Sri Mulyani Gagal Jinakan Defisit Transaksi Perdagangan

0
364
Menkeu Sri Mulyani gagal menjinakkan defisit neraca perdagangan akibat tingginya nafsu membangun infrastruktur sehingga memaksi impor aneka barang modal, barang konstruksi, termasuk baja dan bahan pangan. Defisit transaksi perdagangan 2018 merupakan yang terburuk dalam 73 tahun terakhir.

Nusantara.news, Jakarta – Agresivitas Pemerintah mengimpor baja, bahan konstruksi dan bahan pangan sepanjang tahun 2018 berujung pada defisit perdagangan terburuk sepanjang sejarah. Itu sebabnya Pemerintah Jokowi perlu mengerem nafsu impor agar defisit neraca perdagangan lebih terkendali.

Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan kinerja ekonomi Pemerintah Jokowi sepanjang Januari-November 2018. Khusus neraca perdagangan, ditandai pertumbuhan nilai impor yang naik hingga 22% dibanding kumulatif Januari-November 2017.

Menurut Menkeu, kenaikan nilai impor sebesar 22% tersebut didorong oleh beberapa hal. Pertama, maraknya pembangunan infrastruktur dan manufaktur. Kedua, impor pangan untuk keperluan stabilitas harga.

“Impor kita meningkat cukup besar. Impor ini terutama terdiri dari barang modal dan bahan baku yang terkait kegiatan di bidang infrastruktur, maupun manufaktur. Impor produk pangan dalam rangka stabilisasi harga untuk event seperti bulan Ramadan dan Lebaran,” kata Menkeu di kantornya beberapa waktu lalu.

Selain itu, tingginya konsumsi BBM sementara produksi dalam negeri kian minim menuntut pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM nasional lewat impor. Meskipun tiga bulan terakhir menurun sejalan dengan implementasi B20 dan harga minyak yang turun.

Ketiga, Sri Mulyani juga berpendapat naiknya defisit perdagangan pada periode Januari-November 2018 juga dipengaruhi oleh dampak dari perang dagang antara Amerika dan China.

“Karena political judgment atau pun karena adanya trade war dengan AS kita juga harus melihat berbagai komoditas yang pasarnya sensitif terhadap isu-isu non-ekonomi jadi penghambat dari ekspor kita,” kata Sri.

Keempat, impor BBM naik signifikan karena harga minyak dunia sempat menyentuh level tertingginya di US$80 per barel dari bulan April hingga pertengahan November 2018. Harga tersebut dinilai tertinggi sejak harga minyak dunia mulai terpukul pada tahun 2014. Harga minyak dunia seperti Brent di 2018 mulai turun hingga berada di kisaran US$55 per barel. Impor migas tercatat naik 28,87% year-on-year (yoy).

Seiring harga minyak tahun 2018 sempat sentuh US$80 per barel tertinggi sejak 2014. Defisit migas juga disebabkan produksi minyak dalam negeri selalu meleset dari target lifting.

Kelima, laju impor baja untuk kebutuhan konstruksi dan infrastruktur juga ikut mendorong pelebaran defisit. Impor baja didorong oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 22/2018 tentang Ketentuan Impor Besi dan Baja. Akibat Permendag 22, impor besi dan baja melonjak tajam sebesar 27,81% pada periode Januari-November 2018 menjadi US$9,13 miliar.

Pada bagian lain, minyak kelapa sawit (crude palm oil–CPO) yang merupakan ekspor unggulan Indonesia terpukul sepanjang 2018. Selain proteksi dari pasar AS, Eropa, dan India, produk CPO Indonesia mengalami dampak penurunan harga. Proteksi dan penurunan harga memicu nilai ekspor sawit (nonmigas) menurun sekitar 10,82%.

Dari peningkatan nilai impor sebesar 22%, tercatat total impor pada 2018 ada sebesar US$173,3 miliar. Akibatnya, neraca pembayaran juga ikut berdampak mengalami defisit hingga US$7,5 miliar dan defisit migas sebesar US$12.1 miliar.

Walaupun demikian, Menkeu juga menyoroti pertumbuhan untuk kegiatan ekspor sepanjang Januari-November 2018 sebesar 7,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2017. Pertumbuhan itu membuat nilai ekspor sampai dengan November 2018 tercatat US$165,8 miliar.

“Nilai ekspor-impor mencapai US$165 miliar dan US$173,3 miliar atau dalam hal ini ekspor tumbuh 7,7% dan impor 22,2%. Ini menyebabkan neraca perdagangan mengalami defisit US$7,5 miliar dan defisit migas US$12,1 miliar,” demikian keluh Menkeu.

Defisit neraca perdagangan RI sepanjang 2018 adalah yang terburuk sejak Indonesia merdeka (Sumber: BPS, Bappenas, Kemendag, BI).

Tentu saja kinerja defisit perdagangan sepanjang 2018, menurut Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri merupakan yang terburuk sejak Indonesia merdeka.

“Sejak merdeka, defisit perdagangan hanya 7 kali. Tahun 2018 defisit perdagangan terburuk sepanjang sejarah,” ungkapnya kepada media beberapa hari lalu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), menunjukkan neraca perdagangan dari periode 1945-2018 tersebut menunjukkan dinamika.

Sedikitnya Indonesia mengalami 6 kali defisit selama 73 tahun terakhir. Defisit perdagangan terjadi pada tahun 1945, 1975, 2012, 2013, 2014, dan 2018. Defisit perdagangan pada 2018 merupakan yang paling parah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution berpendapat hal tersebut tak seharusnya dibesar-besarkan. Masyarakat juga perlu melihat dari sisi defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) di tahun lalu yang diprediksi masih lebih baik dibandingkan 2014. Neraca perdagangan merupakan salah satu komponen perhitungan CAD.

“Memang sudah keluar (datanya)? Coba lihat tahun 2015, 2014. (Tahun) 2014 kamu tahu berapa defisit transaksi berjalan? Jangan digede-gedein,” ujar Darmin.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menyebut defisit perdagangan di 2018 lebih banyak dipengaruhi oleh tingginya impor barang modal. Enggar menilai impor barang modal seperti mesin dan peralatan listrik tak perlu dikhawatirkan karena hal tersebut digunakan untuk hal produktif.

“Kita sebenarnya defisit atau meningkatnya impor akibat barang modal. Itu positif, harus disikapi positif jangan hanya melihat ekspor dikurangi impornya saja, tetapi juga dilihat investasi yang kemudian baru dinikmati nanti dalam beberapa tahun ke depan. Ini yang kita sikapi,” ungkap Enggar.

Merujuk data BPS, impor barang modal seperti mesin dan peralatan listrik memang naik 22,02% yakni dari US$7,14 miliar pada periode Januari-November 2017 menjadi US$9,13 miliar pada periode sama di 2018.

Hikmah paling dalam dari melebarnya defisit transaksi perdagangan adalah kurangnya pemerintah melakukan pengendalian diri untuk mengejar kinerja impor. Padahal yang harusnya digenjot adalah kinerja ekspor. Hal ini terjadi karena nafsu membangun infrastruktur yang kurang menengok kemampuan fiskal. Akhirnya Pemerintah Jokowi terperangkap dalam praktik lebih besar pasak daripada tiang.

Semua bermula dari lebih besar nafsu dari kemampuan. Semoga kabinet mendatang lebih arif mengatur irama antara keinginan menggenjot infrastruktur dengan kapasitas fiskal di satu sisi, juga mengukur kredibilitas yang mampu mengundang investasi sesuai keinginan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here