Status dan Harga Freeport Berpotensi Jadi Polemik Hukum

0
74
Dalam transaksi divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia, Freeport McMoRan, Rio Tinto dan Indo Cooper menang banyak. Sementara pemerintah lewat PT Indonesia Asahan Inalum harus merogoh kocek hingga US$3,58 miliar dari pinjaman bank lokal dan asing. Adakah transaksi yang inferior ini ke depan menjadi masalah hukum bagi pelakunya?

Nusantara.news, Jakarta – Buntut divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) menyisakan masalah hukum, terutama terkait status Freeport dan harga pelepasan saham. Mengapa demikian? Karena Head of Agreement (HoA) yang ditandatangani mengandung multi tafsir.

Sejak 50 tahun lalu Freeport McMoRan masuk ke Indonesia hingga hari ini selalu mengundang tanya, adakah kerjasama yang adil soal hasil eksplorasi antara Freeport dengan Pemerintah Indonesia, apalagi terhadap rakyat Papua. Belakangan saat pelepasan kontrak karya (KK) akan dilakukan, ketidakadilan itu pun masih menyeruak.

Dan celakanya, selalu saja ada pihak yang mengambil untung di sela-sela situasi tersebut, bahkan ada pula yang memancing di air keruh sehingga membuat masalah hak anak bangsa ini tercabik-cabik. Apalagi modus dan operandinya dibuat bertingkat menggunakan jual beli saham yang rumit.

Adalah Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana berpendapat  HoA antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dan Freeport McMoRan menyisakan permasalahan. Permasalahan tersebut terutama terkait status dan harga pembelian.

“Head of Agreement yang ditandatangani oleh Inalum dan Freeport McMoran dan Rio Tinto pada hari Kamis 12 Juli lalu menyisakan permasalahan terkait dengan status HoA dan harga pembelian,” kata Hikmahanto dalam keteranga tertulis,  beberapa hari lalu.

Dalam rilis dari laman London Stock Exchange disebutkan Rio Tinto melaporkan HoA sebagai perjanjian yang tidak mengikat (non-binding agreement). Sedangkan menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno pada konperensi pers mengatakan HoA mengikat (binding agreemnt).

Menurut Hikmahanto, hal itu perlu mendapat klarifikasi mengingat keduanya mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda. Bila terjadi sengketa atas HoA dan dibawa ke lembaga penyelesaian sengketa maka menjadi pertanyaan,”Apakah HoA hanya merupakan ikatan moral atau ikatan hukum?,” tanya Hikmahanto.

Seperti diketahui, pada 12 Juli, Holding Industri Pertambangan Inalum, PTFI, dan Rio Tinto melakukan penandatangan pokok-pokok perjanjian atau HoA soal penjualan saham Freeport McMoRan dan hak partisipasi (participatiing interest) Rio Tinto di PTFI ke Inalum.

Sebelumnya Hikmahanto juga pernah menyoal rencana pemerintah memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada PTFI sebagai pengganti kontrak karya (KK) karena hanya akan menambah kerugian negara. Seyogyanya Presiden Jokowi berhati-hati di dalam penetapan perubahan tersebut dan melakukan perhitungan untung-rugi.

“Bila dilakukan perubahan status, maka IUPK berdasarkan Pasal 83 huruf (g) Undang-Undang (UU) Minerba akan memberi Freeport 20 tahun konsesi. Artinya dapat beroperasi di Indonesia hingga 2035 bila dihitung sejak 2015 dan ini lebih lama 14 tahun dari jatuh tempo KK di 2021. Apakah ini penyeludupan hukum yang dilakukan Freeport untuk mendapat perpanjangan lebih awal?” Tegas Hikmahanto.

Mengacu pada KK Freeport yang berlaku sampai saat ini, aktivitas pertambangan manajemen masih akan berlaku hingga 2021 dan dapat diperpanjang dua tahun sebelum berakhirnya kontrak sesuai ketetapan UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hikmahanto mengatakan, dengan adanya ketetentuan tersebut maka pengajuan perpanjangan aktivitas pertambangan Freeport akan terjadi di masa jabatan Jokowi.

“Ini karena dengan perubahan status KK ke IUPK juga akan memberi hak kepada Freeport untuk dapat memperpanjang dua kali untuk jangka waktu masing-masing 10 tahun. Bila hak ini dijalankan, maka Freeport akan bisa beroperasi di Indonesia hingga 2055,” katanya.

