Sri Mulyani Perlu Klarifikasi Dugaan Skandal Samurai Bonds

0
65
Penerbitan Samurai Bonds mengundang pertanyaan besar, karena menawarkan dengan bunga lebih tinggi jika dibandingkan dengan standar yang ada.

Nusantara.news, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sedang dalam sorotan. Kali ini soal sepak terjangnya pada penerbitan Samurai Bonds, obligasi pemerintah berdenominasi yen Jepang, yang dijual di atas yield normal.

Kebijakan ini ditengarai menguntungkan korporasi dan pihak lain, pada saat yang sama merugikan APBN hingga Rp663,4 miliar. Benarkah?

Ihwal dugaaan permainan Samurai Bonds ini diungkap oleh Gede Sandra, seorang aktivis dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat. Gede menulis artikel Skandal Samurai Bonds, Menkeu Sri Mulyani Diduga Merugikan Negara Rp663,4 miliar. Tentu saja jumlah yang fantastis. Lantas bagaimana modus itu bisa dilakukan?

Saking viralnya tulisan Gede Sandra, ekonom senior Rizal Ramli ikut memposting artikel tersebut ke dalam twitternya. Ini menandakan bahwa skandal ini mendapat perhatian yang luas, hanya saja sampai detik ini belum ada klarifikasi dari Kementerian Keuangan soal apa yang terjadi sesungguhnya.

Dari skandal Samurai Bonds ini, patut diduga telah terjadi perbuatan memperkaya korporasi asing yang secara bersamaan merugikan keuangan negara. Atau bisa juga diduga merugikan perekonomian negara.

Secara kasat mata, perbuatan semacam ini memang sulit dideteksi karena kerumitannya, seperti lazimnya kejahatan kerah putih. Tapi dengan pengetahuan dan komparasi yang ada, patut diduga kerugian negara itu bisa dikalkulasi.

Adapun modus skandal Samurai Bonds yang diungkap Gede adalah terkait penerbitan Samurai Bonds pada 8 Juni 2017 dan 31 Mei 2018. Samurai Bonds tersebut dengan menetapkan tingkat kupon (current yield) atau bunga dari surat utang (bond) yang terlalu tinggi bila dibandingkan dengan negara tetangga yang memiliki peringkat utang (credit rating) yang sama dengan Indonesia, seperti Filipina.

Filipina sangat ideal untuk dijadikan pembanding atau benchmark dalam kasus ini. Credit rating Indonesia dengan Filipina nyaris identik, berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan Moody’s Credit Rating dan Fitch Rating, kedua negara memiliki peringkat Baa2 dan BBB. Hanya Standard & Poor’s yang memberikan peringkat Filipina BBB (stable) sedikit lebih baik dari Indonesia BBB- (stable).

Dalam indikator inflasi, Indonesia (2,8%) sedikit lebih baik dari Filipina (3%). Suku bunga masing-masing negara Filipina dan Indonesia tidak diperhitungkan, yang diperhitungkan adalah suku bunga Bank of Japan (BOJ) yang saat ini di level -0,1% dengan surat utang dalam mata uang yen. Yang terpenting, Filipina juga belum lama menerbitkan surat utang yang menjadi kasus yang menjadi sorotan.

Kasus itu adalah penerbitan surat utang negara dalam denominasi (mata uang) yen, biasa disebut Samurai Bonds. Samurai Bonds dipilih karena rencananya pada 22 Mei 2019 Pemerintah Indonesia akan kembali menerbitkan surat utang untuk menarik dana sebesar 177 miliar yen (ekuivalen dengan Rp23,3 triliun). Para investor surat utang ini berasal dari korporasi perbankan, asuransi, manajemen aset, dan investor pribadi di Jepang.

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani telah dua kali menerbitkan surat utang serupa, pada 31 Mei 2018 dan 8 Juni 2017, dengan jumlah masing-masing sama sebesar 100 miliar yen (Rp13,2 triliun).

Kalau mau mengacu pada Filipina yang telah menerbitkan surat utang Samurai Bonds pada 9 Agustus 2018 dengan nilai sebesar 154,2 miliar yen, yang terbagi menjadi:

1. 107 miliar yen memiliki tenor 3 tahun dengan kupon 0,38%

2. 65,2 miliar yen memiliki tenor 5 tahun dengan kupon 0,54%.

3. 40 miliar yen memiliki tenor 10 tahun dengan kupom 0.99%.


Sedangkan rencana Samurai Bonds yang akan diterbitkan Indonesia pada 22 Mei 2019 sebesar 177 miliar yen, terbagi menjadi:


1. 75,7 miliar yen memiliki tenor 3 tahun dengan kupon 0,54%

2. 80,2 miliar yen memiliki tenor 5 tahun dengan kupon 0,83%.

3. 7,6 miliar yen memiliki tenor 10 tahun dengan kupon 1,17%.

4. 4,5 miliar yen memiliki tenor 7 tahun dengan kupon 0,96%. 5. 5 miliar yen memiliki tenor 20 tahun dengan kupon 1,79%

 

Perhatikan baik-baik. Bandingkan Samurai Bonds milik Filipina dan Indonesia pada tenor yang sama (3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun), tampak tingkat kupon yang diberikan Indonesia lebih tinggi 0,16% hingga 0,29% dari tingkat kupon yang diberikan Filipina.

