Sri Mulyani, Tumpukan Utang, dan Kegenitan Hoax

0
452
Menkeu Sri Mulyani Indrawati geram dengan para pengritik soal kebijakan utang pemerintah. Sri menyebutnya sebagai provokator, penghasut, dan penyebar hoax.

Nusantara.news, Jakarta – Beberapa waktu lalu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyindir sangat upaya provokasi pihak tertentu terkait tingginya nominal utang Indonesia. Padahal utang tersebut menurut Menkeu masih dalam batas-batas aman dan terkontrol, sementara banyak pihak menganggap sudah masuk taraf berbahaya.

Menurut Menkeu, pihak-pihak yang mencoba memprovokasi masyarakat dengan isu naiknya utang Indonesia di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo tidak melihat konteks ekonomi secara utuh. Bahkan Sri menyetarakan para provokator itu sebagai penyebar hoax utang.

Pengelolaan keuangan negara, menurut Menkeu, selalu dengan prinsip Undang-Undang, mampu menjadi instrumen menyejahterakan rakyat. APBN itu instrumen, bukan tujuan, utang itu adalah instrumen, alat. Kalau sekarang ada yang mengatakan utang meningkat secara nominal disebutkan mendekati Rp4.000 triliun (kini sudah Rp4.950 triliun), Indonesia sudah akan runtuh.

“Padahal kalau bandingkan utang, secara nominal tertinggi seperti Jepang dan Amerika,” kata Sri.

Undang-Undang kita jelas, menurut Sri, kita tidak boleh utang lebih dari 60% dari produk domestik bruto (PDB). “Bagi mereka yang mau memprovokasi, buat hoax, menghasut, hanya melihat nominal utangnya, tak melihat seluruh ekonominya, tak melihat APBN-nya, tak melihat konteks ekonomi,” imbuh Sri Mulyani, dalam acara Dialog Nasional 8 bertema Indonesia Maju, di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Minggu (11/3).

Sri menyatakan masyarakat jika ingin mengukur kondisi ekonomi Indonesia harus melihat seluruh tolok ukurnya. Di antaranya rasio utang terhadap PDB dan ratio utang terhadap kemampuan bayar. Serta pertumbuhan ekonomi, turunnya gini ratio, dan pembangunan infrastruktur.

“Tapi itu tak disebut oleh pembuat (provokasi), mereka sengaja, menyebut angkanya saja untuk menakut-takuti. Sebetulnya mereka tahu tentang APBN,” sebutnya.

Dalam Dialog Nasional ini juga menghadirkan pembicara Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Imam Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, diikuti oleh mahasiswa dari berbagai kampus, dan Forkompimda DIY.

Kritik kontrol publik

Sampai di sini Menkeu memang tidak bisa membedakan antara kritik dan provokasi, antara hoax dan hasutan. Sri memandang semua rakyat Indonesia adalah bawahannya, sehingga jalan pikirnya harus mengikuti jalan pikiran sang Menkeu. Jika yang tak sejalan dengan jalan pikirnya, maka disetarakan dengan provokasi, hoax dan hasutan. Di sinilah kelemahan cara pandang Sri Mulyani.

Padahal pesan yang disampaikan para pengritik itu lebih kepada mewanti-wanti agar jangan sampai Menkeu kebablasan memerangkap APBN dengan utang. Saat ini saja prioritas terbesar APBN adalah membayar utang, jadi pantas kalau kebijakan Menkeu memperbesar utang mendapat kritik dan perhatian lebih dari stakeholder bangsa ini.

Satu hal yang juga perlu dikritisi terhadap Menkeu Sri adalah, yang memahami secara komprehensif soal utang tak hanya dirinya, tapi juga stakeholder bangsa ini memahami benar seluk-beluk, bahkan potret yang lebih luas soal utang. Dan semua analisis itu ada basis berpikir dan data rujukannya.

