Syarwan Hamid Beberkan Siklus 30 Tahun Bangkitnya PKI dan Invasi Cina

0
590
Mantan Mendagri yang juga Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid saat menjadi saksi ahli terdakwa Ustadz Alfian Tanjung di Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno, Surabaya, Rabu (8/11/2017).

Nusantara.news, Surabaya – Paham komunis masih ada di Indonesia. Dalam siklus 30 tahun, biasanya tumbuh fase baru. Sekarang ini yang lagi tren paham komunis Cina. Orang-orang banyak mengecam pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang terlalu kalem menghadapi invasi Cina di Tanah Air. Sayangnya pemerintah tidak punya kredibilitas. Tidak punya keberpihakan.

Hal itu disampaikan Letjen TNI (Purn) Syarwan Hamid saat menjadi saksi ahli terdakwa Ustadz Alfian Tanjung di Pengadilan Negeri Surabaya, Jalan Arjuno, Surabaya, Rabu (8/11/2017).

Syarwan dihadirkan dalam kapasitasnya sebagai ahli di bidang perpolitikan dan keamanan dalam negeri serta mengusai peta pergerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan bahaya komunisme di Indonesia.

Menurut Syarwan, Ketetapan Majelis Permusyawarahan Rakyat Sementara (Tap MPRS) No. XXV/1966, sudah jelas menyatakan PKI bubar. Termasuk Marxisme-Leninisme (komunisme internasional/ komintern) sebagai ideologi PKI, dinyatakan sebagai paham terlarang di Indonesia.

Setelah era reformasi pun, Tap MPRS itu tetap dinyatakan berlaku lewat Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang berbunyi: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan paham atau ajaran Komunis/ Marxisme-Leninisme, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan, seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Baca juga: Target Utama Kader PKI, Umat Islam dan Pencabutan TAP MPRS

Namun Syarwan menyebut PKI sebenarnya bukan bubar layaknya perusahaan yang bangkrut dan tutup. “PKI-nya memang bubar, tapi tidak ideologinya. Sampai sekarang ideologinya masih ada dan diturunkan secara turun temurun ke keturunan eks PKI. Mereka muncul berdasarkan siklus 30 tahunan. Di sini pemerintah anti klimaks dalam mengambil kebijakan mempertahankan Tap MPRS,” ujar Syarwan.

Ditambahkan Syarwan, saat ini PKI tidak serius untuk menjalin rekonsiliasi. Dalam proses perdamaian, sebut mantan Mendagri era Presiden BJ Habibie ini, tidak perlu lagi mengungkit-ungkit peristiwa kelam masa lalu.

“Kalau mau rekonsiliasi, ya jangan ungkit-ungkit masa lalu. Kok ini malah sebaliknya. Rekonsiliasi yang diminta mereka mencurigakan. Eks keturunan PKI malah bersuara lantang meminta negara meminta maaf. Ya tidak bisa begitu. Sekali diungkit yang lain pasti diungkit,” terang mantan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) ABRI ini.

Untuk menggugah dan memperkuat kesadaran, ungkap Syarwan, caranya bukan mengungkit-ungkit masa lalu dan mencari pembenaran diri. Yang namanya rekonsiliasi itu semangat membangun kebersamaan. Toleransi boleh asal beda pendapat dan bersikap dengan tulus, bukan membiarkan yang salah menjadi benar. Kalau rekonsiliasi yang benar tidak perlu setiap tahun meluruskan sejarah.

“Memang tidak mudah rekonsiliasi jika satu pihak terus mengungkitnya. Namun dengan begitu kita jadi mudah mengenali mereka yang masih menganut paham komunis. Karena itu upaya bersama menegakkan bahaya komunis, tidak bisa diserahkan pada satu institusi saja. Praktik komunis harus dilawan,” imbuhnya.

Sejak era reformasi, pemerintah selalu acuh dalam menangani perkara laten kebangkitan PKI. Padahal itu jelas-jelas nyata. Adanya keturunan PKI masuk partai dan menjadi anggota DPR RI, kemudian gembor-gembor bilang “Aku Bangga Jadi Anak PKI”, itu saja sudah salah. Dalam hal ini, negara melakukan pembiaran terhadap penyebaran idelogi komunis.

“Itu jelas mau bangkit, kok dibiarkan. Semua anak keturunan PKI boleh saja masuk partai dan bergabung dengan organisasi. Mereka boleh pergi kemana saja. Namun harus dalam pembinaan.

Adalah kewenangan partai atau organisasi yang menaungi untuk membina mereka, bukan malah dibiarkan meneruskan ideologi bapaknya,” pesan Syarwan.

Selain itu masyarakat juga dengan mudahnya memakai atribut-atribut komunis di tempat umum, dan tidak mendapatkan hukuman. Ini menandakan bahwa sistem keamanan di negeri ini sangat lemah.

