEO Freeport McMoRan Inc, Richard Adkerson pada 29 September 2017, mengirim surat berisi  penolakan PT Freeport atas pengajuan mekanisme divestasi yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia.

Surat yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Hadiyanto itu, pada bagian awal, menyatakan, Freeport  tidak setuju dengan proposal yang sudah dikirimkan oleh pihak Kemenkeu. Proposal tersebut dinilai tidak sesuai dengan kerangka kesepakatan antara Freeport yang diwakili oleh Richard dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya.

Setidaknya ada lima poin keberatan PT Freeport Indonesia terhadap proposal Pemerintah Indonesia, meliputi cara menghitung divestasi saham, mekanisme peralihan saham, hak dari pemerintah, kemudahan mengakses data, dan asumsi operasi Freeport.

Freeport menginginkan valuasi saham dilakukan berdasarkan asumsi operasi hingga 2041. Selain itu, nilai saham juga memperhitungkan jumlah cadangan tambang yang ada. Freeport juga ingin memastikan siapa yang akan menjadi operator, apakah tetap perusahaan asal AS tersebut kendati nantinya bukan pemegang saham mayoritas (maksimal hanya 49%), atau pemerintah Indonesia yang nantinya memiliki saham 51%.

Berdasarkan hal itu, PT Freeport menghitung bahwa total aset Freeport mencapai US$105,6 miliar, atau setara dengan Rp1.365 trilun, dengan rincian kandungan cadangan perak sekitar US$2,2 miliar, cadangan emas US$36,0 miliar, cadangan tembaga US$66,9 miliar. Total cadangan tambang Freeport Indonesia sekitar US$105,6 miliar.

Sementara Pemerintah Indonesia meminta agar valuasi saham Freeport Indonesia dihitung berdasarkan asumsi operasi hingga 2021 dan tidak memperhitungkan cadangan perak, tembaga dan emas yang ada.

Berdasarkan ini, maka nilai seluruh saham induk usaha Freeport Indonesia saat ini hanya mencapai US$20,74 miliar. Selisihnya sangat besar, yakni mencapai sekitar 80 miliar dollar AS atau setara dengan Rp1.040 trilun. Nilai Divestasi sebesar 51% dengan demikian mencapai sekitar Rp500 tiliun.

Angka ini sangat tinggi, karena menurut perhitungan Menteri ESDM Ignasius Jonan, setelah dikurangi saham Pemerintah Indonesia di PTFI saat ini sebesar 9,36%, maka nilai  41,64% saham yang harus diambil itu,  hanya sekitar Rp44 triliun, atau selisih mencapai sekitar Rp450 triliun, atau hampir setara dengan 25 persen APBN tahun 2017.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menargetkan, penghitungan saham tersebut bisa selesai pada Desember 2018. Namun, mengingat angka yang harus dinegosiasi mencapai Rp500 triliun maka negosiasi diperkirakan akan menemui jalan buntu.

Mengapa, karena Pemerintah Indonesia diperkirakan akan keberatan harus membayar sekitar Rp450 triliun untuk menguasai 51 persen saham PT Freeport. Keberatan karena sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum memperpanjang operasi Freeport hingga 2041. Pemerintah Indonesia tentu akan tetap pada asumsi operasi Freeport hingga 2021.

Pemerintah Indonesia juga tentu akan keberatan dengan cara Freeport menghitung aset yang memasukkan unsur cadangan kandungan emas yang ada, mengingat tanah Papua, adalah tanah Indonesia.

Mengacu pada Pasal 33 UUD 1945, Pemerintah Indonesia akan mendapat sorotan jika memenuhi cara manajemen Freeport menghitung aset yang memasukkan unsur cadsangan kandungan emas yang ada.

Menteri BUMN Rini Sumarno mengatakan, Holding BUMN yang melibatkan tiga BUMN, yakni PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) yang dipimpin Inalum akan memimpin pengambilalihan PT Freeport.

Ini juga akan menjadi persoalan PT Freeport, karena kontrol terhadap Freeport akan berada dalam pengawasan DPR RI, dalam pengawasan rakyat Indonesia. Ini sama saja “mengusir” manajemen PT Freeport dari Indonesia.

Tampaknya inilah antara lain yang melatari mengapa manajemen PT Freeport memasukkan unsur kandungan cadangan emas dalam perhitungan aset. Ini juga tampaknya yang melatari mengapa PT Freeport menghitung operasi PT Freeport sampai 2041.

Pada itinya PT Freeport tidak ingin hengkang dari Papua kecuali kalau pemerintah Indonesia bersedia membayar Rp450 triliun. Kalaupun Pemerintah Indonesia bersedia membayar Rp450 triliun, PT Freeport bisa jadi akan terus membuat persoalan baru mengingat, konon, Freeport masih kaya dengan kandungan uranium.

Dalam perspektif ini, masuk akal apabila kita menduga bahwa aksi KKB yang sampai saat ini masih menyandera 1.300 warga desa itu, terkait protes PT Freeport terhadap divestasi saham 51 persen itu.

Dalam perspektif ini pula, masuk akal apabila kita menduga bahwa personel Polri dan TNI yang berjumlah 400 orang, masih sulit walau sekadar memasok logistik bagi 1.300 warga yang disandera, karena personel KKB yang berjumlah 50 orang kemungkinan di-back-up oleh pasukan “siluman” yang ada kaitannya dengan Freeport.

Aksi KKB yang berani menantang dengan menayangkan tantangannya di youtube dan facebook, dan mulai melontarkan isu sparatisme harus ditanggapi serius, karena kondisinya kini sudah berubah. Di masa Orde Baru, munculnya aksi sparatisme lebih sebagai bentuk protes warga Papua terhadap sikap Pemerintah Indonesia yang melindungi PT Freeport.

Sementara saat ini, dengan divestasi 51 persen saham PT  Freport, keadaanya terbalik, di mana aksi spratisme yang ditiupkan oleh KKB, mungkin terkait upaya Freeport tetap menguasai tambang emas terbesar di dunia itu, baik dalam kerangka Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia, maupun dalam kerangka Papua merdeka.

Kita berharap tidak sejauh itu. Tetapi kerangka berfikir seperti ini masuk akal, terutama jika menoleh ke belakang betapa sulitnya Amerika memperoleh tambang emas di Papua itu. Kerangka berfikir seperti ini juga harus dikemukakan, dengan harapan pemerintah Indonesia lebih serius dan bijak merespon persoalan yang saat ini sedang terjadi di Tembagapura, Mimika, Papua. []

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here