Sebagai contoh Nugroho Prasetyo, seorang netizer menulis utang dengan tema ‘Debt Trapt’ atau ‘Jebakan Utang’, analisisnya faktual dan memberi warning soal bahaya utang China.

Nugroho mengutip buku ‘China’s Private Army: Protecting the New Silk Road’ karya Alessandro Arduino (15 Desember 2016). Disebutkan dengan jelas, bahwa instrumen yang dipergunakan RRC dalam penaklukan sebuah wilayah adalah debt trapt.  Indonesia sudah masuk jebakan debt trapt. Artinya, Indonesia sudah terjebak skema neo-kolonialisme yang dijalankan RRC tersebut. Penjajahan lewat perangkap utang.

Menurut Llyota dan Llyod, threats atau ancaman dapat terjadi jika ada intention (niat) yang didukung oleh circumstances (situasi dan kondisi yang mendukung), serta diperkuat dengan capability (kemampuan) dan vehicle (prasarana) untuk mewujudkan sebuah serangan.

Rumusnya, menurut Nugroho T = I + C + C + V. Sesuai ‘dalil ancaman’ tersebut, ICCV (intention, circumstance, capabilitas, vehicle) debt trapt-nya RRC terbukti telak. RRC adalah ancaman serius bagi Indonesia, bukan sahabat sejati.

Bahkan, secara tersirat, mantan Presiden Soekarno pun pernah mengungkapkan demikian. Hanya orang-orang yang kehilangan rasa hayat sejarah yang berani menyatakan Khubilai Khan adalah kawan seiring Raden Wijaya. Orang-orang semacam itu biasanya tuna sejarah.

Hari ini, kita butuh ‘suksesor Kertanegara’ dan ‘Raden Wijaya’, yang dengan gagah berani menghadang pengaruh Dinasti Yuan yang kala itu melumuri hampir seluruh daratan Asia. Persis pengaruh pemerintah RRC saat ini yang menyerbu negara-negara di Asia dan Afrika dengan serangan asimetri (proxy war) yang sangat taktis dan sulit dielakkan.

“Hanya dengan hati singa, kita bisa menghadapi RRC,” jelas Nugroho.

Sementara netizen lainnya, Tarli Nugroho, berpendapat bahwa kritik merupakan bentuk kontrol publik terhadap kekuasaan. Jadi, sangat tidak elok jika Menkeu sampai membuat framing seolah kritik yang berkembang terkait utang pemerintah adalah sebentuk provokasi, atau bahkan hoax. Apalagi, kritik itu disebutnya disampaikan oleh orang yang mengerti anggaran.

Selama tiga tahun era Pemerintahan Jokowi, perekonomian kita memang hanya bisa tumbuh di limit kurang lebih 5%. Namun, pada saat bersamaan, pertumbuhan utangnya mencapai 13% hingga 14% per tahun. Itu statistik yang sangat mencolok. Sehingga, jika ada yang mengkritik pemerintahan sekarang ini terlalu agresif dalam berutang, penilaian itu sama sekali tidak keliru.

Apalagi, jika kita lihat angka, selama tiga tahun pemerintahan Jokowi, hingga akhir Januari 2018 kemarin, utang kita telah bertambah sebesar Rp1.354 triliun. Sementara, sebagai pembanding kasar, selama dua periode pemerintahan SBY, artinya selama sepuluh tahun berkuasa, ia hanya menambah utang sebesar Rp1.400 triliun.

Apologi Sri Mulyani agar kita jangan hanya melihat nominal utang, tapi juga membandingkannya dengan PDB kita yang kini telah menembus angka US$1 triliun, sayang sekali menurut Tarli bukanlah cara berkelit yang cerdik. Apalagi saat ia membandingkan rasio utang terhadap PDB hari ini yang masih lebih kecil jika dibanding dengan rasio utang terhadap PDB pada tahun 2004 yang mencapai 57%.