“Sistem keamanan kita sudah salah. Distribusi kewenangan amburadul. TNI menjadi mandul. Polri sama saja. Kita jadi murahan. Kita dianggap tidak punya hukum. Dengan melakukan pembiaran munculnya gambar-gambar Palu Arit, ini melahirkan kekuatan baru bagi PKI. Kalau ada kejadian seperti ini, ya jangan tanya lagi. Semua jelas disebutkan dalam Tap MPRS, bahwa PKI haram. Aparat penegak hukum harus bertindak,” tutur pria yang pernah aktif dalam gerakan Pelajar Islam Indonesia (PII) sebelum masuk akademi militer.

Baca juga: Palu Arit Bertebaran di Jatim, Pertanda Kebangkitan PKI?

Beberapa tahun lalu sempat digelar simposium yang didukung antara lain oleh korban-korban kekerasan aparat dan ormas terkait peristiwa 1965. Purnawirawan Jendral TNI bintang tiga itu mengingatkan, bahwa PKI pernah memberontak pada tahun 1948, setelahnya para pendukung PKI menarik diri. Mereka kemudian kembali berulang pada Oktober tahun 1965, dengan pemberontakan yang dikenal dengan istilah G 30 S PKI. Dan sekarang, siklus 30 tahunan itu sudah berjalan. “Mereka sembunyi, sambil tunggu kesempatan, tunggu komando,” katanya.

Syarwan menyebut, penumpasan PKI oleh pemerintah dan sejumlah elemen masyarakat tahun 1965, tidak membuat para pendukung ajaran komunisme hilang. Ia mengungkapkan gerakan yang dilakukan PKI sangat nyata dan ilmiah. Maka, sarannya, harus ada penilaian kembali terkait struktur keamanan yang ada di Indonesia.

Dulu, sambung Syarwan, tidak ada satu pun masalah keamanan yang tidak bisa diselesaikan. “Apakah teror atau gerombolan bersenjata. Tapi sekarang, jangankan memproses, orang bilang bangga jadi anak PKI saja dibiarkan,” imbuhnya.

Karena itu Syarwan Hamid mempertanyakan keberpihakan Presiden Jokowi. Menurut dia, Presiden merespons isu bangkitnya PKI secara santai. Bagi dia, sikap seperti itu seolah-olah tidak membahayakan.

Baca juga: Jangan Bilang PKI Tidak Bersalah, Semua Pesantren itu Musuhnya

Padahal yang namanya komponen keamanan dan masyarakat harus bersatu padu dalam upaya menjaga keamanan. Semua orang memiliki bertanggungjawab untuk mengawasi, mengingatkan, menjaga agar ajaran komunisme tidak berkembang di Indonesia. “Hanya itu cara menjaga Tap MPRS agar tidak diberangus. Sebab ini masalah sistem. Tanda-tanda PKI bangkit itu sudah nyata. Mereka awalnya menggelar kegiatan seminar, kumpul-kumpul, arisan, reuni antar keturunan, ujung-ujungnya ingin meluruskan sejarah dalam format dan bingkai TNI salah. Generasi bangsa bisa ditipu, bahkan diajak mengakui kesalahan negara,” tandasnya.

PKI Bangkrut, Cina Komunis Masuk

Gerakan komunis di Indonesia sudah bangkit. Kalau PKI-ya memang sudah bangkrut. Tapi komunis Cina masih berkembang dan semakin kuat. Semua keturunan eks PKI kini berafiliasi dengan Cina komunis, yang mulai mencengkram Indonesia.

Cina memang menjadi basis dukungan mereka. Sebab, mereka berangkat dari ideologi yang sama. “PKI dan Cina itu sama. Ideologinya tidak beda. Cara kerjanya sistematis. Saat ini mereka mungkin kalah orang, tapi mereka tidak kalah berpikir,” kata Syarwan Hamid.

Pernyataan kader PKI bernama Sudisman sebelum dihukum mati yang berbunyi: “Dia (Sudisman) mengatakan, jika saya mati, sudah tentu bukan berarti PKI ikut mati bersama dengan kematian saya. Tidak, sama sekali tidak. Walaupun PKI sekarang sudah rusak berkeping-keping, saya tetap yakin ini hanya bersifat sementara. Dan dalam peran sejarah nanti, PKI akan tumbuh kembali, sebab PKI adalah anak zaman yang dilahirkan oleh zaman.”

Pernyataan masa lalu Sudisman ini menjadi kenyataan. Siklus 30 tahunan itu telah bangkit dan masuk ke berbagai eleman masyarakat. Bahkan kelompok komunis sudah muncul dengan AD/ART PKI.

“Itu jelas ada yang menyokong. Yang namanya komunis itu selalu berkaitan dengan Cina. Sebab mengalir dari pengalaman sejarah, komunis Cina tetap menjadi bagian dari sejarah. Brutal. Bagi mereka Tuhan itu racun. Komunis tidak punya kawan, adanya lawan. Dia hanya sendiri. Tidak ada moralitas, tidak ada kultur. Saya pernah menginterogasi komunis, mereka bilang ajarannya kini berafiliasi dengan Cina,” sebutnya.

