Sri Mulyani Bakal Dicopot? Ini Penjelasannya

0
617
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkandidat menjadi Menko Perekonomian pada reshuffle Kabinet Kerja Jilid 3

Nusantara.news, Jakarta – Salah satu isu paling seksi dalam reshuffle kabinet Jilid-3 adalah masuknya nama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam 9 nama yang bakal diganti. Apa saja penyebab yang melatarbelakangi di-reshuffle-nya Sri Mulyani dan siapa saja kandidat yang bakal menggantikannya?

Wanita ini boleh jadi akan mengalami reshuffle untuk kedua kalinya, pertama di-reshuffle oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Juli 2006. Kini boleh jadi akan di-reshuffle oleh Presiden Jokowi pada Juli 2017.

Tidak ada yang tahu kepastian Sri Mulyani apakah akan masuk daftar reshuffle atau tidak kecuali Presiden Jokowi. Namun rumors yang berkembang, Sri Mulyani masuk dalam salah satu paket reshuffle Kabinet Kerja Jilid 3.

Paling tidak itulah salah satu kajian yang dibuat oleh PT Bahana Sekuritas dan Daiwa Capital Markets dengan tajuk: 3rd Cabinet Reshuffle. Disebutkan dalam kajian itu, paling tidak ada 9 hingga 10 menteri akan diganti dan dimutasi. Salah satunya adalah Sri Mulyani.

Disebutkan pula, oleh kajian itu, kemungkinan Sri Mulyani akan naik kelas menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, menggantikan posisi Darmin Nasution. Darmin diketahui sudah berulang kali meminta diri untuk pensiun menjadi Menko Perekonomian, namun Presiden Jokowi belum mengizinkan. Mungkin inilah saatnya.

Namun, menurut kajian itu, bisa jadi Sri Mulyani tidak dipakai lagi. Posisi Darmin berkemungkinan diserahkan kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan atau mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli.

Namun demikian, Sri Mulyani juga berpeluang dipertahankan lantaran ia baru saja menarik orang kepercayaannya di Bank Dunia untuk membantunya di Jakarta sejak Oktober 2016. Bisa jadi akan ditempatkan di Kementerian Keuangan, atau di kantor Menko Perekonomian.

Kalau benar itu yang terjadi, Sri Mulyani berpeluang membuka keran utang baru ke Bank Dunia. Di masa Pemerintahan SBY, Sri Mulyani berhasil menarik utang dari Bank Dunia di atas Rp400 triliun. Di Pemerintahan Jokowi kebutuhan utang itu semakin besar, terutama untuk menutupi biaya infrastruktur yang menjadi ambisi Presiden Jokowi.

Namun tidak disebutkan, siapa kandidat yang bakal menggantikan posisi Sri Mulyani jika ia di-reshuffle. Menurut sumber di Kementerian Keuangan, kandidat yang paling kuat adalah Muliaman D. Hadad, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan habis masa tugasnya pada 23 Juli mendatang.

Muliaman diketahui sudah dua kali ditawarkan Presiden Jokowi sebagai Menteri Keuangan, sebelum Sri Mulyani ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Belakangan, Muliaman sudah kembali dipanggil lagi ke Istana Negara untuk tawaran yang sama.

Adapun kandidat lain yang berpeluang menjadi Menteri Keuangan adalah Staf Ahli Menko Kemaritiman Purbaya Yudi Sadewa. Ia sempat mundur dari jabatan Deputi di Kantor Staf Presiden lantaran batal diangkat menjadi Menteri Keuangan pada reshuffle kabinet Jilid 1. Namun ia ditarik lagi oleh Luhut sebagai Staf Ahli.

Orang ketiga yang berpeluang juga menggantikan Sri Mulyani adalah mantan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Saat ini Anggito sedang dalam proses beauty contest untuk menjadi Dirut Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengelola dana haji sedikitnya Rp80 triliun.

