Stabilitas Sistem Keuangan dan Risiko Bunga Tinggi

0
348
Empat pejabat yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yakni Ketua OJK Wimboh Santoso, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Gubernur BI Perry Warjiyo dan Ketua LPS Halim Alamsyah menyimpulkan sistem keuangan nasional dalam keadaan normal. Namun pada kenyataannya tingginya bunga mengatakan hal yang berbeda, bahwa risko keuangan Indonesia masih tinggi.

Nusantara.news, Jakarta – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) melaporkan hasil rapat reguler pada triwulan I-2019. Lembaga yang terdiri dari pejabat lintas instansi tersebut menyimpulkan bahwa sistem keuangan di tanah air dalam keadaan normal.

Tentu saja ini kabar yang menggembirakan sekaligus menenangkan buat pasar, paling tidak jika dilihat sisi baiknya. Persoalannya, kenaikan bunga acuan Bank Indonesia, plus penawaran obligasi senilai US$2 miliar dengan bunga 11,625% seolah berbicara lain.

Ini menunjukkan risiko yang meningkat yang tercermin dari bunga obligasi yang ditawarkan. Sebenarnya apa yang terjadi?

Seluruh anggota KSSK yang terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut menggelar rapat di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, kemarin malam pukul 19.30-23.00 WIB.

KSSK memantau sejumlah aspek sistem keuangan di dalam negeri dari mulai perkembangan ekonomi, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan hingga penjaminan simpaan. Kondisi-kondisi tersebut menjadi dasar penilaian kondisi sistem keuangan RI secara keseluruhan saat ini.

“Dari saya, keseluruhan aspek yang dilihat KSSK, menunjukkan sistem keuangan kita dalam kondisi normal dan berjalan baik,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kantornya kemarin malam.

Dalam rapat reguler, kata Sri Mulyani, KSSK telah mempertimbangkan berbagai faktor risiko termasuk dampak pelemahan pertumbuhan ekonomi dunia dan perlambatan ekonomi China dan bagaimana kesiapan sistem keuangan RI menghadapi risiko yang ada.

“Kami meneliti seluruh potensi risiko dari luar negeri, seperti pelemahan pertumbuhan ekonomi global, kita juga melihat kebijakan ekonomi dari Amerika, baik dari The Fed, eksekutifnya maupun perang dagang, serta pelemahan ekonomi Tiongkok,” ungkap dia. 

Dalam rapat reguler KSSK, Menkeu mengungkapkan bahwa empat lembaga yang mengawal sektor keuangan nasional akan terus berkoordinasi demi menjaga stabilitas. “Ini komitmen kita semua menjaga stabilitas keuangan untuk capai pembangunan, kesempatan kerja,” ungkap dia.

Normalnya sistem keuangan terlihat dari kinerja APBN dan sektor jasa keuangan di tahun 2018. Pendapatan pemerintah tembus 102,5% dari target dan belanja negara 99,17% dari pagu. Selanjutnya, tigkat inflasi yang terjaga di level rendah yakni 2,5%, serta defisit APBN 1,76% terhadap PDB atau di bawah target.

Sedangkan di sektor jasa keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, kinerja intermediasi keuangan masih mencatatkan perkembangan positif.

Dapat dilihat dari pertumbuhan kredit 11,7%, kinerja intermediasi perusahaan pembiayaan tumbuh 5,17%. Sementara itu, volatilitas di pasar modal pada kuartal IV-2018 sudah mereda, dan terpantau investor non-residen mencatatkan netbuy di pasar saham dan SBN masing-masing sebesar Rp400 miliar dan Rp42,37 triliun.

“OJK menilai bahwa stabilitas sektor jasa keuangan masih terjaga dengan baik,” kata Wimboh.

Gambaran KSSK sangat berbeda dengan penjelasan pihak kritikus, bahkan lembaga keuangan internasional. Termasuk para ekonom menganggap ada risiko tinggi dibalik stabilitas sistem keuangan yang digembar-gemborkan pemerintah.