Baca juga: Isu China dan Api Politik dalam Sekam Reklamasi

Syarwan mengakui saat ini ada grand desain dari Cina untuk membangkitkan paham komunisme di Indonesia. Basis dukungannya kian solid. Mereka-mereka ini yang nantinya dibenturkan antara pribumi dan pribumi. Dengan begitu, Cina bisa dengan mudah masuk Indonesia.

“Terbukti sekarang Cina sudah mencengkram kita. Mereka masuk ke Indonesia bukan untuk jalan-jalan. Memangnya Cina bodoh mau investasi uang tapi tidak menguasai tanah,” seru Syarwan.

Baca juga: Politik Etnis Cina pada Orde Baru dan Reformasi

Ditambahkannya, Cina masuk membawa modal sebagai bagian dari umpan. Mereka sudah punya kerangka pijakan. Komunis Cina itu kalau mau kuasai negara, mereka harus kuasai tanah dan air terlebih dahulu. Bikin negara sendiri, barulah merebut pemerintahan.

Nah, yang namanya perang, semua invasi harus dimulai dari pantai. Dan, reklamasi teluk Jakarta salah satu contoh nyata bahwa ancaman ada di depan mata. “Pantai menjadi pijakan mereka untuk menguasai. Lihat saja reklamasi-reklamasi yang ada di Indonesia, isinya Cina semua. Malaysia dan Singapura sudah dicaplok. Kita bakal bernasib seperti mereka Singapura

Ingat, tidak ada Cina yang tulus,” tegas Syarwan.

Ketika Cina komunis sudah menguasai sepanjang pantai, Syarwan mengatakan, posisi mereka tinggal dikomando saja. Syarwan menyebut Luhut Binsar Panjaitan (LBP) tidak tegas sebagai mantan prajurit. Dia tahunya membeo saja. Dia kelihatan gigih mendukung reklamasi, tapi begitu terpojok dia lepas tangan.

Baca juga: Soal Reklamasi, Jokowi Lempar Handuk?

“Menghadapi pemimpin yang lepas tangan seperti ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI. Sementara sikap pemerintah sendiri hanya diam dan bisanya cengengesan. Padahal masalah ini terus berkelanjutan. Ada ulama berdakwah, rakyat bersuara, tidak pernah didengar. Saya pernah bilang kepada Luhut, jangan biarkan Cina masuk Indonesia. Kalau sampai itu terjadi, posisi kita bakal tergantikan,” jelasnya.

Syarwan juga tidak rela Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) jatuh ke tangan Cina. Dia tidak ingin nasib Indonesia seperti Malaysia dan Singapura. “Malaysia jadi milik Cina akibat ketidaktegasan Mahathir Mohamad (Perdana Menteri). Di sana Cina diperlakukan luar biasa istimewanya. Sekarang lihat jadinya seperti ini. Bisa dibayangkan bagaimana nasib bangsa ini ke depan kalau presiden kita tidak tegas,” kritik Syarwan.

Karena itu Syarwan Hamid mempertanyakan keberadaan empat pilar kebangsaan, yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Menurutnya, ada yang salah dari pemahaman ini. Sebab, Pancasila tidak seharusnya masuk dalam empat pilar tersebut. Pancasila justru menjadi dasar atau pondasi dari kebangsaan.

“Ini kok aneh diubah-ubah. Pancasila dari dulu dasar negara. Kalau ada empat pilar, terus  pondasinya mana. Pancasila didegradasi. Orang yang mengubah ini pasti tidak punya akal sehat.

Seandainya terjadi konflik horizontal, potensi konflik sangat tinggi. Yang diuntungkan komunis. Sebab nilai balas dendamnya sangat tinggi. Kalau saya jadi presiden, akan saya panggil semua. Kalau tidak bisa aturan yang jelas mending tidak usah bikin aturan,” urai Syarwan.

Di akhir persidangan, Syarwan Hamid berpesan kepada pemimpin bangsa, supaya tidak menjadikan negeri yang kaya ini sebagai kelinci percobaan. Potensi disintegrasi terkait bahaya laten komunis itu ada. Begitu juga negara wajib mewaspadai masuknya komunis Cina di Indonesia. Pasalnya, kedua hal ini sama-sama membahayakan bagi keutuhan NKRI. Saat ini masyarakat sudah mulai merasakan diskriminasi.

Tidak seperti masa Orde Lama maupun Orde Baru, pada tingkat ini kecemburuan sosial, diskriminasi ras terhadap warga Cina sangat kencang. Suatu saat, ini bisa menjadi kesenjangan ‘yang pendek’ andaikata pemerintah terus mengabaikan Perang saudara tidak bisa dihindari. Sementara di sisi lain, Cina komunis menjadi satu-satunya negara paling diuntungkan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here