Stop Kriminalisasi Ulama, “Kebebasan” Alfian Tanjung Penuh Intrik

0
123
Ustadz Alfian Tanjung begitu bebas langsung ditahan Polda Jatim.

Nusantara.news, Surabaya – Ustadz Alfian Tanjung, terdakwa kasus ujaran kebencian, dinyatakan bebas dari dakwaan jaksa setelah eksepsinya (keberatan) diterima oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan pertimbangan hakim Dedik Fardiman, selaku ketua majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut, uraian dalam surat dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP. Mengingat pasal 143 ayat (2), (3), dan pasal 156 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka majelis hakim mengadili, mengabulkan atau menerima keberatan (eksepsi) dari penasehat hukum terdakwa.

“Mengabulkan eksepsi terdakwa, dan menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum”, ucap hakim Dedik Fardiman di ruang sidang Cakra, Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (6/9/2017).

Dalam isi eksepsi yang dibacakan di hadapan majelis hakim, keberatan pertama mengenai kewenangan absolut ceramah Ustadz Alfian Tanjung. Menurut dakwaan jaksa penuntut umum adalah pelanggaran terhadap persoalan diskriminasi ras dan etnis, yang mengaitkan Ahok dan PKI, padahal ceramah tersebut tidak lepas dari momentum Pilgub DKI Jakarta, yang seharusnya diterapkan UU Nomor 1 tahun 2015 yang diubah dengan UU Nomor 8 tahun 2015 dengan Pilkada. Karena itu ceramah Ustadz Alfian Tanjung tidak bisa disamakan dengan pelanggaran pidana sebagaimana pasal 16 UU No 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis atau pasal 156 KUHP.

Keberatan kedua dakwaan batal demi hukum, karena JPU menuliskan pengadilan negeri Tanjung Perak dalam perkara ini, sehingga secara yuridis surat dakwaan tidak cermat dan kabur. Bagaimana mungkin terdakwa harus diadili di Pengadilan Tanjung Perak, yang sampai saat ini tidak ada. Maka dakwaan JPU harus dinyatakan batal demi hukum.

Keberatan ketiga, surat dakwaan tidak dapat diterima dalam dakwaan ke-1, JPU menuliskan bahwa waktu kejadian pelanggaran Ustadz Alfian ceramah tanggal 6 Februari 2017 pukul 05.00 WIB, sedangkan dalam dakwaan kedua dituliskan Ustadz Alfian ceramah tanggal 27 Februari 2017 pukul 05.32 WIB. Padahal, kedua dakwaan tersebut uraian dakwaan sama, bagaimana mungkin seseorang melakukan suatu peristiwa yang sama dalam 2 waktu yang berbeda. Maka surat dakwaan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Keberatan keempat, dakwaan batal demi hukum, pada persidangan tanggal 16 Agustus 2017, JPU menyatakan bahwa dakwaan ketua dinyatakan sama dengan dakwaan kesatu hanya berbeda pasal yang didakwakan, pada faktanya isi dakwaan berbeda di halaman 11 sampai 12 dan halaman 23 sampai 24 berbeda karena itu dakwaan JPU harus dinyatakan batal demi hukum.

Keberatan kelima, JPU mendakwakan Ustadz Alfian yang terdapat unsur di muka umum. Padahal, Ustadz Alfian ceramah di masjid yakni tempat khusus, tempat khusus bagi ibadah orang-orang Muslim. Masjid tidak dapat dikatakan sebagai tempat umum sebagaimana halnya terminal bus atau taman kota.

Keberatan keenam, dakwaan tidak dapat diterima, karena dakwaan JPU hanya mentranskripsi video ceramah Ustadz Alfian Tanjung, padahal itu adalah barang bukti yang seharusnya ditunjukkan pada saat agenda pembuktian. Tetapi hal ini justru ditampilkan di awal sidang, setelah memeriksa secara teliti isi transkrip tersebut, ditemukan banyak penambahan kata, dan banyak pengurangan kata, sehingga translate dalam dakwaan JPU tidak sesuai dengan ceramah video.

Keberatan ketujuh, dakwaan JPU batal demi hukum, karena tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, JPU dalam dakwaannya menulis, barang bukti video yang diunduh pada halaman web YouTube, setelah mengecek ternyata tidak ditemukan video yang dimaksud, oleh karena itu dakwaan batal demi hukum.

Dengan mempertimbangkan isi eksepsi ini, majelis hakim menyatakan, pemeriksaan perkara register nomor 2320/Pid.Sus/2017/PN.Sby terdakwa Alfian Tanjung, tidak dapat dilanjutkan.

“Memerintahkan terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan. Membebankan biaya perkara kepada negara,” jelasnya.