Memang sekilas, selisih bunga dengan nilai sekian tampak sangat kecil. Tapi setelah disimulasikan dengan rumus bunga majemuk, pada kondisi yang ada diselisihkan dengan kondisi yang seharusnya (kupon lebih rendah 0,2%-0,3%), ternyata nilai kelebihan bayar utang plus bunganya lumayan besar.

Bila Indonesia (BI) dapat memasang tingkat kupon sama dengan Filipina saja, maka dari rencana penerbitan Samurai Bonds tanggal 22 Mei nanti seharusnya Indonesia dapat menyelamatkan uang rakyat sebesar 1,5 miliar yen (Rp271,1 miliar).

Dengan menggunakan simulasi yang sama, untuk Samurai Bonds yang telah terbit pada 8 Juni 2017 dan 31 Mei 2018, masing-masing seharusnya Indonesia dapat menyelamatkan uang rakyat sebesar 1,43 miliar yen (Rp 189,1 miliar) dan 1,53 miliar yen (Rp202,9 miliar) dari kelebihan pembayaran bunga.

Bila ditotal, dua Samurai Bonds yang telah terbit dan satu Samurai Bonds yang akan terbit, total uang rakyat Indonesia yang seharusnya dapat diselamatkan adalah (dalam rupiah) Rp663,4 miliar.

Namun, karena semuanya sudah terlanjur, tidak dapat diselamatkan lagi, maka Rp663,4 miliar tersebut (sebagian sudah dan sebagiannya akan) memperkaya korporasi-korporasi dan para investor di Jepang dan di sisi lain menjadi kerugian negara.

Perlu diketahui, dari keseluruhan surat utang pemerintah (yang disebut surat berharga negara–SBN), porsi surat utang berdenominasi yen hanyalah bagian kecil saja. Total surat utang yen (belum memasukkan yang akan terbit 22 Mei 2019) adalah sebesar Rp70,09 triliun dari total surat utang pemerintah (yang dapat diperdagangkan–tradable) Rp3.513 triliun, atau hanya 1,9% saja.

Sederhananya, bila dari minoritas kecil surat utang yang hanya 1,9% dari nilai saja kita sudah temukan Rp663,4 miliar, bagaimana dengan sisanya yang mayoritas? Artinya, masih sangat besar kemungkinan terjadinya juga kelebihan pembayaran bunga/kupon pada surat-surat utang berjenis lain.

Kembali lagi, mengapa saya yakin sekali bahwa tingkat kupon Samurai Bonds di era Menkeu Sri Mulyani ini ketinggian?

Ternyata di masa lalu, sekitar 7 tahun lalu di masa Menkeu Agus Martowardoyo, Indonesia pernah juga menerbitkan surat utang dalam yen dengan kupon yang lebih rendah dalam tenor yang sama. Masih tercatat di data Outstanding SBN (17 Mei 2019), pada 22 November 2012, Menkeu Agus Martowardoyo menerbitkan surat utang sebesar 60 miliar yen dengan tenor 10 tahun dan tingkat kupon 1,13%. Bandingkan dengan Samurai Bonds tenor 10 tahun saat ini yang tingkat kuponnya 1,17%, lebih tinggi.

Padahal di tahun 2012 suku bunga Bank of Japan masih positif 0,1% (tidak seperti saat ini yang minus 0,1%) dan credit rating Indonesia dari lembaga-lembaga pemeringkat tidak sebagus saat ini.

Pada tahun 2012 juga, rating untuk Indonesia dari Standard & Poors hanya BB+ (positif), Fitch BBB- (stable), dan Moody Baa3 (stable). Tingkat inflasi tahun 2012 yang sebesar 4,3% juga lebih tinggi dari saat ini. Suku bunga BI (bila ada yang memaksa untuk dibandingkan) tahun 2012 dan saat ini sama-sama 6%.

Dalam kondisi yang relatif lebih buruk di tahun 2012 , Menkeu Agus Martowardoyo sanggup menetapkan tingkat kupon yang lebih rendah dari yang ditetapkan Menkeu Sri Mulyani di tahun 2019. Pelajarannya: Menkeu Agus Martowardoyo lebih pelit kepada investor asing, Menkeu Sri Mulyani sebaliknya, terlalu royal kepada asing (tapi pelit kepada rakyat sendiri, terbukti dari berbagai kebijakan austerity/pengetatan yang dilancarkannya sejak Kabinet).

Tapi ini bukan perkara siapa yang royal dan siapa yang pelit kepada siapa. Saya memandangnya sebagai perkara korupsi kebijakan, terutama setelah seorang pakar hukum mengingatkan saya akan keberadaan pasal di bawah:

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar. 

Mestinya Menkeu Sri Mulyani memberi penjelasan mengenai hal ini, sebagai bentuk keterbukaan informasi sangat diperlukan. Betul Kementerian Keuangan punya kewenangan menerbitkan Samurai  Bonds, betul rakyat juga punya kewenangan keterbukaan informasi. Karena toh yang akan menanggung bebannya adalah rakyat Indonesia.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here