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli kembali membuka kegemaran Menkeu Sri Mulyani yang dinilai terus membebani rakyat lewat penerbitan surat utang. Mengutip situs Financial Cbonds Information, Rizal mengatakan, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo akan kembali utang.

Utang yang akan ditawarkan pada 4 Maret 2019 berjumlah fantastis, yaitu mencapai US$2 miliar dengan tingkat bunga 11,625%.

“RI ngutang lagi US$2 miliar dengan yield sekitar 11,625% pada 4 Maret 2019. Itu adalah yield tertinggi, obligasi Vietnam yield-nya hanya 5% hingga 6%. Jadi ini yang menjelaskan mengapa rupiah kuat belakangan ini karena didukung peningkatan pinjaman dengan bunga super tinggi!,” demikian penjelasan Rizal awal pekan ini.

Menurutnya, uang ini kembali membebani rakyat sementara pemberi utang pesta pora. “Kreditor pesta pora, rakyat semakin terbebani. Menkeu semakin ngawur,” ujar tegas Rizal.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan informasi yang disampaikan Rizal Ramli merupakan data surat utang di tahun 2009 dengan jatuh tempo tahun 2019.

“Jadi sesungguhnya tidak ada penerbitan utang baru yang dikatakan Pak Rizal Ramli, kesalahan besar lainnya adalah ketika disebutkan akan diberikan imbal hasil 11,625%,” kata Nufransa kepada media.

Utang Pemerintah yang dimaksud adalah surat utang dalam bentuk USD yang diterbitkan pada tahun 2009, saat terjadinya krisis keuangan sehingga imbal hasilnya 11,625%

Surat utang tersebut akan berakhir dan jatuh tempo pada bulan Maret 2019. Jadi sesungguhnya tidak ada penerbitan utang baru yang dikatakan Rizal, kesalahan besar lainnya adalah ketika disebutkan akan diberikan imbal hasil 11,625%.

Saat ini imbal hasil di pasar sekunder utk bonds Pemerintah dalam USD untuk tenor 10 tahun adalah sebesar 4.24%. Jadi semua yang dinyatakan Rizal adalah kesalahan dia dalam membaca data.

Lepas dari klarifikasi Nufransa, sebenarnya Menko Perekonomian Darmin Nasution mengakui bahwa bunga imbal hasil utang pemerintah lebih tinggi dibandingkan negara tetangga. Surat utang negara (SUN) dengan tenor 10 tahun ditawarkan dengan imbal hasil sekitar 8,25%.

“Tergantung. Kalau yang dihitung utang itu misalnya obligasi pemerintah, kemungkinannya lebih tinggi. Karena yang namanya obligasi kita lebih tinggi bunganya daripada Malaysia, Thailand (dan Vietnam),” ujar Darmin.

Meski menurut Darmin, setiap negara memiliki kebijakannya masing-masing. Sehingga bukan hal yang baru jika memberikan tawaran yang lebih tinggi.

Sementara itu, Ekonom Senior Faisal Basri dalam keterangannya menyebut bahwa selama kurun waktu 2014-2018 belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh tinggi hingga 94%.

Dia memaparkan surat utang pemerintah Indonesia dalam rupiah (local currency bonds) yang dipegang oleh investor asing relatif sangat besar, bahkan terbesar di antara negara berkembang.

Hal ini mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Yield surat utang Indonesia bertenor 10 tahun pun tergolong tinggi, yaitu 8,25% per 25 Januari 2019.

“Sekalipun utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah, namun beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat,” kata Faisal Basri.

Sinyal lain yang disampaikan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund—IMF) bahwa negara berkembang, termasuk Indonesia, harus mengurangi utang adalah sinyal bahwa risiko Indonesia juga dianggap tinggi.

Bahkan BI yang menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate sebanyak enam kali hingga di level 6%, juga merupakan sinyal kuat bahwa stabilitas sistem keuangan memang di bawah bayang-bayang risiko tinggi.

Namun KSSK memang harus berbicara yang meneduhkan pasar. Lepas bahwa risiko kita masih besar. Oleh karena itu sudah saatnya ke depan risiko pasar harus dieleminir lewat gestur dan kebijakan yang transparan.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here