Seperti diketahui, Alfian diduga melakukan fitnah dan pencemaran nama baik dengan mengungkit Partai Komunis Indonesia dalam ceramahnya. Alfian dilaporkan oleh seorang warga Surabaya, Jawa Timur, bernama Sujatmiko lantaran memberikan ceramah dengan materi tentang PKI. Saat itu, dia tengah berceramah di Masjid Mujahidin, Surabaya.

Sayangnya, kebebasan Ustadz Alfian Tanjung tidak bertahan lama. Pasalnya, sebelum menghirup udara bebas, mantan dosen Universitas Muhammadiyah Prof DR Hamka (UHAMKA) yang dikenal sebagai “musuh PKI” tersebut harus kembali ditahan atas kasus serupa.

Menurut pengacara Ustadz Alfian Tanjung, Abdullah Alkatiri, pihaknya sudah menduga akan adanya kriminalisasi terhadap ulama dalam hal ini Ustadz Alfian Tanjung. Pasalnya dalam penjemputan Alfian Tanjung, diamankan puluhan polisi berpakaian preman. Itu dilakukan karena sejumlah pendukung Alfian Tanjung beratribut ormas FPI sudah menunggu di depan Rutan. Turut hadir juga keluarga Alfian Tanjung bersama belasan pendukungnya.

“Di Medaeng sudah banyak polisi yang menjaga. Kami sudah menduga pasti ada penangkapan terhadap Ustadz Alfian setelah dinyatakan bebas,” ujar Abdullah pada Nusantara.News saat di Rutan Medaeng, Surabaya, Rabu (6/9/2017) sore.

Menurut Abdullah, Alfian ditangkap kembali terkait laporan simpatisan PDIP. “Ini katanya penangkapan atas kasus di Polda Metro, kalau enggak salah atas laporan Teten Masduki (Kepala Staf Kepresidenan). Waktu itu Pak Alfian dilaporkan soal pencemaran nama baik atas ucapannya soal rapat PKI di Istana. Penangkapan Alfian Tanjung atas permintaan penangkapan dari Polda Metro Jaya kepada Polda Jatim dengan nomor surat SP.Kap/248/IX/2017/Ditreskrimsus dan SP.Kap/150/IX/2017/Ditreskrimum,” tegas dia.

Sisi Kemanusiaan Polisi Dipertanyakan

Tim Advokasi Alfian Tanjung menyebut penangkapan Alfian telah menyalahi aturan. “Mungkin jaksa melakukan langkah hukum, berarti persidangan belum selesai dan tidak boleh ada perkara lain ditahan dalam waktu bersamaan,” tutur Abdullah.

Abdullah menuturkan dalam penangkapan Ustadz Alfian, ada kejanggalan dan menyalahi prosedur yang berlaku. Salah satu indikasinya adalah surat penangkapan yang kosong, dan tidak tertera tanggal berlakunya. “Banyak prosedur yang dilanggar,” sebutnya.

Untuk itu, lanjut Abdullah, pihaknya akan membicarakan dengan tim kuasa hukum lainnya guna melakukan langkah hukum lanjutan. “Upaya hukum yang akan dilakukan pihak Alfian adalah mengajukan gugatan praperadilan. Kemungkinan kita akan praper,” jelasnya.

“Langkah hukum lain, kita melaporkan ke pengawas internal seperti Irwasum, Propam, karena ada pelanggaran prosedur,” tambah Abdullah.

Abdullah juga menilai penahanan kliennya terkesan dipaksakan. Pasalnya, Alfian baru saja keluar dari rumah tahanan Klas I Surabaya.

“Menurut kami, ini (penangkapan dan penahanan) tidak sesuai prosedur. Kami sangat kecewa, ada apa negara kok memaksakan,” cetusnya.

Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan mengapa polisi begitu bersemangat menangkap Ustadz Alfian Tanjung. Kondisi ini sangat berbeda dengan kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok atas kasus penodaan agama. Dalam kasus Ahok, polisi terkesan lemah dan tidak berdaya. Adakah indikasi tekanan dari pihak Istana?

Ya, Ustadz Alfian Tanjung seusai ditetapkan tersangka kasus ujaran kebencian langsung ditahan. Sementara Ahok mendapat perlakuan istimewa. Dia tidak ditahan bahkan sempat mengikuti kampanye politik terkait Pilgub DKI.

Dan sepanjang persidangan, yang membedakan Ustadz Alfian Tanjung dan Ahok, adalah perlakuan selama memasuki ruang sidang. Ustadz Alfian masuk ruang sidang dengan tangan diborgol. Sedangkan Ahok saat itu tidak diborgol.

