Stop Arogansi Lembaga Negara

0
176

SALAH satu syarat penting menjadi pemimpin atau pejabat publik yang sukses adalah kreativitas. Pejabat publik tidak boleh berhenti berpikir. Pikiran mereka harus selalu bekerja untuk bagaimana memaksimalkan pelaksanaan tugasnya.

Untuk mengimplementasikan tugas-tugas yang menjadi kewajiban mereka dibutuhkan kreatifitas. Kreatif dan inovatif memang selalu dituntut dalam bidang pekerjaan apa pun. Kreatifitas dan inovasilah yang pada akhirnya akan menentukan relevansi pekerjaan tersebut dalam kehidupan, atau dalam skala lebih sempit, menentukan relevansi kehadiran seorang profesional dalam pekerjaannya.

Jika seseorang dengan profesi atau jabatan tertentu tidak kreatif dan inovatif, dia akan tergilas dan menjadi tidak dianggap penting eksistensinya. Seseorang yang eksistensinya tidak lagi dianggap perlu, sesungguhnya itulah pertanda kematian bagi keberadaannya dalam profesi tersebut. Kehormatan bagi seorang profesional adalah apakah eksistensinya diakui dan dihargai dalam bidang profesinya.

Seperti apakah kreatifitas dan inovasi dalam tugas-tugas pejabat negara? Patokan yang paling mendasar adalah menyadari bahwa kreatifitas dan inovasi dalam tugas-tugas lembaga negara senantiasa dipagari oleh koridor dan rambu-rambu yang ketat. Mereka boleh melakukan modifikasi  dalam batas-batas yang tidak menyimpang dari aturan dasarnya.

Seorang ahli komputer misalnya, dapat sebebas-bebasnya berkreasi tanpa batas menemukan program atau aplikasi baru. Seorang penjual dibolehkan melakukan kreasi apa saja meningkatkan volume penjualan secara sah. Demikian pula beberapa jenis profesi lain. Hanya rambu-rambu moral dan etika saja yang membatasi gerak mereka menemukan hal-hal baru.

Sementara kreatifitas pejabat negara mempunyai banyak keterbatasan. Kreatifitas itu harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas pokok dan fungsinya. Sehebat apa pun program inovatif yang dijalankannya, jika tidak mengacu kepada peraturan perundang-undangan, jelas merupakan penyimpangan.

Dari sisi inilah kita menyoroti inisiatif beberapa lembaga negara yang melompati koridor fungsi dan kewenangannya. KPU misalnya. Lembaga ini akan melarang mantan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam pemilu nanti. Larangan itu akan ditambahkan sebagai pasal baru dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota legislatif dalam pemilu 2019. Selain narapidana korupsi, pencalonan itu juga terlarang bagi bekas napi narkoba dan pelecehan seksual.

Tujuannya, sih, bagus. Agar pemilih tidak disuguhi orang yang sudah pernah melakukan korupsi, dan menjamin rakyat mendapatkan pemimpin yang baik dan bersih.

Kemarin sudah kita jelaskan, bukan ranah KPU memfasilitasi rakyat agar mendapatkan calon-calon anggota legislatif yang tidak pernah korupsi, terlibat narkoba atau pelecehan seksual. Ranah KPU adalah menjamin agar hak memilih yang menjadi simbol kedaulatan rakyat itu terselenggara secara sempurna. Kedaulatan menentukan pilihan itu ada di tangan rakyat, termasuk untuk memilih penjahat sekalipun. Hak untuk memilih calon-calon anggota legislatif yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan UU Pemilu tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh negara.

KPU juga akan mewajibkan caleg untuk menyerahkan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Padahal caleg –kecuali yang petahana—belum tergolong penyelenggara negara.

Bergerak di wilayah yang bukan ranahnya, seperti sudah menjadi tren lembaga negara kita belakangan ini. KPK, misalnya. Lembaga antirasuah itu mengungkapkan ada sejumlah calon kepala daerah peserta Pilkada 2018 yang terindikasi korupsi. Ketua KPK Agus Rahardjo sempat berucap, akan mengumumkan tersangka sebelum pemilihan, supaya masyarakat tidak usah memilih calon bersangkutan.

Padahal, bukan ranah KPK untuk memberi bahan pertimbangan ke pemilih di pilkada untuk memilih atau tidak memilih calon kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka. Tugas KPK, sesuai yang ditetapkan UU, tidak sampai ke sana.

Bahkan DPR, sebagai lembaga legislatif, berdasarkan UU MD3-nya, pun sudah merambah wilayah yudikatif terkait perluasan kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). MKD seperti menjadi penegak hukum dan tidak terbatas mengurusi kode etik dan kehormatan anggota DPR tetapi juga masyarakat luas. Pasal 122 mengatur  MKD dapat memeriksa dan mengambil langkah hukum terhadap pihak yang merendahkan kehormatan DPR maupun anggota legislatif.

Menyelenggarakan negara hukum ini tidak cukup bermodal semangat belaka. Pengetahuan tentang aturan justru lebih penting. Kreativitas dalam tugas pokok harus taat asas, sehingga bisa disebut sebagai inovasi. Tetapi jika menyimpang, apalagi bertentangan dengan hukum, ini merupakan bentuk arogansi. Kini itulah yang menggejala. Gejala ini harus segera dihentikan sebelum menjadi petaka.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here