Lima penyebab

Pertanyaannya, mengapa Sri Mulyani harus diganti? Padahal niat Presiden Jokowi saat mengangkatnya adalah, bagaimana Sri bisa membangun citra positif terhadap perekonomian Indonesia, sehingga pada akhirnya meningkatkan investasi. Untuk tugas ini mungkin terbilang berhasil, karena Indonesia akhirnya masuk dalam radar investment grade baik oleh Standard & Poors, Mody’s dan Fitch Rating Agency.

Tapi reshuffle itu tampaknya tetap akan menjadi opsi Presiden Jokowi. Ada beberapa alasan mengapa Presiden Jokowi me-reshuffle Sri Mulyani. Pertama, di masa Sri Mulyani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 memasuki fase defisit keseimbangan primer.

Hal ini ditandai dengan sikap pemerintah Jokowi yang tak semata-mata gali lobang tutup lubang, tetapi memang menggali lubang utang baru yang lebih besar sebab sebagian utang baru itu digunakan untuk membayar bunga utang lama.

“Jadi APBN kita sudah memasuki fase defisit keseimbangan primer, pinjam utang baru untuk melunasi sebagian bunga utang lama. Bukan sekadar untuk membayar utang lama yang jatuh tempo, tapi membayar bunga utang lama juga,” kata mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier.

Kedua, menurut mantan Dirjen Pajak di zaman Soeharto itu, Sri Mulyani gagal dalam memenuhi target penerimaan pajak, kendati target itu sudah diturunkan. Kegagalan merealisasikan penerimaan pajak berkali-kali bukan saja mengurangi kredibilitas keuangan negara, tetapi juga menambah utang negara untuk menutup defisit APBN yang membesar. Tambahan utang itu bukan untuk pengerjaan proyek baru.

Ketiga, Fuad menyatakan meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih di bawah 30%, tetapi bila dilihat dari kekuatan likuiditas atau rasio terhadap APBN, yaitu kewajiban pembayaran cicilan pokok utang dan bunganya sudah cukup memprihatinkan.

Utang negara yang akan jatuh tempo sampai dengan 2019 sebesar Rp780 triliun.  Total utang pemerintah saat ini sebesar Rp3.672 triliun atau setara dengan US$275 miliar. Utang itu terdiri dari utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp2.944 triliun dan pinjaman multilateral-bilateral sebesar Rp728 triliun.

Keempat, pada 2016 Sri Mulyani gagal menenuhi target penerimaan pajak meskipun sudah dibantu oleh program pengampunan pajak (tax amnesty). Penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp1.285 triliun, atau sebesar 83,54% dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp1.355 triliun. Namun penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13% dibandingkan dengan 2015.

Kegagalan dalam realisasi penerimaan pajak tersebut, disebabkan adanya selisih antara rencana dan realisasi penerimaan pajak (shortfall) pada 2016 sebesar Rp249,9 triliun. Jumlah itu lebih tinggi jika dibandingkan shorfall pajak pada 2015 sebesar Rp233,5 triliun. Tahun 2017 ini kemungkinan besar shortfall pajak bisa di atas Rp300 triliun, menyusul situasi ekonomi yang belum pulih benar.

Kelima, pada awal perencanaan APBN 2017, Sri Mulyani sempat bersitegang dengan Presiden Jokowi soal target pertumbuhan ekonomi. Sri Mulyani sudah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 2017 sebesar 5,1%, namun Presiden Jokowi menginginkan 5,4%.

Alasan Sri, alangkah lebih baik mematok target pertumbuhan yang lebih rendah sehingga ketika realisasinya bisa mencapai 5,4% nama pemerintah tetap harum. Namun kalau mematok target 5,4% namun realisasinya 5,1%, maka kredibilitas pemerintah akan rusak.

Sebaliknya Presiden Jokowi punya alasan mematok pertumbuhan 5,4% sesuai dengan prediksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Bank Indonesia berkisar 5,3% hingga 5,4%.

Itulah latar belakang mengapa Sri Mulyani harus di-reshuffle. Tinggal kita tunggu saja realisasinya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here