Polisi juga disebut Abdullah tidak mempertimbangkan sisi kemanusiaan Ustadz Alfian Tanjung. Padahal usai bebas, yang bersangkutan ingin menemui ibunya yang sudah berusia 80 tahun dan sedang sakit di Tangerang pada Kamis (7/9/2017). “Namun Allah berkehendak lain. Kami mempertanyakan sisi kemanusiaan polisi, mengapa seorang ustadz yang sangat vokal menyuarakan bahaya laten kebangkitan PKI dan komunisme itu tidak diberi kesempatan untuk bertemu ibunya?” seru Abdullah.

Terpisah, Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Adi Deriyan, Kamis (7/9/2017), Ustadz Alfian Tanjung ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya karena cuitan ‘PDIP 85% isinya kader PKI’. “Kasus yang dulu postingan pernah ditangani kita, kasus penistaan dan pencemaran atas postingan yang bersangkutan di akun Twitter,” jelas Adi.

Adi juga membantah tudingan yang disampaikan pihak Alfian bahwa penahanannya ada kejanggalan. “Kita melihat tidak ada kejanggalan. Biasa-biasa saja,” bantahnya.

Adi menjelaskan, dirinya tidak mengetahui pada bagian apa proses penangkapan dan penahanan Alfin dirasa janggal. “Kita tidak ada kejanggalan tuh, mungkin pengacara yang lebih tahu janggalnya di mana,” imbuhnya singkat.” katanya.

Mako Brimob Selalu Dilanggar Rezim Penguasa

Pasca ditangkap Polda Jatim, Ustadz Alfian Tanjung Rabu (6/9/2017) malam sekitar pukul 22.00 langsung diberangkatkan dari Surabaya menuju Jakarta. Selama di Jakarta, Ustadz Alfian ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jabar. Tempat penahanan Ustadz Alfian sama dengan Ahok.

Banyak kalangan menilai, selama ini penahanan tokoh yang ditempatkan di Rutan Mako Brimob kerap mengundang kontroversi. Sebut saja Ahok, banyak kalangan mempertanyakan status Ahok di Mako Brimob karena alasan politis. Begitu juga dengan tahanan lain.

Sebut saja Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan, tindakan itu termasuk pelanggaran hukum. Saat itu Neta menyebut penempatan Ahok di Mako Brimob, meski perkaranya sudah inkrach adalah sebuah kesalahan dan pelanggaran hukum serius.

Pihaknya berharap, Brimob dan Polri tidak membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi dan segera meminta Menteri Hukum dan HAM segera memindahkan Ahok dari Rutan Brimob ke Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Neta melanjutkan, sebagai institusi penegak hukum, Brimob dan Polri harus bersikap konsisten, profesional, proporsional dan independen, sehingga fasilitasnya tidak disalahgunakan pihak lain, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM.

Selama ini, Mako Brimob selalu dijadikan sebagai lokasi pelanggaran bagi rezim penguasa. Dijelaskan Neta, pelanggaran hukum pertama pernah dilakukan rezim SBY yang mengistimewakan Aulia Pohan di Rutan Brimob. Pelanggaran hukum kedua dilakukan rezim Jokowi yang mengistimewakan Ahok di Rutan Brimob.

“Untuk itu, Brimob dan Polri tidak boleh membiarkan pelanggaran hukum ini terjadi lagi. Rutan Brimob tidak boleh diintervensi Kementerian Hukum dan HAM yang seolah-olah tidak mau perduli dengan ketentuan hukum yang ada,” lanjutnya.

Semua pihak, kata Neta, terutama Menteri Hukum dan HAM harus paham bahwa Rutan Brimob bukan LP. “Jika Menteri Hukum dan HAM tidak paham tentang hal ini seharusnya mengundurkan diri saja karena tidak pantas menjadi Menteri Hukum dan HAM,” tutupnya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah sebelumnya juga mengaku heran terhadap keputusan eksekusi vonis Ahok ke Rutan Brimob. Menurutnya, itu membuat bingung semua pihak.

“Ini sudah dari awal. Jadi semua orang akhirnya bingung sampai ujung, apalagi ini menjadi isu internasional,” kata Fahri saat itu.

Menurutnya, keputusan pemerintah memenjarakan Ahok di Rutan Brimob karena tekanan dari internasional. Selain itu, penegak hukum dianggap Fahri tak memegang prinsip mereka dengan utuh.

Akhirnya, pemerintah seperti ditekan secara internasional. Aparat hukum kita itu tidak memegang hukum sekuat kita memegang prinsip-prinsip yang benar dalam hidup tapi hukum negotiable, dibelokkan, diputar, dan sebagainya.

“Inilah ujungnya, tidak ikhlas menersangkakan Ahok, tidak ikhlas menuntut Ahok. Persidangannya dibikin sandiwara, penahanannya juga dibikin sandiwara. Kacau negara seperti ini, nggak boleh,” imbuhnya.[]

Berikan Komentar anda!

Please enter your comment!
Please enter your name here