Berangkat dari rencana tersebut, Hikmahanto menduga manajemen Freeport telah melakukan penyelundupan hukum dalam rangka memperpanjang aktivitas pertambangannya di Papua. Ia pun meminta aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan jika pada akhirnya pemerintah mengubah status KK menjadi IUPK.

“Mereka yang diperiksa mulai dari birokrat terendah yang mengusulkan hingga sampai ke Menteri, bahkan Presiden. Ini yang membuat para pejabat tidak dapat tenang diakhir masa jabatannya. Penyelundupan hukum oleh aparat penegak hukum akan dicurigai adanya perilaku koruptif meski dari pengambil kebijakan tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri,” tuturnya.

Penyelundupan hukum sendiri bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang melakukan memperoleh suatu keuntungan – keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya.

Berangkat dari analisanya, Hikmahanto pun meminta pemerintah mengambil alih wilayah kerja Freeport pasca berakhirnya KK pada 2021 ketimbang merubah statusnya menjadi IUPK.

“Dengan demikian setelah berakhirnya KK Freeport maka pemerintah berkewajiban untuk mengambil alih. Presiden tentu memiliki risiko ketika mengambil keputusan yang bertentangan dengan aspirasi mayoritas rakyat,” tandasnya.

Sengketa harga

Selain masalah status hukum, persoalan harga pelepasan saham Freeport juga mengandung keganjilan. Seperti diketahui, Inalum akan mengucurkan dana US$3,85 milir untuk kepemilikan 51% saham PT Freeport McMoRan Inc. di PTFI. Kepemilikan Inalum di PTFI saham akan menjadi 51,38% dari semula 9,36%.

Menurut Hikmahanto dalam laman London Stock Exchange disebutkan bahwa harga penjualan 40% participating Interest disebutkan sebesar US$3,85 miliar. Harga tersebut, sepertinya setelah memperhitungkan perpanjangan konsesi PTFI hingga 2041.

“Dalam hal demikian sebaiknya Inalum tidak melakukan pembelian, sebelum keluarnya izin perpanjangan dari Kementerian ESDM,” kata Hikmahanto.

Sementara mantan Dirut Bursa Efek Indonesia Tito Sulistio juga menyoroti soal harga pelepasan saham PTFI senilai US$3,85 miliar yang dinilainya terlalu mahal. Padahal itu kan hanya kontribusi dalam pembangunan infratsruktur di Freeport. Sebab saat Rio Tinto dan Indo Cooper memiliki participating interest di PTFI hanya dengan mengeluarkan biaya US$400 juta.

Apalagi teknis pembayaran pelepasan 51% saham PTFI dilakukan Inalum dengan kas sebesar US$3,85 miliar. Tentu likuiditasnya langsung lari ke Amerika. Padahal bisa saja membeli dengan kredit, atau membeli saham baru sehingga likuiditasnya tetap ada di dalam negeri.

“Dulu Indo Cooper menguasai saham Freeport membeli pakai utang yang digaransi Freeport, mengapa dulu bisa kredit sekarang harus bayar tunai. Ada apakah di balik ini semua?” tuturnya bebeberapa waktu lalu.

Selain itu, Tito mengkritisi, harusnya 9,36% saham Indo Cooper dibeli balik oleh Freeport seharga US$400 juta. Mengapa sekarang mengambil untung hingga US$3,58 miliar.

Padahal kalau pemerintah tidak memperpanjang masa kontrak Freeport, maka pada 2021 sebenarnya Inalum tak perlu mengeluarkan biaya hingga US$3,85 miliar. Inilah alasan paling tidak masuk akal dari harga divestasi 51% saham PTFI.

Keuntungan Freeport lainnya, menurut dia, dengan diperpanjangnya kontrak karya Freeport maka harga saham Freeport McMoRan di Amerika akan naik, melambung tinggi.

Karena itu ia menyarankan agar MoU payung berupa HoA bisa dibatalkan, ini belum ditutup benar perundingan. Kalau masih bisa dinegosiasi ulang seperti penjualan saham lama menjadi saham baru, sehingga secara makro uang beredar di Indonesia bertambah.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here