Pembandingan semacam itu justru menjadi blunder, karena bagi mereka yang melek data, persis di situ capaian positif pemerintahan SBY yang berhasil menurunkan rasio utang secara kasat mata jadi melorot lagi di zaman Jokowi.

Selama dua periode pemerintahan SBY, ia berhasil menurunkan rasio utang terhadap PDB dari angka 57% menjadi tinggal 24% saja pada 2014. Sayangnya, rasio itu kembali naik sejak Jokowi berkuasa. Tahun 2017, rasionya bahkan telah berada di angka 34,82%.

Menkeu juga sering berdalih jika rasio utang kita terhadap PDB masih lebih kecil jika dibandingkan dengan Malaysia yang mencapai 56,22%, Amerika Serikat yang mencapai 107%, ataupun Jepang yang bahkan mencapai 239,27%. Pembandingan semacam itu sebenarnya menyesatkan, karena tidak memperhatikan kemampuan bayar yang berbeda-beda dari negara-negara tadi.

Sebab, jangan lupa, setiap negara memang berbeda kasusnya dalam soal rasio utang ini. Apalagi, belajar dari krisis utang Eropa, rasio utang sebenarnya bukan merupakan indikator yang pas untuk mengukur kemampuan perekonomian sebuah negara. Belgia dan Italia, misalnya, rasio utangnya terhadap PDB di atas 100%, namun mereka tidak menjadi pasien IMF. Sebaliknya, Irlandia dan Spanyol yang rasio utangnya 40% terhadap PDB, keduanya malah jadi pasien IMF.

Di Asean, rasio utang Thailand memang tinggi dari Indonesia, tetapi di sisi lain rasio pajak mereka juga jauh lebih tinggi jika dibandingkan Indonesia. Sehingga, kemampuan bayar mereka terhadap utang menjadi lebih tinggi dari kita.

Begitu juga dengan Jepang. Meski rasio utang mereka sangat tinggi, namun rasio tersebut sangat aman karena lebih dari 90% utang tersebut berasal dari dalam negeri. Apalagi, sebagian besar surat utang pemerintah dipegang oleh Bank Sentral Jepang sendiri.

Jadi, kalau ingin melakukan pembandingan rasio utang, jangan bandingkan rasio utang kita saat ini dengan Malaysia, Amerika, atau Jepang, karena tidak apple to apple, tapi bandingkanlah rasio utang kita hari ini dengan rasio periode sebelumnya.

Di tengah depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, yang tentu akan segera berdampak terhadap jumlah utang, jumlah bunga, dan jumlah cicilan utang yang semuanya harus kita bayar menggunakan dolar, menganggap kecil masalah utang bukanlah bentuk penyikapan yang sehat.

“Saya kira Bu Menteri juga sangat menyadari hal itu. Beliau mungkin hanya belum bisa menerima kenyataan kenapa tantangan berat ini harus ia hadapi persis sesudah orang-orang dari mancanegara menganugerahinya gelar Menteri Keuangan terbaik sedunia,” kata Tarli.

Jika sudah begini sekarang menjadi terang benderang mana itu kritik, mana itu provokasi, mana itu hasutan, dan jangan-jangan tuduhan hoax itu hanyalah kegenitan Sri Mulyani saja. Beban berat memikul anggaran yang dipaksakan demi pembangunan infrastruktur itu pada akhirnya akan menjelaskan pada akhirnya.

Bahwa kita makin mempertegas manajemen keuangan negara ‘lebih besar pasak daripada tiang’. Dan kekurangannya diganjal dengan utang. Di sinilah tantangan kreativitas Sri Mulyani akan diuji, karena financial engineering untuk menutupi kekurangan APBN sangat banyak dan kompleks. Tapi, lagi-lagi, sejak 2004, Sri Mulyani hanya menyuguhkan utang, utang, dan utang.

Sekarang jelas sudah beda antara Sri Mulyani, utang, kritik, dan kegenitan hoax itu.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here